Senin, 16 November 2026

Ngaji Fathul Muin #63: Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Kebutuhan Istri Menurut Fikih Islam


Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Kebutuhan Istri Menurut Fikih Islam

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan amanah yang melahirkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban penting seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lain yang telah ditetapkan dalam syariat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kelayakan hidup, kebersihan, kenyamanan, dan kehormatan seorang istri.

Dalam kitab Fathul Mu‘in karya Syekh Zainuddin al-Malibari, pembahasan nafkah tidak berhenti pada makanan dan pakaian semata. Kitab ini juga menjelaskan kewajiban menyediakan perlengkapan kebersihan, kebutuhan tertentu untuk perawatan diri, tempat tinggal yang aman, hingga pelayan bagi istri dalam kondisi yang memenuhi ketentuan fikih.

Mengenai pakaian, suami berkewajiban memberikan pakaian yang layak sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pakaian yang tidak dapat bertahan selama satu tahun, kitab tersebut menjelaskan kewajiban memperbaruinya setiap enam bulan. Akan tetapi, apabila pakaian itu rusak sebelum waktunya meskipun bukan karena kelalaian istri, suami tidak otomatis wajib menggantinya. Pakaian yang diberikan sebagai nafkah harus berupa pakaian baru.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa nafkah pakaian bukan sekadar formalitas, melainkan pemenuhan kebutuhan yang mempertimbangkan daya tahan dan kelayakan pemakaian.

Islam juga memperhatikan kebersihan diri. Dalam pembahasan tersebut, suami diwajibkan menyediakan perlengkapan yang diperlukan istri untuk membersihkan tubuh dan pakaiannya, seperti bahan pembersih, sisir, siwak, dan perlengkapan sejenis. Suami juga berkewajiban menyediakan minyak rambut serta minyak tubuh apabila hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku. Untuk minyak tubuh, teks tersebut menyebutkan pemberian sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu, atau lebih sering sesuai kebiasaan.

Namun, perlu dibedakan antara kebutuhan kebersihan dan kebutuhan berhias. Dalam ketentuan yang dibahas, tidak semua jenis kosmetik, parfum, atau sarana perawatan merupakan kewajiban suami. Parfum, misalnya, tidak diwajibkan kecuali untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Demikian pula obat penyakit dan biaya dokter tidak termasuk kewajiban nafkah yang disebutkan dalam bagian ini, meskipun pemenuhannya dapat menjadi kebutuhan nyata dalam kehidupan keluarga.

Dalam hal bersuci, suami wajib menyediakan air untuk mandi wajib yang disebabkan oleh hubungan suami istri dan nifas. Sementara itu, teks tersebut membedakan kebutuhan air untuk mandi karena sebab-sebab lain, seperti haid, mimpi basah, dan membersihkan najis. Perincian semacam ini menunjukkan bahwa fikih membahas nafkah berdasarkan sebab dan ketentuan hukum yang spesifik.

Salah satu prinsip penting yang dijelaskan dalam Fathul Mu‘in adalah perbedaan antara nafkah yang menjadi milik istri dan fasilitas yang hanya boleh dimanfaatkan olehnya. Makanan, pakaian, perlengkapan kebersihan, dan barang-barang nafkah lainnya pada dasarnya diberikan melalui pemindahan kepemilikan (tamlik). Setelah diterima, barang tersebut menjadi milik istri. Karena itu, suami tidak boleh mengambilnya kembali tanpa kerelaan istri.

Berbeda dengan rumah yang diberikan sebagai tempat tinggal. Dalam hal ini, yang diberikan adalah hak untuk menempati dan memanfaatkan rumah (imta‘), bukan pemindahan kepemilikan rumah kepada istri. Perbedaan tersebut penting karena berpengaruh terhadap konsekuensi hukum apabila nafkah tidak diberikan atau masa pemanfaatannya berakhir.

Tempat tinggal sendiri merupakan salah satu hak mendasar seorang istri. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang aman bagi diri dan harta istri, serta layak menurut keadaan dan kebiasaan yang berlaku. Rumah itu tidak harus selalu milik suami. Rumah sewaan maupun rumah pinjaman dapat memenuhi kewajiban tersebut selama persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

Bahkan, apabila suami tinggal di rumah milik istri dengan izinnya, atau mereka tinggal di rumah keluarga istri dengan izin yang diberikan tanpa menyebutkan imbalan, pada dasarnya tidak ada kewajiban membayar sewa dalam keadaan yang dijelaskan oleh kitab tersebut. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa izin tanpa menyebutkan kompensasi dipandang sebagai izin pemanfaatan atau peminjaman.

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan penyediaan pelayan bagi istri. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Fathul Mu‘in, istri yang merdeka berhak mendapatkan pelayan apabila perempuan yang sederajat dengannya biasanya memperoleh pelayanan semacam itu di lingkungan keluarganya. Kewajiban ini dikaitkan dengan prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf, yaitu mempergauli istri dengan cara yang baik dan patut.

Ukuran kewajiban tersebut bukan semata-mata keinginan istri untuk hidup mewah, melainkan kebiasaan yang berlaku bagi perempuan yang sederajat dengannya sebelum menikah. Dengan demikian, pertimbangan sosial dan kondisi kehidupan menjadi bagian dari penentuan hak nafkah menurut pembahasan fikih ini.

Pelayan yang disediakan juga mempunyai hak atas nafkah dan pakaian sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam kitab. Kadar makanan pokoknya dibedakan berdasarkan keadaan ekonomi suami. Suami yang berkecukupan berkewajiban memberikan satu mud sepertiga, sedangkan suami yang tidak mampu memberikan satu mud. P. W^#, akaian pelayan pun disesuaikan dengan kebiasaan orang-orang yang sederajat dengannya.

Adapun pekerjaan pelayan dibatasi pada kebutuhan yang secara khusus berkaitan dengan istri, seperti menyiapkan air mandi dan minum, membantu keperluan mandi, mencuci kain yang digunakan ketika haid, serta memasak makanan untuk istri. Pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi suami, seperti memasak makanan untuknya atau mencuci pakaiannya, bukan kewajiban pelayan istri. Tanggung jawab tersebut tetap berada pada suami, baik dikerjakan sendiri maupun dibantu orang lain.

Dari keseluruhan pembahasan ini, dapat dipahami bahwa nafkah dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan terperinci. Nafkah bukan hanya tentang memberikan uang belanja, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, kebersihan, keamanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Pada keadaan tertentu, nafkah juga mencakup penyediaan pelayan berdasarkan standar kepatutan yang berlaku.

Meski demikian, rincian hukum dalam kitab fikih perlu dipahami sesuai konteks, istilah, dan ketentuan mazhab yang menjadi landasannya. Tidak setiap contoh yang disebutkan dalam kitab klasik dapat diterapkan secara terpisah tanpa mempertimbangkan pembahasan fikih lainnya dan keadaan kehidupan masa kini.

Pada akhirnya, tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah hendaknya dipahami sebagai bagian dari amanah pernikahan. Kewajiban tersebut tidak semestinya dipandang sebagai beban yang memberatkan, tetapi sebagai wujud tanggung jawab, perlindungan, dan penghormatan terhadap istri. Rumah tangga yang baik bukan hanya dibangun dengan kecukupan materi, melainkan juga dengan sikap saling memahami, memenuhi hak masing-masing, dan menjaga pergaulan yang baik sebagaimana diajarkan oleh Islam.

Ngaji Manhajut Tafsir #28: Menyikapi Riwayat Israiliyat dalam Penafsiran Al-Qur’an

Menyikapi Riwayat Israiliyat dalam Penafsiran Al-Qur’an

Dalam khazanah ilmu tafsir, Israiliyat merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari tradisi Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, yang masuk ke dalam penafsiran Al-Qur’an. Sebagian riwayat tersebut memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam, sebagian bertentangan dengannya, dan sebagian lainnya tidak ditemukan keterangan yang membenarkan ataupun mendustakannya.

Oleh karena itu, para ulama tidak menerima seluruh riwayat Israiliyat secara mutlak. Mereka memberikan batasan dan pedoman agar umat Islam tidak terjebak dalam cerita yang tidak memiliki dasar kebenaran.

Secara umum, riwayat Israiliyat terbagi menjadi tiga kategori.

Pertama, riwayat yang diketahui kebenarannya karena didukung oleh dalil yang sahih dari Rasulullah ﷺ atau memiliki kesesuaian dengan ajaran syariat Islam. Contohnya adalah penyebutan nama Khidir sebagai sosok yang menemani Nabi Musa عليه السلام dalam perjalanan mencari ilmu. Nama tersebut disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari. Riwayat semacam ini dapat diterima karena memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, riwayat yang diketahui kebohongannya karena bertentangan dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan atau tidak dapat diterima oleh akal sehat. Riwayat semacam ini tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh disampaikan sebagai sebuah kebenaran. Sebab, Islam tidak membenarkan penyebaran cerita yang bertentangan dengan wahyu dan prinsip-prinsip agama.

Ketiga, riwayat yang tidak diketahui kebenaran maupun kebohongannya. Riwayat jenis ini tidak memiliki dalil yang membenarkan, tetapi juga tidak ditemukan dalil yang secara tegas mendustakannya. Terhadap riwayat semacam ini, seorang Muslim harus bersikap tawaqquf, yaitu tidak membenarkan dan tidak pula mendustakannya. Meskipun demikian, diperbolehkan menceritakannya selama tidak diyakini sebagai kebenaran.

Sikap tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

«لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا»

“Janganlah kalian membenarkan Ahli Kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Akan tetapi, katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami.”

Hadis ini mengajarkan sikap hati-hati dalam menerima informasi yang bersumber dari tradisi keagamaan lain, terutama ketika tidak terdapat keterangan yang jelas dari Al-Qur’an dan hadis.

Sebagian besar riwayat Israiliyat yang masuk kategori ketiga sebenarnya tidak memiliki manfaat penting bagi kehidupan beragama. Misalnya, perbedaan pendapat mengenai nama-nama Ashabul Kahfi, warna anjing mereka, jenis kayu yang digunakan sebagai tongkat Nabi Musa, nama-nama burung yang dihidupkan kembali oleh Allah untuk Nabi Ibrahim, bagian sapi yang digunakan untuk memukul orang yang terbunuh dari kalangan Bani Israil, serta jenis pohon tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa.

Hal-hal tersebut sengaja tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur’an. Tidak ada manfaat mendasar bagi pelaksanaan kewajiban agama maupun kehidupan dunia seorang Muslim dengan mengetahui rincian-rincian tersebut. Karena itu, memperdebatkannya secara berlebihan justru dapat mengalihkan perhatian dari pesan utama Al-Qur’an.

Menariknya, para ulama juga memberikan perhatian khusus terhadap sumber periwayatan Israiliyat. Apabila suatu riwayat berasal dari kalangan sahabat, terdapat perincian tersendiri. Jika sahabat tersebut menisbatkannya kepada Rasulullah ﷺ melalui jalur yang sahih, riwayat itu diterima. Adapun jika tidak dinisbatkan kepada Nabi, para ulama cenderung lebih tenang menerimanya dibandingkan riwayat yang berasal dari tabi'in. Sebab, kemungkinan seorang sahabat mendengar informasi tersebut dari Rasulullah ﷺ atau dari sahabat lain yang mendengarnya dari beliau lebih kuat, sementara pengambilan riwayat dari Ahli Kitab oleh kalangan sahabat relatif sedikit.

Berbeda halnya apabila riwayat tersebut berasal dari tabi'in. Dalam keadaan ini, sikap yang lebih tepat adalah tawaqquf, sebab kalangan tabi'in lebih banyak berinteraksi dengan Ahli Kitab dan mengambil sebagian informasi dari mereka. Kemungkinan bahwa riwayat tersebut bersumber dari tradisi Ahli Kitab menjadi lebih besar.

Namun, apabila para ulama ahli riwayat dan tafsir telah bersepakat menerima suatu keterangan, kemungkinan bahwa keterangan tersebut semata-mata berasal dari Ahli Kitab menjadi lebih kecil. Dengan demikian, terdapat alasan yang lebih kuat untuk merasa tenang dalam menerimanya.

Dari penjelasan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak semua informasi yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir otomatis memiliki kedudukan yang sama. Seorang pembaca harus mampu membedakan antara riwayat yang sahih, riwayat yang bertentangan dengan syariat, dan riwayat yang belum diketahui kebenarannya.

Inilah pentingnya sikap kritis sekaligus beradab dalam mempelajari tafsir Al-Qur’an. Jangan mudah membenarkan setiap cerita yang menarik, tetapi jangan pula tergesa-gesa mendustakan sesuatu tanpa dasar. Lebih penting daripada mengetahui rincian kisah yang tidak dijelaskan Al-Qur’an adalah memahami hikmah, pelajaran, dan petunjuk yang hendak disampaikan Allah melalui ayat-ayat-Nya.

Sebab, tujuan utama mempelajari Al-Qur’an bukanlah sekadar mengumpulkan cerita, melainkan memperoleh petunjuk untuk memperbaiki iman, akhlak, dan kehidupan.

Buatkan gambar infografis 

Minggu, 15 November 2026

Ngaji Manhajut Tafsir #27: Dampak Negatif Kisah Israiliyat

Dampak Negatif Israiliyat terhadap Penafsiran Al-Qur’an

Israiliyat merupakan riwayat-riwayat yang berasal dari tradisi Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, yang masuk ke dalam khazanah penafsiran Al-Qur’an. Pada awalnya, sebagian riwayat tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, khususnya mengenai kisah para nabi, umat terdahulu, dan berbagai peristiwa masa lampau. Namun, dalam perkembangannya, masuknya Israiliyat yang tidak terkontrol justru menimbulkan sejumlah persoalan serius dalam dunia tafsir.

Pada masa sahabat, periwayatan Israiliyat masih berlangsung secara terbatas dan penuh kehati-hatian. Para sahabat tidak serta-merta menerima setiap cerita yang disampaikan oleh Ahli Kitab. Mereka tetap menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman utama serta tidak menjadikan riwayat tersebut sebagai landasan keyakinan.

Akan tetapi, pada masa-masa berikutnya, keadaan mulai berubah. Sebagian orang yang tidak bertanggung jawab meriwayatkan berbagai cerita dari Ahli Kitab tanpa melakukan penelitian terhadap kebenarannya. Mereka menyampaikan segala sesuatu yang didengar, baik yang benar maupun yang dusta. Bahkan, tidak sedikit kisah khayalan dan cerita rekaan yang kemudian dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Qur’an.

Keadaan ini membawa dampak buruk bagi khazanah tafsir. Kitab-kitab tafsir yang memuat banyak riwayat Israiliyat bercampur antara keterangan yang benar, berita yang tidak jelas sumbernya, dan kisah-kisah palsu. Akibatnya, pembaca yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan riwayat sahih dan tidak sahih dapat mengalami kesulitan dalam memahami kandungan Al-Qur’an secara tepat.

Lebih jauh lagi, banyaknya riwayat palsu yang bercampur dengan riwayat sahih menimbulkan sikap skeptis terhadap kitab-kitab tafsir. Sebagian orang akhirnya cenderung menolak seluruh keterangan yang terdapat di dalamnya karena menganggap semuanya berasal dari sumber yang sama dan tidak dapat dipercaya. Padahal, sikap semacam ini juga tidak tepat. Tidak semua riwayat dalam kitab tafsir merupakan Israiliyat, dan tidak semua Israiliyat memiliki kedudukan yang sama.

Para periwayat yang berlebihan dalam memasukkan Israiliyat sesungguhnya telah memberikan hambatan besar bagi para pengkaji ilmu tafsir. Mereka mencampurkan berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cerita-cerita dusta dan riwayat yang tidak memiliki dasar yang kuat. Akibatnya, para ulama dan peneliti tafsir harus bekerja lebih teliti untuk memilah serta menguji setiap riwayat yang dinukilkan.

Dampak lainnya adalah munculnya prasangka buruk terhadap sebagian orang Ahli Kitab yang telah memeluk Islam. Ketika berbagai riwayat Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dinisbatkan kepada mereka, sebagian orang kemudian memandang mereka dengan penuh kecurigaan. Padahal, tidak adil jika kesalahan sebagian periwayat dijadikan alasan untuk mencurigai semua orang yang berasal dari kalangan tersebut.

Dari sini dapat dipahami bahwa persoalan Israiliyat bukan sekadar masalah banyak atau sedikitnya cerita yang masuk ke dalam kitab tafsir, melainkan menyangkut tanggung jawab ilmiah dalam menjaga kemurnian penafsiran Al-Qur’an. Seorang mufasir tidak cukup hanya mengumpulkan berbagai riwayat, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menyeleksi, mengkritisi, dan menilai kualitas sumber yang digunakan.

Karena itu, dalam menyikapi Israiliyat, seorang muslim harus bersikap proporsional. Tidak boleh menerima semua riwayat tanpa penelitian, tetapi juga tidak boleh menolak seluruhnya secara serampangan. Kebenaran harus diukur berdasarkan dalil dan kaidah keilmuan, bukan sekadar berdasarkan siapa yang meriwayatkannya.

Dengan demikian, kehati-hatian dalam menerima Israiliyat merupakan bagian penting dari upaya menjaga kemurnian tafsir Al-Qur’an agar tidak tercampur dengan cerita-cerita khayalan dan kebohongan yang dapat mengaburkan pesan wahyu.

Ngaji Fathul Muin #62: Jenis-jenis Nafkah Istri


Nafkah Istri Bukan Hanya Makanan, tetapi Juga Pakaian dan Kenyamanan Hidup

Dalam Islam, nafkah merupakan kewajiban suami yang tidak boleh dipandang sebatas memberikan uang belanja atau menyediakan makanan pokok. Nafkah mencakup berbagai kebutuhan hidup istri, mulai dari makanan pendamping, lauk-pauk, pakaian, hingga perlengkapan rumah tangga dan tempat tidur. Semua itu menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian terhadap kelayakan hidup, kebutuhan jasmani, dan kenyamanan seorang istri dalam rumah tangga.

Dalam kitab Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa suami wajib menyediakan makanan pendamping atau lauk-pauk yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti samin, minyak, dan kurma, meskipun istri tidak memakannya. Suami juga wajib menyediakan daging sesuai kebiasaan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonominya.

Kewajiban tersebut mengajarkan bahwa nafkah tidak cukup dipahami sebagai pemberian makanan yang sekadar menghilangkan rasa lapar. Kebutuhan makan harus diperhatikan berdasarkan kebiasaan yang wajar, kondisi keluarga, dan kemampuan suami. Apabila suami dan istri berselisih mengenai kadar nafkah, penentuannya dapat diserahkan kepada hakim berdasarkan pertimbangan yang adil.

Kitab tersebut juga menyebutkan ukuran daging berupa satu rithl bagi suami yang kekurangan dan dua rithl bagi suami yang berkecukupan setiap pekan. Namun, ukuran itu berkaitan dengan keadaan masyarakat pada masa tersebut, ketika daging masih terbatas di Mesir. Karena itu, penerapannya perlu memperhatikan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat, bukan dipahami sebagai ukuran yang berlaku mutlak untuk semua zaman dan tempat.

Selain makanan, suami berkewajiban menyediakan kebutuhan yang menunjang pengolahan dan penyajiannya. Di antaranya adalah garam, air minum, bahan bakar untuk memasak, serta biaya yang diperlukan untuk menyiapkan makanan, seperti menggiling bahan, membuat roti, dan memasak. Peralatan memasak, makan, dan minum juga termasuk kebutuhan yang diperhatikan dalam pembahasan fikih nafkah.

Hal ini menunjukkan bahwa nafkah tidak berhenti pada bahan makanan mentah. Kebutuhan agar makanan dapat diolah dan dikonsumsi dengan layak juga menjadi bagian penting dalam kehidupan rumah tangga.

Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menegaskan kewajiban nafkah dan pakaian dengan ukuran bil-ma‘ruf, yakni menurut kepatutan dan kebiasaan yang baik. Para ulama menjelaskan bahwa kepatutan tersebut berkaitan dengan keadaan yang berlaku serta kemampuan pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Dengan demikian, syariat tidak menetapkan satu ukuran yang sama untuk seluruh keluarga tanpa mempertimbangkan keadaan mereka.

Kewajiban berikutnya adalah menyediakan pakaian. Dalam pembahasan Fathul Mu‘in, suami wajib memberikan pakaian yang mencukupi kebutuhan istri, dengan memperhatikan ukuran tubuh, kebiasaan berpakaian, dan kondisi ekonomi suami. Di antara pakaian yang disebutkan adalah baju, kain sarung, celana, kerudung, serta alas kaki apabila sesuai dengan kebiasaan istri dan masyarakatnya.

Pakaian untuk menghadapi cuaca dingin juga menjadi bagian dari pembahasan nafkah. Apabila keadaan mengharuskan adanya selimut atau pakaian penghangat, kebutuhan tersebut diperhitungkan sesuai keadaan setempat. Demikian pula pakaian khusus untuk tidur apabila hal itu termasuk kebiasaan yang berlaku.

Kitab tersebut menyebutkan pemberian pakaian pada awal setiap enam bulan. Ketentuan ini merupakan pembahasan fikih mengenai kebutuhan pakaian berdasarkan kebiasaan dan masa pemakaiannya, sehingga penerapannya tetap perlu memperhatikan keadaan nyata, kecukupan pakaian, dan kebutuhan istri.

Tidak kalah penting, suami juga berkewajiban menyediakan perlengkapan yang menunjang kenyamanan hidup, seperti alas tidur dan bantal. Apabila ranjang menjadi perlengkapan yang lazim digunakan masyarakat setempat, kebutuhan itu juga diperhitungkan dalam nafkah menurut penjelasan kitab tersebut.

Rasulullah saw. bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan hak mereka atas kalian adalah mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang patut.” (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa nafkah merupakan hak istri sekaligus tanggung jawab suami. Karena itu, pemenuhan nafkah bukan semata-mata kebaikan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan sesuka hati, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai ketentuan syariat.

Di sisi lain, Islam juga tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kualitas dan kadar nafkah memperhatikan keadaan ekonomi suami. Suami yang berkecukupan memberikan nafkah sesuai kelapangan rezekinya, sedangkan suami yang mengalami kesulitan memberikan sesuai kemampuannya. Akan tetapi, keterbatasan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk sengaja mengabaikan kebutuhan dasar istri ketika sebenarnya mampu memenuhinya.

Pada akhirnya, pembahasan nafkah dalam fikih mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun di atas tanggung jawab, kepatutan, dan saling menghormati. Suami tidak cukup hanya merasa telah bekerja dan membawa penghasilan, tetapi juga perlu memastikan bahwa kebutuhan keluarga dipenuhi secara layak. Istri pun perlu memahami bahwa kadar nafkah berkaitan dengan kemampuan suami, kebiasaan masyarakat, dan kebutuhan yang wajar.

Nafkah bukan sekadar persoalan angka dan barang yang diberikan. Di dalamnya terdapat amanah, keadilan, dan penghormatan terhadap hak pasangan. Rumah tangga yang baik bukanlah rumah tangga yang selalu memiliki kemewahan, melainkan rumah tangga yang berusaha memenuhi kewajiban dengan penuh tanggung jawab, tanpa mengabaikan kemampuan dan tanpa meremehkan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.

Referensi: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarh Qurrah al-‘Ain, pembahasan nafkah, hlm. 537–539.

Sabtu, 14 November 2026

Ngaji Fathul Muin #61: Ukuran Kemampuan Suami dalam Nafaqoh dan Ketentuan Pembayarannya


Kadar Nafkah Istri dalam Fikih: Ukuran, Kemampuan Suami, dan Ketentuan Pembayarannya

Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi demi menjamin kebutuhan hidup istri. Dalam Islam, kewajiban ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab moral dalam rumah tangga, tetapi juga diatur secara terperinci dalam kitab-kitab fikih. Para ulama menjelaskan kadar nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami, jenis makanan pokok yang berlaku di daerah tempat tinggal istri, serta ketentuan mengenai pemenuhan nafkah sehari-hari.

Dalam kitab Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa kadar nafkah makanan pokok bagi istri dibedakan berdasarkan keadaan ekonomi suami. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam mempertimbangkan kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

Bagi suami yang tergolong fakir, nafkah yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok setiap hari. Bagi suami yang tergolong kaya, kewajibannya adalah dua mud. Adapun suami yang berada pada tingkat ekonomi menengah berkewajiban memberikan satu setengah mud.

Ukuran satu mud mengikuti takaran yang dikenal dalam fikih, bukan ukuran berat yang selalu sama untuk setiap jenis bahan makanan. Oleh karena itu, konversinya ke kilogram dapat berbeda sesuai jenis makanan dan standar pengukuran yang digunakan.

Menariknya, penentuan makanan pokok tersebut mengacu pada makanan pokok yang umum dikonsumsi di tempat tinggal istri, bukan di tempat tinggal suami. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan nafkah mempertimbangkan kebutuhan dan kebiasaan lingkungan tempat istri menjalani kehidupannya.

Adapun kategori fakir, menengah, dan kaya dalam pembahasan ini memiliki definisi khusus menurut fikih. Suami yang bekerja belum tentu dikategorikan kaya apabila penghasilannya tidak menjadikannya berkecukupan menurut kriteria yang berlaku. Demikian pula, status ekonomi seseorang tidak cukup dinilai hanya dari banyaknya harta yang tampak, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dan tanggungan yang wajib ditunaikan.

Pembahasan ini juga menyebutkan ketentuan khusus mengenai suami yang berstatus budak, termasuk budak mukatab, yang dalam konteks hukum fikih klasik dibebani nafkah sebesar satu mud meskipun memiliki harta yang banyak. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum sosial pada masa pembentukan literatur fikih klasik.

Nafkah sebagai Kewajiban Harian

Menurut penjelasan dalam Fathul Mu‘in, kewajiban nafkah harian mulai berlaku sejak terbit fajar. Apabila istri tidak makan bersama suami berdasarkan kebiasaan yang berlaku dan atas kerelaannya sendiri, maka suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai ketentuan yang telah dijelaskan.

Namun, apabila istri makan bersama suami tetapi makanan yang dikonsumsinya belum mencukupi kebutuhannya, menurut pendapat yang lebih kuat, suami tetap wajib memenuhi kekurangan tersebut hingga mencapai kadar kecukupan yang semestinya.

Hal ini menunjukkan bahwa nafkah bukan sekadar persoalan menggugurkan kewajiban melalui pemberian makanan dalam jumlah tertentu. Tujuan pemenuhan nafkah juga berkaitan dengan tercukupinya kebutuhan istri secara layak sesuai ketentuan syariat.

Dalam persoalan ini, istri juga dibenarkan keterangannya mengenai jumlah makanan yang telah dikonsumsinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterangan istri memiliki kedudukan dalam penyelesaian persoalan nafkah yang berkaitan dengan hal-hal yang diketahuinya secara langsung.

Kerelaan Istri dan Status Pemberian Makanan

Kitab Fathul Mu‘in juga menjelaskan bahwa makan bersama tidak selalu menggugurkan kewajiban nafkah. Apabila suami memaksa istri makan bersamanya tanpa kerelaan istri, atau istri yang belum cakap bertindak secara hukum makan bersama tanpa izin walinya, nafkahnya tidak otomatis gugur.

Dalam keadaan tersebut, makanan yang diberikan suami dipandang sebagai pemberian sukarela (tathawwu‘). Karena itu, menurut pendapat yang dikemukakan dalam kitab tersebut, suami tidak berhak meminta penggantian atas makanan yang telah dikonsumsi istrinya.

Apabila kemudian muncul perselisihan mengenai status pemberian makanan, misalnya istri menyatakan bahwa makanan itu merupakan pemberian sukarela, sedangkan suami menganggapnya sebagai pembayaran nafkah, pendapat yang dinilai lebih kuat dalam kitab tersebut membenarkan pernyataan suami dengan disertai sumpahnya.

Pembahasan ini mengajarkan pentingnya kejelasan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga. Pemberian yang dimaksudkan sebagai nafkah perlu dipahami secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Menjamu Istri dan Nafkah Ketika Bepergian

Dalam Syarah al-Minhaj, sebagaimana dikutip dalam Fathul Mu‘in, dijelaskan bahwa apabila seorang laki-laki menjamu istri sebagai bentuk penghormatan dan jamuan itu mencukupi nafkah yang wajib diberikan, kewajiban nafkahnya dapat gugur sesuai ketentuan yang dibahas dalam kitab tersebut.

Sementara itu, suami yang hendak melakukan perjalanan jauh dibebani kewajiban untuk mengatur keberlangsungan nafkah istrinya. Dalam teks tersebut disebutkan kewajiban menceraikan istri dan menunjuk seseorang sebagai wakil untuk memberikan nafkah dari harta yang tersedia.

Ketentuan terakhir ini perlu dipahami dalam konteks pembahasan fikih klasik beserta syarat dan perincian hukumnya, bukan dijadikan anjuran umum bahwa setiap suami yang bepergian jauh harus menceraikan istrinya. Untuk penerapan hukum pada persoalan rumah tangga masa kini, diperlukan penelaahan terhadap keseluruhan pembahasan fikih serta peraturan hukum keluarga yang berlaku.

Penutup

Pembahasan nafkah dalam Fathul Mu‘in memperlihatkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan istri. Kadar nafkah dibahas berdasarkan kemampuan ekonomi suami, makanan pokok yang berlaku di lingkungan istri, serta keadaan nyata dalam kehidupan rumah tangga.

Pelajaran penting yang dapat diambil ialah bahwa nafkah bukan semata-mata persoalan angka atau takaran makanan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab, pemenuhan hak, keadilan, dan upaya menjaga kehidupan keluarga agar berjalan dengan baik.

Suami hendaknya menunaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, sedangkan persoalan nafkah yang berpotensi menimbulkan perselisihan perlu diselesaikan dengan ilmu, komunikasi yang baik, dan merujuk kepada ketentuan hukum yang tepat.

Sumber: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarh Qurratil ‘Ain bi Muhimmatid Din, hlm. 536–537.

Ngaji Manhajut Tafsir #26: Kisah Israiliyat dalam Tafsir Al-Qur’an


Israiliyat dalam Tafsir Al-Qur’an: Antara Pelajaran dan Kehati-hatian

Al-Qur’an bukan sekadar kitab yang menceritakan sejarah umat terdahulu. Setiap kisah di dalamnya mengandung pelajaran, nasihat, dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Karena itu, Al-Qur’an tidak selalu menjelaskan seluruh perincian suatu peristiwa, seperti waktu kejadian, nama tempat, dan identitas setiap tokoh. Fokus utamanya adalah menyampaikan hikmah dan pelajaran yang dapat membimbing manusia menuju kebenaran.

Berbeda dengan Al-Qur’an, kitab-kitab terdahulu, seperti Taurat dan Injil, beserta tradisi penafsirannya, memuat sejumlah perincian kisah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Ketika sebagian pemeluk Yahudi dan Nasrani memeluk Islam, mereka membawa pengetahuan keagamaan dan cerita-cerita yang mereka kenal sebelumnya. Sebagian informasi tersebut kemudian disampaikan ketika mereka membicarakan kisah-kisah Al-Qur’an bersama kaum Muslimin.

Berita-berita yang bersumber dari tradisi ahli kitab inilah yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Istilah ini lebih sering dikaitkan dengan tradisi Yahudi karena riwayat dari kalangan tersebut lebih banyak tersebar dalam literatur tafsir. Namun, dalam penggunaannya, istilah Israiliyat juga mencakup sejumlah berita yang berasal dari tradisi Nasrani.

Sejak masa Rasulullah ﷺ, umat Islam telah diajarkan untuk bersikap hati-hati terhadap berita yang berasal dari ahli kitab. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

“Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Akan tetapi, katakanlah, ‘Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami.’” (HR. al-Bukhari).

Hadis ini mengajarkan sikap hati-hati terhadap informasi yang tidak memiliki dasar pembuktian yang jelas. Berita dari ahli kitab tidak boleh langsung diterima sebagai kebenaran, tetapi juga tidak boleh serta-merta ditolak apabila belum diketahui kebohongannya. Sikap yang tepat adalah menangguhkan penilaian sampai terdapat dasar yang dapat dijadikan pegangan.

Di sisi lain, Rasulullah ﷺ juga bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Ceritakanlah berita dari Bani Israil dan tidak ada dosa dalam hal itu. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka.” (HR. al-Bukhari).

Kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Kebolehan menceritakan berita Bani Israil bukan berarti semua riwayat mereka harus dipercaya. Berita yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis sahih dapat diterima, berita yang bertentangan dengan keduanya harus ditolak, sedangkan berita yang tidak memiliki pembenaran maupun penolakan dari sumber Islam yang sahih tidak boleh dipastikan kebenarannya.

Pada masa sahabat, penggunaan Israiliyat dalam penafsiran Al-Qur’an masih terbatas. Mereka lebih mengutamakan penjelasan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Rasulullah ﷺ. Ketika memasuki masa tabiin, interaksi dengan ahli kitab yang telah memeluk Islam semakin berkembang. Akibatnya, riwayat Israiliyat semakin banyak digunakan untuk menjelaskan perincian kisah-kisah Al-Qur’an.

Pada generasi berikutnya, sebagian kitab tafsir dipenuhi oleh berbagai cerita yang dinukil dari tradisi ahli kitab. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ketika para penafsir ingin mengetahui perincian mengenai awal penciptaan, asal-usul makhluk, dan berbagai rahasia alam semesta, mereka sering bertanya kepada ahli kitab. Riwayat-riwayat tersebut kemudian masuk ke dalam kitab-kitab tafsir.

Persoalannya, tidak semua riwayat yang dinukil itu diperiksa kesahihannya secara cermat. Sebagian mengandung informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apabila tidak disikapi secara kritis, cerita-cerita tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari ajaran agama, padahal belum tentu memiliki dasar yang benar.

Karena itu, mempelajari Israiliyat menuntut kecermatan ilmiah. Seorang pembaca tidak seharusnya sibuk memperdebatkan perincian yang tidak memberikan manfaat bagi pemahaman ayat. Nama tokoh, tempat kejadian, atau jumlah tertentu yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur’an tidak perlu dipastikan tanpa dalil yang dapat dipercaya. Yang lebih penting adalah memahami pesan dan hikmah yang hendak disampaikan oleh ayat tersebut.

Di antara tokoh yang banyak disebut dalam pembahasan Israiliyat ialah Abdullah bin Salam, Ka‘b al-Ahbar, Wahb bin Munabbih, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Para ulama memiliki penilaian yang beragam terhadap riwayat yang dinisbatkan kepada mereka. Abdullah bin Salam dikenal sebagai tokoh yang memiliki kedudukan tinggi dalam keilmuan dan mendapatkan kepercayaan dari sejumlah ulama hadis. Sementara itu, pembahasan mengenai Ka‘b al-Ahbar dan Wahb bin Munabbih memerlukan penilaian terhadap riwayat masing-masing, bukan sekadar penerimaan atau penolakan secara menyeluruh berdasarkan nama perawinya.

Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak semua cerita yang tercantum dalam kitab tafsir otomatis memiliki kedudukan yang sama. Sebuah kitab tafsir dapat memuat ayat Al-Qur’an, hadis, pendapat sahabat, hasil ijtihad ulama, dan riwayat Israiliyat. Setiap sumber tersebut harus dipahami sesuai dengan kedudukan dan tingkat keabsahannya.

Menghormati karya para ulama bukan berarti menerima setiap riwayat tanpa penelitian. Sebaliknya, sikap ilmiah mengharuskan kita membedakan antara sumber yang kuat dan sumber yang masih diragukan. Dengan demikian, penafsiran Al-Qur’an tetap terjaga dari informasi yang tidak berdasar, sementara kisah-kisah yang benar-benar mengandung pelajaran dapat dimanfaatkan secara proporsional.

Pada akhirnya, tujuan utama membaca kisah dalam Al-Qur’an bukanlah sekadar mengetahui segala perincian masa lalu, melainkan mengambil petunjuk untuk memperbaiki kehidupan. Israiliyat dapat menjadi bahan kajian sejarah penafsiran, tetapi tidak boleh menggeser kedudukan Al-Qur’an dan hadis sahih sebagai sumber utama ajaran Islam. Ketelitian dalam menerima berita merupakan bagian dari tanggung jawab ilmiah sekaligus bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemurnian agama.

Jumat, 13 November 2026

Ngaji Fathul Muin #60: Nafkah Istri Antara Hak, Kewajiban, dan Keadilan dalam Rumah Tangga


Nafkah Istri: Antara Hak, Kewajiban, dan Keadilan dalam Rumah Tangga

Nafkah bukan sekadar persoalan uang yang diberikan suami kepada istri. Di balik kewajiban tersebut terdapat nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga. Islam mengatur persoalan nafkah secara terperinci agar hak masing-masing pihak terpelihara dan tidak ada yang dirugikan.

Dalam kitab Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari mengawali pembahasan nafkah dengan menjelaskan bahwa kata nafkah berasal dari istilah al-infaq (الإنفاق), yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam konteks perkawinan, nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri sesuai ketentuan syariat.

Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup bukanlah sekadar kebaikan hati seorang suami, melainkan tanggung jawab yang memiliki dasar syariat.

Dalam perspektif fikih Syafi‘i, kewajiban nafkah istri berkaitan dengan adanya tamkin, yaitu penyerahan diri istri untuk memenuhi hak-hak perkawinan sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, nafkah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan akad nikah, tetapi juga memperhatikan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa terdapat keadaan tertentu yang tidak menggugurkan kewajiban nafkah, seperti istri yang mengalami sakit atau keterbatasan tertentu yang bukan disebabkan oleh nusyuz. Sebaliknya, terdapat pula keadaan yang memengaruhi hak nafkah, misalnya apabila istri belum cukup umur untuk memungkinkan hubungan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan fikih.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan kewajiban secara serampangan. Setiap keadaan memiliki pertimbangan dan ketentuan tersendiri.

Persoalan nafkah juga berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi suami. Islam tidak membebankan sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Allah Swt. berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS. At-Talaq: 7).

Ayat ini mengajarkan bahwa nafkah harus diberikan secara patut dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi. Suami yang memiliki kelapangan rezeki hendaknya memberikan nafkah secara layak, sedangkan suami yang mengalami kesulitan tetap berkewajiban berusaha sesuai kemampuannya.

Dengan demikian, kemiskinan bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab, sebagaimana kekayaan bukan alasan untuk bersikap berlebihan tanpa pertimbangan.

Pembahasan nafkah juga tidak berhenti ketika terjadi perceraian. Dalam kitab Fathul Mu‘in, dijelaskan bahwa perempuan yang menjalani masa idah memiliki ketentuan nafkah yang berbeda sesuai status perceraian dan keadaannya.

Istri yang menjalani idah talak raj‘i masih memiliki hak nafkah karena ikatan perkawinan masih memungkinkan untuk dipulihkan melalui rujuk. Sementara itu, perempuan yang ditalak ba’in dalam keadaan hamil juga berhak mendapatkan nafkah sampai melahirkan sesuai ketentuan syariat.

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. At-Talaq: 6).

Ayat tersebut memperlihatkan perhatian Islam terhadap perempuan yang sedang hamil. Berakhirnya hubungan perkawinan tidak serta-merta menghilangkan seluruh tanggung jawab yang masih melekat, terutama ketika terdapat kehamilan yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan.

Di sisi lain, fikih juga menjelaskan keadaan yang dapat menggugurkan hak nafkah, salah satunya adalah nusyuz. Namun, istilah nusyuz tidak boleh digunakan secara sembarangan untuk membenarkan tindakan suami mengabaikan kewajibannya. Harus ada penilaian berdasarkan ketentuan syariat dan keadaan yang sebenarnya.

Perselisihan rumah tangga tidak otomatis menjadikan istri sebagai pihak yang nusyuz. Sebab, hubungan perkawinan memiliki hak dan kewajiban timbal balik yang harus dijaga oleh kedua belah pihak.

Dari seluruh pembahasan tersebut, terdapat pelajaran penting bahwa nafkah bukan sekadar persoalan memenuhi kebutuhan materi, melainkan bagian dari amanah dalam kehidupan rumah tangga. Suami tidak cukup hanya menuntut hak, tetapi harus menyadari tanggung jawabnya. Begitu pula istri, perlu memahami hak dan kewajibannya agar kehidupan keluarga berjalan secara seimbang.

Rumah tangga yang baik bukanlah rumah tangga yang dibangun dengan saling menuntut, melainkan dengan kesadaran untuk saling menjaga dan memenuhi tanggung jawab. Nafkah menjadi salah satu wujud nyata kasih sayang yang diterjemahkan ke dalam tindakan.

Pada akhirnya, memahami fikih nafkah bukan hanya untuk mengetahui kapan seseorang wajib memberi dan kapan seseorang berhak menerima. Lebih dari itu, pemahaman tersebut mengajarkan bahwa keadilan harus hadir dalam kehidupan keluarga, tanggung jawab harus ditunaikan, dan kasih sayang harus diwujudkan melalui perbuatan.

Sebab, keluarga yang tenteram tidak hanya membutuhkan cinta dalam ucapan, tetapi juga tanggung jawab dalam kehidupan nyata.

Sumber: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarh Qurrah al-‘Ain bi Muhimmat ad-Din, hlm. 535–536.

Ngaji Fathul Muin #63: Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Kebutuhan Istri Menurut Fikih Islam

Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Kebutuhan Istri Menurut Fikih Islam Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan yang mengha...