Kamis, 19 November 2026

SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS


SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS

Banyak orang mengira bahwa fokus berarti memaksa pikiran untuk terus berkonsentrasi. Padahal, fokus bukan sekadar kemampuan mempertahankan perhatian, melainkan keterampilan mengarahkan pikiran, mengendalikan gangguan, dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Seseorang yang memiliki fokus bukan berarti tidak pernah terdistraksi. Ia mungkin mengalami kebosanan, pikiran yang melayang, atau keinginan untuk mengerjakan hal lain. Namun, ia mampu menyadari gangguan tersebut dan mengembalikan perhatiannya kepada pekerjaan yang sedang dilakukan.

Kabar baiknya, fokus bukan bakat bawaan semata. Ia dapat dilatih melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Lima Kebiasaan untuk Melatih Fokus

Pertama, tentukan satu pekerjaan utama. Sebelum memulai aktivitas, tanyakan kepada diri sendiri: Apa satu pekerjaan terpenting yang harus saya selesaikan hari ini? Tuliskan maksimal tiga prioritas, kemudian dahulukan yang paling penting. Jangan biarkan terlalu banyak pekerjaan memenuhi pikiran sekaligus.

Kedua, latih konsentrasi secara bertahap. Mulailah dengan bekerja selama 10–15 menit tanpa berpindah aktivitas. Setelah terbiasa, tingkatkan menjadi 20 menit, kemudian 25 menit. Berikan jeda istirahat sekitar lima menit sebelum melanjutkan pekerjaan. Jangan memaksakan durasi panjang jika kemampuan konsentrasi masih terbatas.

Ketiga, kendalikan sumber gangguan. Jauhkan ponsel, matikan notifikasi yang tidak penting, dan hindari membuka media sosial ketika sedang bekerja. Ingat, setiap kali perhatian berpindah, kita membutuhkan waktu untuk kembali membangun konsentrasi.

Keempat, biasakan mengembalikan pikiran. Ketika pikiran melayang, jangan menyalahkan diri sendiri. Sadari bahwa perhatian sedang teralihkan, tarik napas perlahan, lalu kembalilah mengerjakan tugas. Kemampuan untuk kembali fokus merupakan bagian penting dari latihan konsentrasi.

Kelima, selesaikan sebelum berpindah. Ketika muncul pekerjaan baru, catat terlebih dahulu. Jangan langsung meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan, kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Biasakan menyelesaikan satu tahapan pekerjaan sebelum memulai tahapan berikutnya.

Bangun Rutinitas Fokus Harian

Latihan fokus tidak harus rumit. Cukup sediakan waktu beberapa menit untuk membangun kebiasaan berikut:

• Pagi: tentukan tiga prioritas pekerjaan. • Sebelum bekerja: tenangkan diri dan tetapkan target. • Saat bekerja: fokus pada satu tugas selama 10–25 menit. • Setelah bekerja: istirahat sekitar lima menit. • Siang: evaluasi dan atur kembali prioritas. • Malam: periksa pekerjaan yang sudah selesai dan siapkan agenda esok hari.

Tidak perlu langsung sempurna. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan secara konsisten.

Tiga Prinsip Utama: Tenang, Terarah, dan Tuntas

Ada tiga prinsip yang dapat dijadikan pegangan dalam melatih fokus.

Tenang berarti tidak terburu-buru menanggapi setiap pikiran, pesan, atau gangguan. Belajar mengendalikan diri sebelum memberikan respons.

Terarah berarti mengetahui apa yang sedang dikerjakan, apa tujuannya, dan mengapa pekerjaan tersebut penting. Tidak sekadar sibuk, tetapi benar-benar produktif.

Tuntas berarti membiasakan diri menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Tidak mudah berpindah hanya karena muncul rasa bosan atau keinginan melakukan sesuatu yang lain.

Ketiga prinsip ini selaras dengan firman Allah SWT:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 7–8).

Ayat ini mengajarkan pentingnya mengisi kehidupan dengan kesungguhan dan amal yang bermanfaat. Setelah menyelesaikan satu urusan, jangan larut dalam kelengahan. Arahkan kembali tenaga dan perhatian kepada pekerjaan berikutnya, dengan tetap menggantungkan harapan kepada Allah.

Kenali Hambatan Fokus dalam Diri

Setiap orang memiliki hambatan yang berbeda. Ada yang sulit memulai pekerjaan, mudah bosan, sering menunda, terlalu banyak berpikir, atau mudah terganggu oleh ponsel dan lingkungan.

Karena itu, jangan hanya meniru cara orang lain. Kenali terlebih dahulu kelemahan diri, kemudian latih secara bertahap sesuai kemampuan.

Jika saat ini hanya mampu berkonsentrasi selama 10–20 menit, jadikan durasi tersebut sebagai titik awal. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang yang mampu bekerja selama berjam-jam.

Mulailah dari Satu Langkah yang Jelas

Pada akhirnya, fokus bukan tentang mengerjakan sebanyak mungkin pekerjaan dalam satu waktu. Fokus adalah memberikan perhatian terbaik kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi.

Jangan menunggu suasana hati sempurna untuk memulai. Mulailah meskipun sedikit. Jangan berkecil hati ketika perhatian teralihkan. Kembalilah. Jangan terlalu sibuk memikirkan banyak hal hingga lupa menyelesaikan satu hal yang sudah dimulai.

Sebab, produktivitas bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang dimulai, tetapi juga seberapa banyak pekerjaan bermanfaat yang berhasil diselesaikan.

Tenang dalam pikiran, terarah dalam tindakan, dan tuntas dalam pekerjaan.

#PengembanganDiri #MelatihFokus #ManajemenDiri #Produktivitas #MotivasiIslami #DisiplinDiri

Ngaji Fathul Muin #66: Fasakh Nikah karena Kesulitan Nafkah


Fasakh Nikah karena Kesulitan Nafkah: Perlindungan Hak dan Kehormatan Istri dalam Islam

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Salah satu kewajiban utama seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri, berupa kebutuhan pokok yang menunjang kehidupan rumah tangga.

Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seorang suami mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dalam keadaan demikian, Islam memberikan ketentuan yang menjaga keseimbangan antara hak suami dan perlindungan terhadap istri, salah satunya melalui fasakh nikah.

Dalam kitab Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan:

وَشُرِعَ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمَرْأَةِ

“Fasakh disyariatkan untuk menghilangkan kemudaratan yang dialami perempuan.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa fasakh bukanlah jalan untuk meremehkan ikatan pernikahan, melainkan bentuk perlindungan syariat ketika seorang istri mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi akibat ketidakmampuan suaminya menjalankan kewajiban.

Hak Istri ketika Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah

Seorang istri yang telah balig dan berakal diperbolehkan melakukan fasakh apabila suaminya benar-benar tidak mampu memenuhi nafkah wajib, baik karena tidak memiliki harta maupun penghasilan dari pekerjaan yang layak dan halal.

Nafkah minimal yang menjadi ukuran dalam pembahasan ini mencakup makanan pokok dan pakaian yang wajib diberikan. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa makanan yang wajib adalah satu mud atau kurang sesuai ketentuan nafkah, sedangkan pakaian meliputi kebutuhan pokok seperti baju, kerudung, dan pakaian musim dingin.

Adapun kebutuhan tambahan seperti lauk-pauk, nafkah pembantu, sandal, celana, kasur, bantal, dan peralatan rumah tangga tidak semuanya menjadi alasan yang membolehkan fasakh ketika suami tidak mampu memenuhinya.

Demikian pula, ketidakmampuan membayar nafkah yang telah berlalu, seperti nafkah hari kemarin atau hari-hari sebelumnya, tidak menjadi alasan fasakh. Sebab, nafkah tersebut telah berubah menjadi utang yang menjadi tanggungan suami.

Hal ini menunjukkan bahwa syariat membedakan antara kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan kewajiban yang telah berubah menjadi tanggungan utang.

Tidak Mampu Menyediakan Tempat Tinggal dan Membayar Mahar

Selain nafkah makanan dan pakaian, ketidakmampuan menyediakan tempat tinggal yang wajib juga dapat menjadi alasan fasakh, meskipun tempat tinggal tersebut bukan sesuatu yang biasa dimiliki oleh keluarga sebelumnya.

Demikian pula, seorang istri dapat melakukan fasakh apabila suaminya tidak mampu membayar mahar yang telah jatuh tempo, dengan syarat istri belum menerima mahar tersebut dan ketidakmampuan terjadi sebelum hubungan suami istri yang dilakukan secara sukarela.

Dalam keadaan ini, hak fasakh harus segera digunakan setelah mengajukan perkara kepada hakim. Apabila istri menunda tanpa alasan yang dibenarkan, hak fasakh dapat gugur.

Namun, apabila hubungan suami istri terjadi karena paksaan, istri tetap memiliki hak fasakh meskipun hubungan tersebut telah terjadi.

Jika mahar telah diterima sebagian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian menyatakan bahwa istri tidak lagi memiliki hak fasakh, sedangkan ulama lainnya tetap membolehkannya. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam penerapan hukum pada keadaan tertentu.

Kapan Suami Dianggap Tidak Mampu?

Ketidakmampuan suami tidak hanya dinilai dari keadaan tidak memiliki uang sama sekali. Dalam fikih, beberapa keadaan juga dapat dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan.

Misalnya, harta suami berada di tempat yang jauh sejauh perjalanan qashar sehingga tidak dapat segera digunakan untuk memenuhi nafkah. Dalam keadaan ini, istri tidak wajib menunggu, kecuali suami menyatakan sanggup mendatangkan hartanya dalam waktu yang diberikan.

Demikian pula, apabila suami memiliki piutang yang belum dapat diterima atau memiliki utang yang telah jatuh tempo sementara ia tidak mampu membayarnya, keadaan tersebut dapat menjadi pertimbangan.

Suami yang mampu bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, atau mengalami sesuatu yang menghalanginya untuk memperoleh penghasilan, juga dapat dinilai tidak mampu apabila keadaan tersebut benar-benar terjadi.

Fasakh sebagai Jalan Menghilangkan Kemudaratan

Ketentuan fasakh karena kesulitan nafkah mengajarkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak dan kesejahteraan perempuan dalam rumah tangga. Seorang istri tidak diwajibkan bertahan dalam keadaan yang membahayakan kehidupannya hanya karena ikatan pernikahan.

Di sisi lain, fasakh bukanlah keputusan yang boleh dilakukan secara sembarangan. Ketidakmampuan suami harus benar-benar terbukti, dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan fikih serta proses hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa pernikahan harus dibangun di atas tanggung jawab, kasih sayang, dan pemenuhan hak. Ketika kewajiban tidak mampu dijalankan dan kemudaratan terus berlangsung, syariat menyediakan jalan keluar yang menjaga kehormatan serta hak kedua belah pihak.

Islam tidak hanya mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga memberikan perlindungan agar kesabaran tidak berubah menjadi penderitaan yang berkepanjangan.

Rabu, 18 November 2026

Jargon Kemajuan dalam Perspektif Islam dan Barat


Jargon Kemajuan dalam Perspektif Aswaja dan Liberalisme: Menimbang Arah Peradaban antara Materialisme dan Spiritualitas*


“Kemajuan bukan hanya tentang apa yang dibangun, tetapi tentang manusia seperti apa yang dihasilkan oleh peradaban.”

Pendahuluan

Kata kemajuan sering kali menjadi jargon yang menarik dalam kehidupan modern. Sebuah bangsa disebut maju ketika ekonominya berkembang, teknologinya canggih, infrastrukturnya megah, industrinya kuat, dan masyarakatnya menikmati kehidupan yang serba mudah. Ukuran-ukuran tersebut memang penting. Namun, apakah semua itu sudah cukup untuk menyebut sebuah masyarakat sebagai masyarakat yang beradab?

Pertanyaan mendasarnya adalah: maju menurut siapa dan untuk apa?

Dalam perspektif Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), kemajuan tidak cukup diukur dari keberhasilan membangun fasilitas fisik, mengembangkan teknologi, atau meningkatkan kekayaan. Kemajuan juga harus dilihat dari kualitas manusia yang dihasilkan: apakah semakin beriman, berilmu, berakhlak, adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kemanfaatan kepada sesama?

Dengan demikian, pembahasan mengenai jargon kemajuan perlu diarahkan pada perbedaan paradigma, khususnya antara pandangan Islam dan corak pemikiran liberal-sekuler yang berkembang dalam sejarah modern Barat.

Memahami Dua Paradigma

Tradisi pemikiran Aswaja berpijak pada Al-Qur'an, Sunnah, serta khazanah keilmuan para ulama. Akal digunakan untuk memahami realitas, mengembangkan ilmu, dan menyelesaikan persoalan kehidupan, tetapi tetap berada dalam hubungan yang harmonis dengan wahyu.

Sementara itu, pemikiran liberal-sekuler merupakan salah satu arus pemikiran modern yang berkembang melalui sejarah intelektual Barat, terutama sejak Renaissance dan Abad Pencerahan (Enlightenment). Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan pandangan terhadap otoritas agama, kebebasan individu, rasionalitas, serta hubungan antara agama dan negara.

Dalam arus pemikiran tersebut terdapat beberapa konsep penting, yaitu rasionalisme, humanisme, individualisme, sekularisme, dan materialisme.

Rasionalisme menempatkan akal sebagai instrumen utama pengetahuan. Humanisme memberikan perhatian besar terhadap martabat dan kemampuan manusia. Individualisme menekankan kebebasan serta kepentingan pribadi. Sekularisme menghendaki pemisahan agama dari sebagian atau seluruh urusan publik. Adapun materialisme cenderung menjadikan materi sebagai orientasi utama dalam memahami realitas dan keberhasilan hidup.

Konsep-konsep tersebut memiliki sejarah, perkembangan, dan keragaman pemikiran. Karena itu, pembahasannya tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan seluruh pemikiran Barat, melainkan mengkritisi kecenderungan liberal-sekuler ketika dijadikan ukuran tunggal kemajuan peradaban.

Akal, Manusia, dan Kebebasan dalam Timbangan Islam

Islam tidak pernah memusuhi akal. Justru Al-Qur'an berkali-kali mengajak manusia berpikir, merenungkan alam semesta, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa.

Akan tetapi, akal bukanlah sumber kebenaran yang berdiri tanpa batas. Ada wilayah yang dapat dijangkau oleh akal dan ada perkara yang membutuhkan petunjuk wahyu. Dalam pandangan Aswaja, akal dan wahyu bukan dua kekuatan yang harus dipertentangkan, melainkan dua hal yang saling melengkapi dalam memahami kehidupan.

Demikian pula dalam memandang manusia. Humanisme memberikan sumbangan penting berupa perhatian terhadap martabat, pendidikan, dan potensi kemanusiaan. Islam juga mengakui kemuliaan manusia. Namun, manusia tidak ditempatkan sebagai pusat mutlak kehidupan. Manusia adalah hamba Allah sekaligus khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.” (QS. Al-Isra': 70).

Kemuliaan manusia bukan alasan untuk melepaskan diri dari ketentuan Allah, tetapi menjadi amanah untuk menjalani kehidupan dengan baik.

Begitu pula kebebasan individu. Islam mengakui hak manusia atas kehidupan, harta, kehormatan, dan pilihan dalam perkara yang dibenarkan syariat. Namun, kebebasan tidak berarti boleh melakukan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan hak orang lain, kepentingan masyarakat, dan ketentuan Allah.

Islam mengajarkan keseimbangan antara hak pribadi, ukhuwah, dan tanggung jawab sosial. Sebab, manusia bukan makhluk yang hidup sendirian, melainkan bagian dari keluarga dan masyarakat.

Agama, Negara, dan Kehidupan Publik

Salah satu perkembangan penting dalam sejarah Barat modern adalah munculnya gagasan sekularisme, yakni pemisahan otoritas agama dari urusan negara dan kehidupan publik dalam berbagai bentuk.

Gagasan tersebut memiliki latar sejarah tersendiri, terutama berkaitan dengan konflik otoritas keagamaan dan politik di Eropa. Dalam perkembangannya, sekularisme dikaitkan dengan netralitas negara, kebebasan berkeyakinan, serta pengelolaan pendidikan dan pemerintahan yang tidak didasarkan pada otoritas keagamaan tertentu.

Namun, dalam perspektif Islam, agama tidak hanya mengatur hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Agama juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan kepemimpinan.

Artinya, aktivitas publik tetap membutuhkan nilai moral. Pendidikan tidak cukup menghasilkan orang pintar, tetapi juga harus membentuk manusia beradab. Ekonomi tidak cukup menghasilkan keuntungan, tetapi harus memperhatikan keadilan. Kekuasaan tidak cukup menghasilkan stabilitas, tetapi harus dijalankan dengan amanah.

Materialisme dan Ukuran Keberhasilan

Dalam kehidupan modern, keberhasilan sering kali diukur melalui kepemilikan harta, status sosial, kenyamanan, kekuatan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Ukuran tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi persoalan apabila dijadikan tujuan tertinggi kehidupan.

Islam tidak melarang manusia mencari kekayaan dan menikmati kehidupan dunia. Bahkan, umat Islam diperintahkan untuk bekerja, berusaha, dan membangun kesejahteraan. Akan tetapi, kekayaan harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai tujuan akhir.

Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (QS. Al-Qashash: 77).

Ayat ini memberikan prinsip keseimbangan yang sangat mendasar: dunia tidak boleh ditinggalkan, tetapi akhirat tidak boleh dilupakan.

Abad Pencerahan Eropa memang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, demokrasi modern, hak sipil, dan kebebasan berpikir. Islam sendiri menghargai sikap kritis dan pengembangan ilmu. Namun, kritik harus dibangun di atas pengetahuan, keadilan, dan penghormatan terhadap tradisi keilmuan, bukan sekadar penolakan terhadap segala sesuatu yang diwariskan generasi sebelumnya.

Mengukur Kemajuan: Lebih dari Sekadar Angka

Indikator kemajuan yang sering digunakan dalam dunia modern meliputi perkembangan teknologi dan industri, kekuatan ekonomi, kualitas pendidikan, demokrasi, hak asasi manusia, serta infrastruktur fisik dan digital.

Semua itu merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya ekonomi dan inovasi, ketertinggalan akademik, korupsi, konflik, ketidakstabilan, dan ketergantungan terhadap negara lain merupakan persoalan yang perlu diatasi.

Namun, ukuran material tersebut belum mencakup seluruh dimensi peradaban.

Sebuah negara mungkin memiliki gedung pencakar langit, teknologi mutakhir, dan kekayaan melimpah, tetapi apabila masyarakatnya kehilangan kejujuran, keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab, maka kemajuan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki semangat keagamaan tinggi tetapi mengabaikan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemandirian ekonomi juga belum mencapai kemajuan yang menyeluruh.

Karena itu, kemajuan harus dibangun di atas keseimbangan iman, ilmu, dan akhlak.

Fondasi Peradaban dalam Perspektif Aswaja

Dalam perspektif Aswaja, agama menjadi pusat orientasi kehidupan. Wahyu menjadi sumber nilai dan pedoman, akhlak menjadi fondasi perilaku, sedangkan ilmu harus melahirkan amal dan kemanfaatan.

Peradaban yang ideal membutuhkan beberapa kekuatan sekaligus: akidah yang kokoh, ilmu yang luas, akhlak yang mulia, keadilan sosial, kepemimpinan yang amanah, serta persatuan umat.

Teknologi dan ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk kemaslahatan manusia. Keduanya dapat digunakan untuk memperkuat pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, membangun ekonomi, memperluas dakwah, dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Sebaliknya, ketika fondasi iman dan akhlak melemah, kemajuan dapat kehilangan arah. Dominasi hawa nafsu, orientasi materialistik, korupsi, kezaliman, perpecahan, serta hilangnya adab dalam politik dan pendidikan dapat merusak kehidupan masyarakat.

Kemajuan material memang membawa banyak manfaat, tetapi tanpa keseimbangan moral dan spiritual, masyarakat berisiko menghadapi krisis makna, melemahnya hubungan keluarga, berkurangnya kepedulian sosial, serta meningkatnya individualisme. Hal ini bukan berarti seluruh masyarakat Barat mengalami keadaan tersebut atau teknologi menjadi penyebab tunggalnya. Persoalannya terletak pada bagaimana manusia menentukan nilai dan menggunakan kemajuan.

Dengan demikian, iman memberikan arah, ilmu membimbing pemahaman, akhlak menjaga penggunaan kekuasaan dan teknologi, sedangkan kemajuan material menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan.

Tantangan dan Agenda Kebangkitan Umat

Umat Islam memiliki modal yang besar untuk membangun peradaban. Jumlah penduduk Muslim yang besar, semangat generasi muda dalam mempelajari agama, tradisi keilmuan, pendidikan pesantren, serta jaringan lembaga pendidikan Islam merupakan potensi yang sangat berharga.

Namun, potensi tersebut harus diwujudkan menjadi kualitas, karya, dan kemandirian.

Masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, mulai dari ketergantungan terhadap teknologi dan inovasi, krisis moral dan adab, fanatisme dan perpecahan, ketimpangan pendidikan, hingga lemahnya kemandirian ekonomi dan kepemimpinan.

Karena itu, diperlukan agenda strategis yang terarah.

Pertama, menguatkan akidah sebagai fondasi kehidupan. Kedua, menghidupkan ilmu syar'i sekaligus mengembangkan sains modern. Ketiga, membangun akhlak publik yang menjunjung kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Keempat, memperkuat ekonomi umat agar lebih mandiri. Kelima, merekonstruksi pendidikan yang mengintegrasikan ilmu dan adab. Keenam, memperkuat persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Ketujuh, membangun kepemimpinan yang amanah, berintegritas, dan berpihak pada kemaslahatan.

Inilah pekerjaan besar yang membutuhkan keterlibatan ulama, pendidik, pemimpin, ilmuwan, pengusaha, dan generasi muda.

Penutup: Maju Tanpa Kehilangan Arah

Kemajuan bukanlah sesuatu yang harus ditolak hanya karena berasal dari perkembangan peradaban lain. Islam mengajarkan sikap terbuka terhadap ilmu, pengalaman, dan teknologi yang bermanfaat. Namun, keterbukaan harus disertai kemampuan memilah, menimbang, dan menjaga prinsip akidah serta syariat.

Kita perlu menguasai ilmu pengetahuan tanpa kehilangan keimanan, mengembangkan teknologi tanpa mengabaikan akhlak, membangun kekuatan ekonomi tanpa terjebak materialisme, serta memperjuangkan kebebasan tanpa melepaskan tanggung jawab.

Sebab, kemunduran sebuah peradaban bukan hanya ditandai oleh lemahnya ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh rusaknya akidah, merosotnya akhlak, hilangnya adab, dan melemahnya tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, peradaban yang ideal bukan sekadar peradaban yang mampu membangun gedung-gedung tinggi, menciptakan teknologi canggih, dan mengumpulkan kekayaan besar. Lebih dari itu, ia adalah peradaban yang mampu melahirkan manusia beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan.

Kemajuan ilmu semestinya mendekatkan manusia kepada Allah. Kemajuan teknologi semestinya memberikan manfaat kepada sesama. Dan kemajuan peradaban semestinya memperindah akhlak serta menguatkan keimanan.

Inilah makna kemajuan yang tidak hanya membanggakan manusia di dunia, tetapi juga mengantarkannya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat (sa'ādah ad-dārayn).

Wallāhu a'lamu bish-shawāb.


*) Tulisan ini merupakan ringkasan dari materi Mentoring Annajah Centre Sidogiri (ACS) Kontra Liberal

Ngaji Fathul Muin #65: Nusyuz dan Gugurnya Nafkah Istri


Nusyuz dan Gugurnya Nafkah Istri dalam Perspektif Fikih

Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah merupakan salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri. Islam mengatur kewajiban ini secara terperinci, termasuk keadaan yang menyebabkan nafkah gugur dan keadaan yang membuat istri tetap berhak menerimanya. Salah satu pembahasan penting dalam fikih keluarga adalah nusyuz, yaitu sikap istri yang keluar dari ketaatan kepada suami dalam perkara yang menjadi hak suami menurut ketentuan syariat.

Dalam kitab Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan berbagai bentuk nusyuz, batasan-batasannya, serta pengaruhnya terhadap kewajiban nafkah. Pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum nafkah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi suami, tetapi juga dengan terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam rumah tangga.

Nusyuz dan Gugurnya Nafkah

Dalam ketentuan fikih yang dijelaskan dalam Fathul Mu‘in, nusyuz dapat menyebabkan gugurnya nafkah istri. Bahkan, menurut uraian kitab tersebut, nusyuz yang berlangsung sesaat pun dapat memengaruhi kewajiban nafkah pada waktu terjadinya nusyuz. Nafkah tidak dihitung dengan membagi waktu secara proporsional antara masa taat dan masa nusyuz.

Namun, ketentuan ini harus dipahami sesuai dengan konteks hukum fikih yang dibahas. Tidak setiap penolakan istri terhadap keinginan suami dapat disebut nusyuz. Ada keadaan tertentu yang membenarkan penolakan, sehingga hak nafkah istri tetap terjaga.

Penolakan yang Dibenarkan Syariat

Istri tidak dianggap nusyuz apabila menolak hubungan suami istri karena adanya uzur yang dibenarkan, seperti penyakit yang menyebabkan hubungan badan membahayakan dirinya, luka pada kemaluan, atau keadaan haid. Demikian pula, penolakan karena kondisi fisik suami yang menimbulkan bahaya bagi istri tidak serta-merta menjadikannya nusyuz.

Istri juga berhak menahan diri dari hubungan suami istri untuk menuntut mahar yang telah jatuh tempo, apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam fikih terpenuhi, terutama sebelum terjadinya hubungan badan. Dalam keadaan tersebut, penolakannya tidak menggugurkan nafkah.

Hal ini memperlihatkan bahwa fikih tidak hanya mengatur hak suami, tetapi juga mengakui hak istri. Ketaatan dalam rumah tangga bukanlah pembenaran untuk mengabaikan keselamatan, kehormatan, dan hak-hak yang telah ditetapkan syariat.

Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Bentuk nusyuz lainnya yang dibahas dalam Fathul Mu‘in ialah keluarnya istri dari tempat tinggal tanpa izin suami dan tanpa adanya dugaan yang wajar bahwa suami merelakannya. Dalam keadaan tertentu, keluar rumah untuk mengunjungi seseorang atau menghadiri suatu kegiatan dapat dipandang sebagai nusyuz apabila dilakukan tanpa persetujuan yang diperlukan menurut ketentuan fikih.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah pengecualian. Istri diperbolehkan keluar ketika rumah terancam roboh, keselamatan atau hartanya terancam, hendak menuntut hak kepada hakim, atau perlu mempelajari ilmu yang wajib diketahui apabila tidak ada pihak yang dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Istri yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah juga diperbolehkan keluar untuk mencari penghidupan.

Kebiasaan masyarakat yang menunjukkan kerelaan suami dalam perkara tertentu turut diperhitungkan selama tidak bertentangan dengan keadaan dan larangan yang diketahuinya. Karena itu, persoalan izin keluar rumah tidak selalu dapat diputuskan hanya dengan melihat tindakan lahiriahnya, melainkan perlu mempertimbangkan keadaan, tujuan, kebiasaan, dan ketentuan syariat.

Bepergian dan Pengaruhnya terhadap Nafkah

Perjalanan istri juga dibahas sebagai salah satu keadaan yang dapat memengaruhi kewajiban nafkah. Dalam uraian kitab tersebut, bepergian tanpa izin suami, atau bepergian dengan izin tetapi untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, pada kondisi tertentu dapat menggugurkan nafkah karena suami tidak lagi memperoleh hak yang menjadi dasar pembahasan tersebut.

Sebaliknya, apabila istri bepergian bersama suami dengan izinnya, nafkahnya tidak gugur. Demikian pula dalam keadaan tertentu ketika perjalanan dilakukan atas kepentingan suami. Para ulama juga membahas adanya perbedaan pendapat mengenai perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan bersama.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami rincian masalah, bukan mengambil satu ketentuan lalu menerapkannya secara mutlak pada seluruh keadaan.

Hak Suami dan Batasannya

Kitab Fathul Mu‘in menjelaskan bahwa suami pada dasarnya memiliki hak untuk mengatur keluarnya istri dari rumah dalam batas-batas yang dibahas oleh fikih. Akan tetapi, ketentuan tersebut juga disertai perincian mengenai kepemilikan tempat tinggal, alasan yang dibenarkan, dan keadaan tertentu yang memberikan ruang bagi istri untuk memenuhi kebutuhannya.

Menariknya, tindakan istri berupa mencaci maki atau menyakiti suami dengan perkataan tidak secara otomatis digolongkan sebagai nusyuz yang menggugurkan nafkah dalam pembahasan ini, meskipun tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Ini menegaskan bahwa setiap persoalan rumah tangga harus ditempatkan pada kategori hukum yang tepat.

Kembalinya Hak Nafkah

Apabila istri telah melakukan nusyuz, kemudian kembali taat, persoalan kembalinya hak nafkah dapat bergantung pada bentuk nusyuz dan keadaan yang menyertainya. Jika nusyuz terjadi dengan meninggalkan rumah ketika suami tidak berada di tempat, pendapat yang lebih kuat dalam uraian kitab tersebut mensyaratkan adanya penyerahan kembali yang diakui agar hak nafkah pulih.

Adapun apabila nusyuz terjadi ketika istri tetap berada di rumah, misalnya dengan menolak hak suami tanpa alasan yang dibenarkan, lalu ia kembali taat, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa nafkah dapat kembali tanpa harus melalui keputusan hakim.

Jika suami tidak berada di tempat dan istri memerlukan penetapan nafkah dari hakim, ia dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti membuktikan pernikahan, menunjukkan bahwa dirinya tinggal di tempat tinggal yang menjadi haknya, serta menyatakan dengan sumpah bahwa ia berhak atas nafkah yang diminta.

Menjaga Rumah Tangga dengan Ilmu dan Keadilan

Pembahasan nusyuz dalam Fathul Mu‘in memberikan pelajaran bahwa kehidupan rumah tangga memiliki aturan dan tanggung jawab yang harus dipahami secara menyeluruh. Hak suami tidak boleh dipisahkan dari hak istri, sebagaimana kewajiban istri tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan kewajiban suami.

Dalam penerapannya, persoalan nusyuz dan nafkah tidak sepatutnya dijadikan alat untuk mengancam, menekan, atau mengabaikan kebutuhan pasangan. Penetapan hukum harus memperhatikan fakta, alasan yang dibenarkan, serta rincian pendapat fikih yang relevan. Apabila terjadi perselisihan yang serius, penyelesaiannya sebaiknya ditempuh melalui dialog, pendampingan pihak yang memahami hukum keluarga Islam, atau lembaga berwenang.

Rumah tangga yang baik bukanlah rumah tangga yang hanya menuntut ketaatan dari salah satu pihak, melainkan rumah tangga yang dibangun dengan tanggung jawab, penghormatan terhadap hak, dan kesediaan menjalankan kewajiban. Dengan memahami fikih secara utuh, pasangan suami istri diharapkan mampu menjaga kehidupan keluarga agar berjalan sesuai tuntunan agama, jauh dari kezaliman, dan lebih dekat kepada keadilan serta kemaslahatan bersama.

Referensi: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarh Qurrah al-‘Ain bi Muhimmat ad-Din, pembahasan nusyuz dan gugurnya nafkah, hlm. 543–547.

Selasa, 17 November 2026

Ngaji Fathul Muin #64: Pemberian-Pemberian Suami pada Istri dan Status Hukumnya


Hadiah Suami kepada Istri: Mana yang Menjadi Hak Istri dan Mana yang Bisa Diminta Kembali?

Dalam kehidupan rumah tangga, pemberian suami kepada istri merupakan hal yang lumrah. Ada suami yang membelikan perhiasan, pakaian, perlengkapan pernikahan, memberikan uang untuk pesta, hingga menyerahkan mahar. Namun, bagaimana jika suatu hari terjadi perselisihan antara suami dan istri? Apakah semua pemberian tersebut otomatis menjadi milik istri? Apakah suami berhak memintanya kembali ketika terjadi konflik rumah tangga?

Persoalan ini dibahas secara terperinci oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fathul Mu‘in Syarah Qurrah al-‘Ain, salah satu kitab fikih mazhab Syafi‘i yang banyak dipelajari di pesantren.

Syekh Zainuddin menjelaskan bahwa seorang suami yang membeli perhiasan atau kain sutra untuk menghiasi istrinya tidak serta-merta menjadikan barang tersebut sebagai milik istri. Menggunakan suatu barang atau menghias istri dengannya berbeda dengan memberikan barang itu sebagai hadiah.

Dengan demikian, pemakaian tidak selalu berarti kepemilikan. Perhiasan yang dipakaikan suami kepada istrinya, misalnya, bisa saja hanya dipinjamkan untuk digunakan, bukan diberikan sebagai hadiah. Status kepemilikannya bergantung pada adanya pemberian yang dapat dibuktikan melalui ungkapan, maksud, dan ketentuan yang berlaku.

Apabila suami dan istri berselisih mengenai apakah suatu barang merupakan hadiah atau pinjaman, Syekh Zainuddin menjelaskan bahwa perkataan suami yang dibenarkan dalam konteks hukum yang dibahas. Ketentuan serupa berlaku apabila perselisihan terjadi dengan ahli warisnya. Penjelasan ini merupakan kaidah penyelesaian sengketa dalam fikih, bukan pembenaran untuk mengingkari hak orang lain.

Hal serupa berlaku pada perlengkapan pernikahan yang disiapkan seorang ayah untuk putrinya. Menurut keterangan kitab tersebut, perlengkapan itu tidak otomatis menjadi milik putrinya hanya karena telah disiapkan untuk pernikahannya. Kepemilikan membutuhkan adanya pemberian yang sah. Apabila terjadi perselisihan apakah ayah telah memberikan perlengkapan tersebut kepada putrinya, maka dalam persoalan yang dijelaskan itu, perkataan ayah yang dibenarkan.

Pembahasan berikutnya menyangkut pemberian yang dikenal di sebagian masyarakat dengan istilah ṣulḥah atau ṣabāḥiyyah. Istilah ini merujuk pada bentuk pemberian yang mengikuti kebiasaan daerah masing-masing. Statusnya tidak cukup ditentukan oleh nama atau kebiasaan semata, tetapi perlu dilihat apakah pemberian tersebut memang dimaksudkan sebagai hadiah atau hanya diberikan untuk tujuan tertentu.

Jika suami secara jelas menyatakan atau memang berniat memberikan barang itu sebagai hadiah, maka istri memilikinya berdasarkan akad atau pemberian tersebut, bukan semata-mata karena hubungan perkawinan. Sebaliknya, jika tidak terdapat ungkapan atau maksud menghadiahkan, barang itu tetap menjadi milik suami menurut penjelasan tersebut.

Bagaimana dengan biaya pesta pernikahan? Syekh Zainuddin menerangkan bahwa biaya pesta bukanlah kewajiban nafkah yang harus ditanggung suami. Apabila suami memberikan uang untuk keperluan pesta dan istri membelanjakannya dengan izin suami, uang yang telah digunakan itu tidak serta-merta dapat diminta kembali. Sebab, uang tersebut telah dibelanjakan sesuai izin yang diberikan.

Adapun mahar memiliki ketentuan tersendiri. Apabila mahar telah diberikan sebelum terjadinya hubungan suami istri, kemudian perkawinan berakhir dalam keadaan yang memungkinkan pengembalian mahar menurut hukum fikih, maka mahar itu dapat diminta kembali. Namun, apabila hubungan suami istri telah terjadi, mahar telah menjadi hak istri secara tetap. Karena itu, suami tidak berhak mengambilnya kembali hanya karena istri melakukan nusyuz.

Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa tidak semua pemberian memiliki kedudukan hukum yang sama. Hadiah, pinjaman, biaya pesta, perlengkapan pernikahan, dan mahar harus dibedakan berdasarkan tujuan pemberian dan ketentuan fikihnya.

Pelajaran penting bagi pasangan suami istri adalah membangun kejelasan dan keterbukaan dalam urusan harta. Ketika memberikan sesuatu, sebaiknya dinyatakan dengan jelas apakah barang itu merupakan hadiah, pinjaman, atau titipan. Kejelasan ini dapat mencegah perselisihan yang merusak hubungan keluarga.

Pada akhirnya, fikih tidak hanya membicarakan hak kepemilikan, tetapi juga mengajarkan ketelitian dalam menjaga hak orang lain. Keharmonisan rumah tangga akan lebih terpelihara apabila suami dan istri saling memahami, tidak mengambil hak pasangannya, serta menyelesaikan persoalan dengan kejujuran dan keadilan.


Refrensi:


مهمات: من شرح المنهاج لشيخنا: لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه.

ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله في أنه لم يملكها.

ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي1 وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها [في الصفحة: 392] أنها كالصلحة لأنه إن تلفط بإهداء أو قصده ملكته من غير جهة الزوجية وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه.

وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره به فلا يسترد بالنشوز.


Sumber: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarhi Qurrah al-‘Ain bi Muhimmati ad-Din, hlm. 542.

Kajian Risalah Ahlussunnah: Memahami Bidah, Menjaga Akidah dan Merawat Tradisi


Ahlussunnah wal Jamaah: Merawat Tradisi, Memahami Bid‘ah, dan Menjaga Kemurnian Akidah*


Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga membimbing manusia dalam membangun tradisi, menjaga persaudaraan, dan menjalani kehidupan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam berkembang di berbagai wilayah dengan corak budaya yang beragam. Di Nusantara, khususnya Tanah Jawa, Islam tumbuh melalui perpaduan antara ajaran syariat, tradisi keilmuan ulama, dan kearifan budaya masyarakat.

Salah satu corak keberagamaan yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Muslim Jawa adalah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Tradisi ini bukan sekadar warisan turun-temurun, melainkan memiliki akar keilmuan yang panjang, bersambung melalui para ulama, serta berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah.

Memahami Aswaja menjadi penting, terutama ketika umat Islam dihadapkan pada berbagai perbedaan pandangan mengenai tradisi keagamaan, persoalan bid‘ah, mazhab, dan akidah. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi ruang untuk memperdalam ilmu, bukan alasan untuk saling mencela dan memutus persaudaraan.

Tiga Pilar Keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah

Dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara, khususnya lingkungan pesantren, pemahaman Aswaja dikenal melalui tiga bidang utama.

Pertama, dalam bidang fikih, umat Islam mengikuti mazhab Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i. Mazhab ini memiliki metodologi istinbat hukum yang sistematis dalam memahami Al-Qur’an dan Sunnah. Mengikuti mazhab bukan berarti meninggalkan Al-Qur’an dan hadis, melainkan mengambil manfaat dari hasil penelitian dan kedalaman ilmu para ulama yang memiliki kompetensi dalam memahami keduanya.

Kedua, dalam bidang akidah, masyarakat mengikuti pemikiran Imam Abu al-Hasan al-Asy‘ari. Ajarannya menegaskan kemurnian tauhid, menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal, serta menolak pemahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.

Ketiga, dalam bidang tasawuf, pemikiran Imam al-Ghazali dan para ulama sufi yang mengikuti jalan tasawuf sunni menjadi rujukan penting. Tasawuf mengajarkan penyucian hati, pengendalian hawa nafsu, keikhlasan, dan pembentukan akhlak mulia tanpa meninggalkan ketentuan syariat.

Ketiga pilar tersebut membentuk karakter keberagamaan yang khas: kuat dalam syariat, lurus dalam akidah, dan lembut dalam akhlak.

Dari sinilah tumbuh berbagai tradisi keagamaan seperti mencintai Ahlul Bait, menghormati para wali dan ulama, ziarah kubur, tawasul, tabaruk, talqin, tahlilan, serta mendoakan dan bersedekah untuk orang yang telah meninggal.

Tradisi tersebut tidak semestinya langsung ditolak hanya karena tidak ditemukan dalam bentuk praktik yang sama pada masa Rasulullah ﷺ. Setiap amalan perlu dikaji berdasarkan dalil, kaidah, tujuan, dan batasan syariatnya.

Memahami Bid‘ah: Tidak Semua Perkara Baru Tercela

Salah satu persoalan yang sering menjadi perdebatan di tengah umat Islam adalah bid‘ah. Secara bahasa, bid‘ah berarti sesuatu yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Namun, dalam kajian fikih dan usul fikih, para ulama memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai perkara baru dalam agama.

Sebagian ulama, seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam, membagi bid‘ah berdasarkan lima hukum syariat.

Bid‘ah wajibah adalah perkara baru yang menjadi sarana untuk melaksanakan kewajiban, seperti penyusunan ilmu nahwu agar Al-Qur’an dapat dipahami dengan benar.

Bid‘ah mandubah adalah perkara baru yang dianjurkan karena mengandung kemaslahatan, seperti pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan Islam.

Bid‘ah mubahah adalah perkara baru yang dibolehkan, seperti penggunaan sarana dan perlengkapan baru untuk menunjang kegiatan keagamaan.

Bid‘ah makruhah adalah perkara baru yang mengandung unsur kemakruhan, sedangkan bid‘ah muharramah adalah perkara baru yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Pembagian ini menunjukkan bahwa tidak semua hal baru otomatis tercela. Bahkan, perkembangan sarana pendidikan, pencetakan kitab, penggunaan pengeras suara, dan berbagai fasilitas dakwah merupakan contoh kemajuan yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

“Barang siapa memulai suatu kebiasaan baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya.” (HR. Muslim).

Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan tentang adanya perkara baru yang baik dan memiliki dasar dalam syariat.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa para ulama memiliki perbedaan dalam penggunaan istilah bid‘ah. Sebagian membaginya menjadi lima hukum, sementara sebagian lainnya menggunakan istilah bid‘ah secara lebih khusus untuk perkara baru yang tercela. Karena itu, perbedaan istilah tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyalahkan.

Mengenali Penyimpangan Tanpa Kehilangan Adab

Dalam sejarah pemikiran Islam, terdapat berbagai kelompok yang memiliki perbedaan mendasar dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kelompok yang mengingkari konsep bid‘ah hasanah, menolak otoritas mazhab, Rafidhah, Ibahiyyah, Qadariyyah, Jabariyyah, Mujassimah, serta kelompok yang meyakini hulul, ittihad, dan tanasukhul arwah.

Ada pula pandangan yang menganggap kewajiban syariat dapat gugur bagi seseorang yang telah mencapai tingkat makrifat tertentu. Padahal, kedalaman spiritual tidak pernah membebaskan seorang Muslim dari kewajiban beribadah. Semakin tinggi makrifat seseorang, semestinya semakin kuat pula ketaatannya kepada Allah.

Allah berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

“Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian.” (QS. Ali Imran: 31).

Ayat ini menegaskan bahwa cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah ﷺ, bukan dengan meninggalkan syariat.

Dalam persoalan takdir, Ahlussunnah juga mengambil jalan tengah. Qadariyyah dipandang berlebihan dalam menekankan kebebasan manusia, sedangkan Jabariyyah meniadakan peran dan tanggung jawab manusia. Ahlussunnah meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak dan ketetapan Allah, tetapi manusia tetap memiliki kehendak dan usaha yang menjadi dasar pertanggungjawaban amalnya.

Dalam persoalan sifat Allah, Ahlussunnah menolak penyerupaan Allah dengan makhluk. Allah berfirman:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Asy-Syura: 11).

Demikian pula keyakinan tentang hulul dan ittihad yang dimaknai sebagai bersemayam atau menyatunya zat Tuhan dengan makhluk, serta tanasukhul arwah yang meyakini perpindahan ruh dari satu tubuh ke tubuh lain, bertentangan dengan prinsip akidah Islam.

Dalam persoalan kenabian, umat Islam wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah penutup para nabi. Allah berfirman:

وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

“Tetapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi.” (QS. Al-Ahzab: 40).

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kemurnian akidah. Namun, pembahasan mengenai kelompok dan aliran harus dilakukan secara ilmiah, dengan memperhatikan konteks sejarah, perbedaan pendapat di antara tokoh-tokohnya, serta ketentuan yang berlaku dalam menetapkan hukum terhadap keyakinan maupun individu. Tidak setiap orang yang dinisbatkan kepada suatu kelompok otomatis memiliki seluruh pandangan kelompok tersebut.

Mencintai Ulama, Ahlul Bait, dan Para Sahabat

Salah satu karakter penting Ahlussunnah wal Jamaah adalah menjaga keseimbangan dalam mencintai dan menghormati orang-orang saleh.

Ahlussunnah mencintai keluarga Rasulullah ﷺ, menghormati para sahabat, memuliakan para ulama, dan mengambil pelajaran dari perjuangan para wali Allah.

Kecintaan kepada Sayyidina Ali dan Ahlul Bait tidak boleh menjadi alasan untuk mencela Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, maupun sahabat lainnya. Sebaliknya, penghormatan kepada para sahabat juga tidak boleh mengurangi kecintaan kepada keluarga Rasulullah ﷺ.

Inilah keseimbangan yang harus dijaga. Cinta tidak boleh melahirkan sikap berlebihan, dan perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan.

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ‘Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami.’” (QS. Al-Hasyr: 10).

Ayat ini mengajarkan agar generasi Muslim senantiasa mendoakan dan menghormati generasi terdahulu.

Menjaga Aswaja di Tengah Perubahan Zaman

Menjadi Muslim Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekadar mengaku mengikuti suatu golongan, mengenakan identitas tertentu, atau mempertahankan tradisi tanpa memahami maknanya. Aswaja harus tercermin dalam cara berpikir, beribadah, bersikap, dan memperlakukan sesama manusia.

Setidaknya ada enam prinsip yang perlu dijaga.

Pertama, berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam.

Kedua, menghormati mazhab-mazhab fikih yang mu‘tabar dan mengambil manfaat dari warisan keilmuan para ulama.

Ketiga, menjaga akidah yang lurus, mengesakan Allah, serta tidak menyerupakan-Nya dengan makhluk.

Keempat, mengembangkan tasawuf yang berlandaskan syariat, sehingga ilmu melahirkan keikhlasan dan ibadah membentuk akhlak.

Kelima, mencintai Ahlul Bait, menghormati sahabat, dan memuliakan para ulama tanpa sikap berlebihan.

Keenam, memahami persoalan bid‘ah dan perbedaan pendapat dengan ilmu, ketelitian, serta kebijaksanaan.

Pada akhirnya, mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah bukan berarti menutup diri dari perubahan zaman. Justru tradisi keilmuan yang kuat harus mampu melahirkan generasi yang berilmu, terbuka terhadap perkembangan, teguh dalam prinsip, dan santun dalam menghadapi perbedaan.

Sebab, kekuatan Aswaja tidak hanya terletak pada kemampuan mempertahankan amalan-amalan keagamaan, tetapi juga pada kemampuannya menjaga persatuan, merawat akhlak, dan menghadirkan kemaslahatan bagi umat.

Penutup

مَحَبَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَالتَّمَسُّكُ بِالْمَذَاهِبِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى السُّنَّةِ مِنْ أُصُولِ حِفْظِ الدِّينِ

“Mencintai ulama, berpegang teguh pada mazhab-mazhab yang mu‘tabar, dan menjaga Sunnah merupakan bagian dari prinsip memelihara agama.”

Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa beragama harus dengan ilmu, beribadah dengan tuntunan, menjalani kehidupan dengan akhlak, dan menghadapi perbedaan dengan kebijaksanaan. Bukan mudah menyalahkan, bukan pula menganggap semua pandangan sama, melainkan menempatkan segala sesuatu sesuai dalil dan proporsinya.

Semoga kita termasuk golongan yang istiqamah menjaga warisan Rasulullah ﷺ, mencintai para ulama dan orang-orang saleh, serta mampu mewariskan Islam yang berilmu, berakhlak, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.


*) Tulisan ini adalah rangkuman presentasi kajian Ahlussunnah di Pondok Pesantren Al Hafidzoh diambilkan dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya KH. Hasyim Asy'ari, juga menjadi bahan ajar Kaderisasi Ahlussunnah wal Jamaah (Annajah) di MMU Tsanawiyah PPS 

Senin, 16 November 2026

Ngaji Fathul Muin #63: Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Kebutuhan Istri Menurut Fikih Islam


Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Kebutuhan Istri Menurut Fikih Islam

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan amanah yang melahirkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban penting seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lain yang telah ditetapkan dalam syariat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kelayakan hidup, kebersihan, kenyamanan, dan kehormatan seorang istri.

Dalam kitab Fathul Mu‘in karya Syekh Zainuddin al-Malibari, pembahasan nafkah tidak berhenti pada makanan dan pakaian semata. Kitab ini juga menjelaskan kewajiban menyediakan perlengkapan kebersihan, kebutuhan tertentu untuk perawatan diri, tempat tinggal yang aman, hingga pelayan bagi istri dalam kondisi yang memenuhi ketentuan fikih.

Mengenai pakaian, suami berkewajiban memberikan pakaian yang layak sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pakaian yang tidak dapat bertahan selama satu tahun, kitab tersebut menjelaskan kewajiban memperbaruinya setiap enam bulan. Akan tetapi, apabila pakaian itu rusak sebelum waktunya meskipun bukan karena kelalaian istri, suami tidak otomatis wajib menggantinya. Pakaian yang diberikan sebagai nafkah harus berupa pakaian baru.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa nafkah pakaian bukan sekadar formalitas, melainkan pemenuhan kebutuhan yang mempertimbangkan daya tahan dan kelayakan pemakaian.

Islam juga memperhatikan kebersihan diri. Dalam pembahasan tersebut, suami diwajibkan menyediakan perlengkapan yang diperlukan istri untuk membersihkan tubuh dan pakaiannya, seperti bahan pembersih, sisir, siwak, dan perlengkapan sejenis. Suami juga berkewajiban menyediakan minyak rambut serta minyak tubuh apabila hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku. Untuk minyak tubuh, teks tersebut menyebutkan pemberian sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu, atau lebih sering sesuai kebiasaan.

Namun, perlu dibedakan antara kebutuhan kebersihan dan kebutuhan berhias. Dalam ketentuan yang dibahas, tidak semua jenis kosmetik, parfum, atau sarana perawatan merupakan kewajiban suami. Parfum, misalnya, tidak diwajibkan kecuali untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Demikian pula obat penyakit dan biaya dokter tidak termasuk kewajiban nafkah yang disebutkan dalam bagian ini, meskipun pemenuhannya dapat menjadi kebutuhan nyata dalam kehidupan keluarga.

Dalam hal bersuci, suami wajib menyediakan air untuk mandi wajib yang disebabkan oleh hubungan suami istri dan nifas. Sementara itu, teks tersebut membedakan kebutuhan air untuk mandi karena sebab-sebab lain, seperti haid, mimpi basah, dan membersihkan najis. Perincian semacam ini menunjukkan bahwa fikih membahas nafkah berdasarkan sebab dan ketentuan hukum yang spesifik.

Salah satu prinsip penting yang dijelaskan dalam Fathul Mu‘in adalah perbedaan antara nafkah yang menjadi milik istri dan fasilitas yang hanya boleh dimanfaatkan olehnya. Makanan, pakaian, perlengkapan kebersihan, dan barang-barang nafkah lainnya pada dasarnya diberikan melalui pemindahan kepemilikan (tamlik). Setelah diterima, barang tersebut menjadi milik istri. Karena itu, suami tidak boleh mengambilnya kembali tanpa kerelaan istri.

Berbeda dengan rumah yang diberikan sebagai tempat tinggal. Dalam hal ini, yang diberikan adalah hak untuk menempati dan memanfaatkan rumah (imta‘), bukan pemindahan kepemilikan rumah kepada istri. Perbedaan tersebut penting karena berpengaruh terhadap konsekuensi hukum apabila nafkah tidak diberikan atau masa pemanfaatannya berakhir.

Tempat tinggal sendiri merupakan salah satu hak mendasar seorang istri. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang aman bagi diri dan harta istri, serta layak menurut keadaan dan kebiasaan yang berlaku. Rumah itu tidak harus selalu milik suami. Rumah sewaan maupun rumah pinjaman dapat memenuhi kewajiban tersebut selama persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

Bahkan, apabila suami tinggal di rumah milik istri dengan izinnya, atau mereka tinggal di rumah keluarga istri dengan izin yang diberikan tanpa menyebutkan imbalan, pada dasarnya tidak ada kewajiban membayar sewa dalam keadaan yang dijelaskan oleh kitab tersebut. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa izin tanpa menyebutkan kompensasi dipandang sebagai izin pemanfaatan atau peminjaman.

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan penyediaan pelayan bagi istri. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Fathul Mu‘in, istri yang merdeka berhak mendapatkan pelayan apabila perempuan yang sederajat dengannya biasanya memperoleh pelayanan semacam itu di lingkungan keluarganya. Kewajiban ini dikaitkan dengan prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf, yaitu mempergauli istri dengan cara yang baik dan patut.

Ukuran kewajiban tersebut bukan semata-mata keinginan istri untuk hidup mewah, melainkan kebiasaan yang berlaku bagi perempuan yang sederajat dengannya sebelum menikah. Dengan demikian, pertimbangan sosial dan kondisi kehidupan menjadi bagian dari penentuan hak nafkah menurut pembahasan fikih ini.

Pelayan yang disediakan juga mempunyai hak atas nafkah dan pakaian sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam kitab. Kadar makanan pokoknya dibedakan berdasarkan keadaan ekonomi suami. Suami yang berkecukupan berkewajiban memberikan satu mud sepertiga, sedangkan suami yang tidak mampu memberikan satu mud. P. W^#, akaian pelayan pun disesuaikan dengan kebiasaan orang-orang yang sederajat dengannya.

Adapun pekerjaan pelayan dibatasi pada kebutuhan yang secara khusus berkaitan dengan istri, seperti menyiapkan air mandi dan minum, membantu keperluan mandi, mencuci kain yang digunakan ketika haid, serta memasak makanan untuk istri. Pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi suami, seperti memasak makanan untuknya atau mencuci pakaiannya, bukan kewajiban pelayan istri. Tanggung jawab tersebut tetap berada pada suami, baik dikerjakan sendiri maupun dibantu orang lain.

Dari keseluruhan pembahasan ini, dapat dipahami bahwa nafkah dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan terperinci. Nafkah bukan hanya tentang memberikan uang belanja, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, kebersihan, keamanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Pada keadaan tertentu, nafkah juga mencakup penyediaan pelayan berdasarkan standar kepatutan yang berlaku.

Meski demikian, rincian hukum dalam kitab fikih perlu dipahami sesuai konteks, istilah, dan ketentuan mazhab yang menjadi landasannya. Tidak setiap contoh yang disebutkan dalam kitab klasik dapat diterapkan secara terpisah tanpa mempertimbangkan pembahasan fikih lainnya dan keadaan kehidupan masa kini.

Pada akhirnya, tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah hendaknya dipahami sebagai bagian dari amanah pernikahan. Kewajiban tersebut tidak semestinya dipandang sebagai beban yang memberatkan, tetapi sebagai wujud tanggung jawab, perlindungan, dan penghormatan terhadap istri. Rumah tangga yang baik bukan hanya dibangun dengan kecukupan materi, melainkan juga dengan sikap saling memahami, memenuhi hak masing-masing, dan menjaga pergaulan yang baik sebagaimana diajarkan oleh Islam.

SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS

SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS Banyak orang mengira bahwa fokus berarti memaksa pikiran untuk terus berkonsent...