Minggu, 22 November 2026

Ngaji Fathul Muin #70: Hak dan Kewajiban Ibu Pasca Kelahiran Anak


Hak Ibu Menyusui dan Kewajiban Ayah dalam Perspektif Fikih

Dalam Islam, menyusui bukan sekadar persoalan pemenuhan kebutuhan biologis seorang bayi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pengasuhan yang diatur secara terperinci dalam fikih. Islam memberikan perhatian terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI, sekaligus mengatur tanggung jawab ibu dan ayah agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya pada masa awal kelahiran, khususnya untuk memberikan al-liba’, yaitu air susu pertama yang keluar setelah persalinan atau dikenal dengan kolostrum.

Masa keluarnya kolostrum berlangsung singkat. Ada pendapat yang memperkirakan selama tiga hari dan ada pula yang menyebutkan tujuh hari. Pada masa ini, ibu wajib memberikan ASI pertama tersebut kepada bayinya.

Adapun setelah masa kolostrum, hukum kewajiban menyusui memiliki ketentuan tersendiri. Apabila tidak ditemukan perempuan lain yang dapat menyusui selain ibu, maka kewajiban menyusui dibebankan kepada perempuan yang tersedia. Ia juga berhak meminta upah kepada pihak yang berkewajiban menanggung biaya hidup anak.

Namun, apabila terdapat perempuan lain yang dapat menyusui, ibu tidak wajib dipaksa untuk menyusui anaknya, baik ketika ia sudah tidak terikat pernikahan maupun ketika masih menjadi istri dari ayah anak tersebut.

Meskipun demikian, apabila ibu berkeinginan menyusui anaknya sendiri, ayah tidak boleh melarangnya, selama ibu tidak meminta upah melebihi standar kewajaran atau ujratul mitsli. Sebab, kedekatan dan kasih sayang seorang ibu merupakan bagian penting dalam proses pengasuhan anak.

Dalam hal pembiayaan, ayah berkewajiban memberikan upah yang wajar kepada ibu apabila tidak ada perempuan lain yang bersedia menyusui secara sukarela. Bahkan, apabila terdapat perempuan lain yang bersedia menyusui dengan upah yang sama sebagaimana yang diminta ibu, keberadaannya dipandang seperti orang yang bersedia menyusui tanpa meminta bayaran.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa fikih Islam memberikan perhatian terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga. Ibu tidak boleh dibebani tanggung jawab penyusuan secara mutlak tanpa mempertimbangkan ketentuan hukumnya. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawab pembiayaan kebutuhan anak.

Dengan demikian, menyusui dalam perspektif fikih bukan hanya persoalan hubungan biologis antara ibu dan anak, melainkan juga menyangkut tanggung jawab keluarga, perlindungan hak anak, dan penghargaan terhadap jasa seorang ibu.

Islam mengajarkan bahwa pengasuhan anak harus dibangun di atas tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi perhatian utama, sementara hak ibu dan kewajiban ayah tetap dijaga sesuai tuntunan syariat.

Sumber: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'in bi Syarh Qurratil 'Ain, hlm. 556.

Ngaji Fathul Muin #69: Ketentuan Nafkah Kerabat & Ketentuan Menyusui


Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga: Dari Orang Tua hingga Anak

Islam mengatur tanggung jawab nafkah dalam keluarga bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga mencakup hubungan antara anak dan orang tua. Kewajiban ini menunjukkan bahwa keluarga dalam Islam bukan sekadar ikatan darah, melainkan juga ikatan tanggung jawab, kepedulian, dan kasih sayang.

Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan, wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan anak keturunannya yang membutuhkan.

Kewajiban tersebut berlaku apabila masih terdapat kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama sehari semalam. Nafkah yang wajib diberikan mencakup makanan, pakaian, lauk-pauk, dan obat-obatan.

Orang tua yang dimaksud bukan hanya ayah dan ibu, tetapi juga kakek dan nenek hingga ke atas. Demikian pula anak yang dimaksud bukan hanya anak kandung, melainkan juga cucu dan keturunan hingga ke bawah. Syaratnya, mereka tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya.

Menariknya, perbedaan agama tidak serta-merta menggugurkan kewajiban nafkah antara orang tua dan anak. Selama bukan termasuk kafir harbi atau orang yang murtad, hubungan kekerabatan tetap menjadi sebab adanya kewajiban nafkah.

Namun, kewajiban nafkah kepada anak yang sudah balig dapat gugur apabila ia meninggalkan pekerjaan yang layak dan sebenarnya mampu bekerja. Artinya, Islam tidak mengajarkan seseorang untuk terus bergantung kepada keluarganya ketika ia sudah memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

Dalam hal anak perempuan, kemampuan untuk menikah tidak otomatis menggugurkan nafkah. Akan tetapi, setelah akad nikah, nafkahnya pada dasarnya menjadi tanggung jawab suami. Syekh Zainuddin juga memberikan catatan bahwa kewajiban nafkah suami berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan tamkin, sehingga persoalan suami yang tidak mampu memberikan nafkah memiliki pembahasan hukum tersendiri.

Hal penting lainnya adalah bahwa nafkah kerabat yang tidak diberikan pada waktunya tidak otomatis berubah menjadi utang. Nafkah tersebut baru menjadi tanggungan utang apabila terdapat keputusan hakim untuk melakukan peminjaman karena orang yang wajib menafkahi tidak diketahui keberadaannya atau sengaja menolak memberikan nafkah.

Bahkan, apabila orang yang berkewajiban memberikan nafkah menolak, pihak yang berhak menerima nafkah diperbolehkan mengambil haknya dari harta orang tersebut meskipun tanpa izin hakim.

Islam juga mengatur urutan prioritas ketika seseorang memiliki banyak kerabat yang membutuhkan nafkah, sementara kemampuannya terbatas. Pertama, ia harus mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, kemudian istrinya, lalu kerabat yang paling dekat.

Dalam keadaan seseorang memiliki ayah, ibu, dan anak, terdapat ketentuan khusus: anak yang masih kecil didahulukan, kemudian ibu, ayah, dan anak yang sudah dewasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah mempertimbangkan kedekatan hubungan sekaligus tingkat kebutuhan dan ketidakberdayaan seseorang.

Pembahasan berikutnya menyentuh persoalan menyusui anak. Seorang ibu wajib menyusui bayinya pada masa liba', yaitu masa keluarnya air susu pertama setelah melahirkan atau kolostrum. Masa ini diperkirakan berlangsung selama tiga hingga tujuh hari.

Setelah masa tersebut, hukum menyusui memiliki ketentuan tersendiri. Apabila tidak ada perempuan lain yang dapat menyusui anak selain ibunya, maka ibu wajib menyusuinya. Namun, apabila tersedia perempuan lain yang mampu menyusui, ibu tidak diwajibkan melakukannya, baik ketika tidak bersuami maupun masih dalam ikatan pernikahan dengan ayah anak tersebut.

Apabila ibu bersedia menyusui anaknya, ayah tidak boleh melarangnya selama upah yang diminta tidak melebihi standar yang berlaku. Bahkan, ayah berkewajiban memberikan upah yang layak kepada ibu apabila tidak ada orang lain yang bersedia menyusui secara cuma-cuma atau dengan upah yang sama.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak seorang ibu. Meskipun memiliki hubungan biologis dan kasih sayang kepada anak, pekerjaan menyusui setelah masa wajibnya tetap memiliki nilai dan hak ekonomi yang harus dihormati.

Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam membangun keluarga di atas prinsip tanggung jawab dan keadilan. Anak memiliki kewajiban memperhatikan orang tuanya, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, dan seorang ibu juga memiliki hak yang tidak boleh diabaikan.

Keluarga yang baik bukanlah keluarga yang hanya menuntut pengorbanan dari salah satu pihak, melainkan keluarga yang memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sebab, kasih sayang tidak cukup hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan melalui tanggung jawab, perhatian, dan kepedulian.

Inilah keindahan syariat Islam: mengatur kehidupan keluarga dengan keseimbangan antara kewajiban, hak, kasih sayang, dan keadilan.

Sabtu, 21 November 2026

Kesetaraan & Keadilan Gender dalam Sorotan Islam: Ketika Adil Tidak Selalu Berarti Sama


Kesetaraan & Keadilan Gender dalam Sorotan Islam: Ketika Adil Tidak Selalu Berarti Sama

Pernahkah kita mendengar pernyataan: "Islam itu tidak adil terhadap perempuan"? Atau sebaliknya, "Gender itu agenda Barat yang harus ditolak mentah-mentah"? Dua kutub ekstrem ini sering muncul di ruang publik, media sosial, hingga forum kajian. Padahal, di antara keduanya, ada jalan tengah yang jauh lebih jernih: memahami keadilan syariat secara proporsional.

Isu gender bukanlah wacana abstrak. Ia hadir di seluruh aspek kehidupan kita: pendidikan, karier profesional, tatanan keluarga, hingga media sosial. Sebagian gagasan lahir untuk memperjuangkan hak perempuan yang sebelumnya terabaikan — dan itu patut diapresiasi. Namun, sebagai muslim, prinsip penilaian kita harus ilmiah: tidak menolak mentah-mentah, dan tidak menerima tanpa filter syariat.

Untuk memahami konteks, kita perlu melangkah ke Barat abad ke-18. Gerakan feminisme awal lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi sistematis yang dialami wanita Barat. Salah satu tokoh pelopornya adalah Mary Wollstonecraft, yang menyuarakan pentingnya hak pendidikan setara bagi perempuan agar mampu berpikir kritis dan mandiri. Feminisme kemudian berevolusi dalam empat gelombang: hak politik dan pendidikan dasar, peran sosial dan kesetaraan kerja, identitas dan keberagaman pengalaman perempuan, hingga gerakan digital dan isu kesetaraan global. Mengetahui sejarah ini penting. Bukan untuk menolak, tetapi untuk memilah: mana yang relevan dengan nilai Islam, dan mana yang bertentangan.

Islam sendiri tidak menolak seluruh gagasan baru hanya karena berasal dari luar atau tradisi Barat. Namun, Islam juga melarang adopsi pemikiran tanpa kaji kritis yang merusak nilai aqidah dan syariat. Sikap kita adalah filter syariat: mengambil manfaat kebaikan universal, dan meninggalkan yang bertentangan dengan wahyu.

Lalu, di mana letak kemuliaan manusia? Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Ini adalah landasan utama. Kemuliaan bukan ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki tidak otomatis lebih tinggi dari wanita. Derajat sejati di hadapan Allah murni ditentukan oleh ketakwaan. Dalam QS. Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Di sini, laki-laki dan perempuan mengemban status utama yang sama: hamba Allah. Dan setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di akhirat.

Keadilan balasan Allah juga bersifat mutlak. QS. An-Nahl ayat 97 menyatakan: "Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." Syaratnya adalah iman, dan balasannya adil setimpal. Akses surga terbuka lebar bagi seluruh hamba beriman — tanpa melihat gender.

Namun, kita perlu membedakan antara martabat dan peran. Analoginya seperti profesi dokter dan pilot. Keduanya memiliki nilai kemanusiaan dan kehormatan yang setara, namun menjalankan fungsi dan prosedur yang sepenuhnya berbeda. Demikian pula laki-laki dan perempuan: setara dalam martabat kemanusiaan, namun pembagian tugas dalam syariat disesuaikan dengan fungsi fitrah masing-masing. Perbedaan bukan diskriminasi; ia adalah desain harmoni.

Inilah poin krusial yang sering disalahpahami. Persamaan atau equality berarti memberikan perlakuan atau porsi yang persis sama kepada semua pihak tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi dasar. Sedangkan keadilan atau equity, dalam istilah syariat disebut 'adl, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai hak, kebutuhan, dan beban tanggung jawab. Bayangkan kita membagikan sepatu ukuran 40 kepada semua orang. Perlakuan tersebut memang seragam, namun sangat tidak adil bagi mereka yang berukuran kaki 37 atau 43. Keadilan sejati memberi sesuai ukuran dan kebutuhan.

Perbedaan fitrah pun bukanlah diskriminasi. Secara biologis, wanita memiliki struktur fisik, kehamilan, persalinan, dan menyusui yang dirancang khusus. Secara psikologis, ada kecenderungan emosional dan pengasuhan yang mendukung keberlangsungan generasi. Tujuan dari semua perbedaan ini adalah harmoni: saling melengkapi, bukan berkompetisi.

Konsep qiwamah sering disalahpahami. Ini bukan superioritas atau hak dominasi absolut atas wanita. QS. An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa laki-laki adalah pelindung dan pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Makna sejatinya adalah kepemimpinan dan layanan: tanggung jawab kepengurusan, perlindungan, dan pengayoman keluarga. Qiwamah adalah amanah berat, bukan privilege. Suami wajib menjamin kecukupan finansial, menjaga keselamatan fisik dan kehormatan rumah tangga, mendidik sesuai tuntunan syariat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Islam mengatur keseimbangan peran. Suami wajib memberi nafkah lahir dan batin serta memimpin dengan bijak melalui musyawarah. Istri mengelola rumah untuk menjaga ketenangan, mendukung suami dalam kebaikan, mendidik anak sebagai madrasah pertama, dan menjaga kehormatan isi rumah. Al-Qur'an memerintahkan mu'asyarah bil ma'ruf dalam QS. An-Nisa ayat 19: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut." Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." (HR. Tirmidzi). Ini adalah standar tertinggi dalam Islam — bukan sekadar toleransi, tetapi pemuliaan.

Soal waris 2:1 sering menjadi polemik. Kita harus melihat sistem secara utuh. Angka pembagian ini tidak bisa dilepaskan dari kewajiban ekonomi. Harta laki-laki terbeban untuk nafkah anak-istri, sedangkan harta perempuan bersifat pribadi dan utuh. Bagian laki-laki digunakan untuk nafkah diri, istri, anak, dan keluarga yang membutuhkan. Bagian perempuan menjadi hak milik pribadi tanpa ada kewajiban menafkahi orang lain. Keadilan tidak diukur dari angka, tetapi dari beban tanggung jawab.

Islam juga tidak membatasi perempuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim tanpa membedakan gender. Dalam sejarah, Aisyah RA menjadi perawi hadis utama dan rujukan hukum para shahabat. Perempuan juga boleh berkontribusi sosial di ruang publik selama tetap menjaga koridor syariat.

Sebelum menerima atau menolak wacana gender modern, kita harus melewati tiga filter pertanyaan. Pertama, kemaslahatan: apakah membawa manfaat nyata bagi tatanan masyarakat? Kedua, martabat: apakah menghormati fitrah luhur manusia? Ketiga, kesesuaian syariat: apakah selaras dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah? Sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus menjaga kemuliaan: tidak merendahkan atau meremehkan hak serta potensi perempuan dalam segala lini. Namun kita juga harus konsisten pada prinsip: tidak mengorbankan hukum mutlak agama hanya demi mengikuti tren sekularistik.

Epilog 

Isu gender bukanlah medan pertempuran, melainkan ruang dialog. Islam telah memberikan prinsip yang jelas: keadilan yang proporsional, kemuliaan berdasarkan takwa, dan harmoni dalam perbedaan fitrah. Lima poin inti yang perlu kita ingat: Islam memuliakan laki-laki dan perempuan secara setara sebagai hamba Allah; ukuran kemuliaan sejati adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin; keadilan berarti menempatkan sesuatu sesuai porsi dan haknya; perbedaan peran fitrah diciptakan untuk saling melengkapi, bukan diskriminasi; dan syariat Islam hadir sepenuhnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

*) Tulisan ini merupakan hasil Presentasi Kajian Kontra Liberal Annajah Centre Sidogiri 

Ngaji Fathul Muin #68: Ketika Suami Tidak Lagi Mampu Memberikan Nafkah, Apa Hak Istri?


Ketika Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah, Apa Hak Istri?



Nafkah merupakan kewajiban suami yang tidak boleh diabaikan. Namun, bagaimana jika suami mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya? Apakah istri harus terus bertahan tanpa memiliki jalan keluar?

Dalam fikih Islam, persoalan ini dibahas secara terperinci. Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahwa istri memiliki sejumlah hak ketika suami tidak mampu memberikan nafkah.

Selama masa penangguhan yang diberikan kepada suami dan selama istri menerima keadaan ketidakmampuan ekonominya, istri diperbolehkan keluar rumah pada siang hari tanpa izin suami untuk meminta nafkah atau mencari penghasilan sendiri.

Bahkan, kebolehan tersebut tetap berlaku meskipun istri memiliki harta sendiri atau memungkinkan bekerja dari dalam rumah. Sebab, hak suami untuk membatasi istri di rumah merupakan konsekuensi dari kewajibannya memberikan nafkah.

Meski demikian, istri tetap harus kembali ke rumah pada malam hari karena malam merupakan waktu untuk menetap dan beristirahat.

Dalam keadaan tersebut, istri juga diperbolehkan menolak ajakan hubungan suami istri, baik siang maupun malam. Namun, apabila penolakan terjadi pada malam hari, nafkahnya gugur selama masa penolakan tersebut. Syekh Ibnu Hajar al-Haitami juga menjelaskan bahwa istri tidak mendapatkan nafkah selama waktu yang digunakannya untuk keluar mencari penghasilan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa fikih tidak membiarkan seorang istri kehilangan hak-haknya ketika suami mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam pembahasan lain, al-Malibari menjelaskan persoalan fasakh nikah bagi budak perempuan yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah. Hak fasakh karena alasan tersebut pada dasarnya berada pada istri, bukan tuannya. Sebab, nafkah merupakan hak istri sendiri.

Apabila seorang tuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-laki miliknya sendiri, kemudian budak laki-laki tersebut bekerja untuk tuannya, tidak ada hak fasakh karena alasan nafkah. Sebab, kebutuhan hidup budak perempuan itu menjadi tanggungan tuannya.

Adapun jika seorang tuan tidak mampu memberikan nafkah kepada ummul walad (budak perempuan yang telah melahirkan anak dari tuannya), Abu Zaid berpendapat bahwa tuan tersebut dipaksa untuk memerdekakannya atau menikahinya.

Al-Malibari juga mengemukakan persoalan istri yang ditinggalkan suaminya tanpa kabar sebelum terjadinya tamkin (penyerahan diri istri kepada suami untuk menjalankan kehidupan perkawinan).

Menurut pemahaman lahiriah dari keterangan para ulama, dalam keadaan tersebut tidak ada hak fasakh. Namun, Mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda. Menurut mazhab ini, tidak ada perbedaan antara istri yang sudah mengalami tamkin maupun yang belum, apabila nafkah tidak dapat diperoleh dan keberadaan suami tidak diketahui.

Mazhab Maliki memberikan masa pencarian selama satu bulan. Jika setelah masa tersebut suami tetap tidak ditemukan dan nafkah tidak dapat diperoleh, istri diperbolehkan mengajukan fasakh.

Dari penjelasan ini, kita memahami bahwa fikih Islam tidak hanya mengatur kewajiban istri untuk menaati suami, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Kesabaran dalam rumah tangga bukan berarti membiarkan diri terus-menerus berada dalam kesulitan tanpa jalan keluar.

Pernikahan adalah ikatan tanggung jawab bersama. Suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai ketentuan syariat, sementara istri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kehidupan yang layak. Ketika kewajiban tidak terpenuhi, syariat menyediakan ketentuan agar kemudaratan tidak terus berlanjut.

Sumber:
Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatid Din, hlm. 554–555.

Ngaji Risalah Ahlussunnah: Pentingnya Mengikuti Jamaah, Bermazhab, dan Belajar kepada Ulama


Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah: Pentingnya Mengikuti Jamaah, Bermazhab, dan Belajar kepada Ulama*

Di era sekarang, mencari ilmu agama menjadi semakin mudah. Cukup membuka media sosial atau internet, kita dapat menemukan berbagai ceramah, artikel, dan kutipan dalil keislaman. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami Al-Qur’an dan hadis secara tepat tanpa bimbingan guru dan ulama yang kompeten.

Karena itulah, Islam memiliki tradisi keilmuan yang terjaga dan diwariskan secara turun-temurun sejak zaman Rasulullah ﷺ, para sahabat, tabiin, hingga para ulama generasi berikutnya. Tradisi inilah yang menjadi salah satu ciri penting manhaj Ahlussunnah wal Jamaah: berpegang teguh pada ajaran Rasulullah ﷺ, mengikuti pemahaman generasi salaf, menjaga persatuan umat, dan menghormati otoritas keilmuan para ulama.

Berpegang pada Jalan Salaf dan Menjaga Persatuan

Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan Salafus Shalih sebagai teladan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Mereka adalah generasi terbaik umat Islam, yang meliputi para sahabat, tabiin, dan tabiut tabiin. Kedekatan mereka dengan masa kenabian menjadikan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam memiliki kedudukan yang istimewa.

Selain mengikuti pemahaman generasi salaf, Ahlussunnah wal Jamaah juga menekankan pentingnya menjaga persatuan umat dan menjauhi perpecahan. Umat Islam dianjurkan untuk tetap berpegang pada jamaah kaum muslimin serta menghormati para ulama sebagai pewaris ilmu para nabi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan.”

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam memahami agama, seorang muslim hendaknya tidak hanya mengandalkan pendapat pribadi. Ia perlu merujuk kepada ulama yang memiliki kompetensi keilmuan, sanad keilmuan, serta pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa Perlu Bermazhab?

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama besar telah menyusun metode yang sistematis untuk memahami dalil dan menggali hukum syariat. Di antara sekian banyak ulama, terdapat empat mazhab fikih yang paling dikenal dan diikuti secara luas oleh umat Islam, yaitu:

  • Mazhab Hanafi, yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah.
  • Mazhab Maliki, yang dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas.
  • Mazhab Syafi’i, yang dinisbahkan kepada Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i.
  • Mazhab Hanbali, yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal.

Bermazhab bukan berarti bersikap fanatik atau menolak kebenaran dari mazhab lain. Sebaliknya, bermazhab merupakan salah satu cara untuk mempelajari dan mengamalkan agama secara terarah berdasarkan kaidah keilmuan yang telah dirumuskan oleh para ulama ahli.

Dengan bermazhab, seorang muslim tidak perlu memahami dan menyimpulkan hukum dari setiap dalil secara mandiri tanpa bekal ilmu yang memadai. Ia dapat mengikuti penjelasan para imam yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendalami Al-Qur’an, hadis, bahasa Arab, usul fikih, dan berbagai disiplin ilmu syariat lainnya.

Taklid bagi yang Belum Mampu Berijtihad

Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari Al-Qur’an dan hadis. Untuk mencapai derajat mujtahid, seseorang harus menguasai berbagai disiplin ilmu dengan mendalam, termasuk ilmu Al-Qur’an, hadis, bahasa Arab, usul fikih, serta perangkat keilmuan lainnya.

Karena itu, Islam mengajarkan agar orang yang belum memiliki pengetahuan memadai bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya.

Allah ﷻ berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl: 43)

Mengikuti pendapat ulama yang memiliki kompetensi keilmuan bagi orang yang belum mampu berijtihad disebut taklid. Dalam konteks ini, taklid bukanlah sesuatu yang tercela, melainkan bentuk pengakuan terhadap keterbatasan diri sekaligus upaya untuk mengamalkan agama berdasarkan bimbingan orang yang berilmu.

Dengan demikian, seseorang tidak semestinya merasa cukup hanya dengan membaca terjemahan Al-Qur’an atau hadis, kemudian menetapkan hukum sendiri tanpa memahami perangkat ilmu yang diperlukan.

Bolehkah Mengikuti Mazhab yang Berbeda?

Dalam praktiknya, seorang muslim awam tidak selalu harus mengikuti satu mazhab dalam seluruh persoalan. Dalam kondisi tertentu, mengikuti pendapat dari mazhab lain diperbolehkan, selama didasarkan pada pertimbangan keilmuan dan bimbingan ulama yang dapat dipercaya.

Namun, berpindah-pindah mazhab semata-mata untuk mencari pendapat yang paling ringan atau paling sesuai dengan keinginan pribadi bukanlah sikap yang bijaksana. Demikian pula, menggabungkan berbagai pendapat mazhab secara sembarangan sehingga menghasilkan praktik yang tidak sah menurut ketentuan mazhab mana pun.

Oleh sebab itu, sikap yang lebih tepat adalah tetap menjadikan bimbingan ulama sebagai pegangan. Dengan demikian, setiap pilihan dalam beragama tetap berada dalam koridor ilmu, bukan sekadar mengikuti selera atau kepentingan pribadi.

Tiga Pegangan Penting dalam Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah

Dari uraian di atas, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dapat dirangkum dalam tiga prinsip penting:

  1. Mengikuti jamaah, sebagai upaya menjaga persatuan umat, menghindari perpecahan, dan tetap berada dalam kebersamaan kaum muslimin.
  2. Bermazhab, sebagai pedoman dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam berdasarkan metode keilmuan yang telah dirumuskan para imam mujtahid.
  3. Belajar dan mengikuti bimbingan ulama, agar pemahaman agama tidak terlepas dari tradisi keilmuan Islam yang bersambung dan dapat dipertanggungjawabkan.

Umar bin Khattab pernah berpesan:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ

“Berpeganglah pada jamaah dan jauhilah perpecahan.”

Pada akhirnya, beragama bukan sekadar merasa paling benar atau mengandalkan pemahaman pribadi. Beragama juga membutuhkan kerendahan hati untuk belajar, kesediaan mengikuti bimbingan para ulama, serta komitmen menjaga persatuan umat.

Inilah salah satu pesan penting manhaj Ahlussunnah wal Jamaah: mengikuti jalan Salafus Shalih, berpegang pada tradisi keilmuan para ulama, bermazhab dalam memahami fikih, dan menjaga kebersamaan kaum muslimin.

*) Tulisan ini adalah rangkuman presentasi kajian Ahlussunnah di Pondok Pesantren Al Hafidzoh diambilkan dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya KH. Hasyim Asy'ari, juga menjadi bahan ajar Kaderisasi Ahlussunnah wal Jamaah (Annajah) di MMU Tsanawiyah PPS 

Jumat, 20 November 2026

Ngaji Shafwatul Bayan #1: Memahami Inti Risalah Nabi Muhammad

Memahami Inti Risalah Nabi Muhammad: Membangun Manusia Sebelum Membangun Peradaban*


Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, pendidikan selalu menjadi salah satu fondasi utama kemajuan. Sebab, kemuliaan sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, teknologi, atau kekuasaan, tetapi juga oleh kualitas manusia yang membangunnya.

Jauh sebelum teori-teori pendidikan modern berkembang, Rasulullah ﷺ telah menegaskan hakikat misi kerasulannya melalui sebuah ungkapan yang singkat, tetapi sarat makna:

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

“Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar.”

Ungkapan ini bukan sekadar penjelasan tentang profesi atau aktivitas mengajar. Lebih dari itu, ia merupakan gambaran mendasar tentang risalah kenabian: membimbing manusia, mencerdaskan akal, memperbaiki akhlak, dan mengantarkan mereka menuju kehidupan yang diridhai Allah Swt.

Sejarah di Balik Ungkapan

Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ‘anhuma, suatu ketika Rasulullah ﷺ memasuki masjid. Di dalamnya, beliau mendapati dua kelompok sahabat yang sedang melakukan aktivitas berbeda.

Kelompok pertama sedang membaca Al-Qur’an dan berdoa kepada Allah Swt. Sementara kelompok kedua sedang mempelajari ilmu dan saling mengajarkannya.

Melihat kedua majelis tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda bahwa keduanya berada dalam kebaikan. Kelompok pertama membaca Al-Qur’an dan berdoa kepada Allah; jika Allah menghendaki, doa mereka dikabulkan, dan jika tidak, Allah menundanya. Adapun kelompok kedua belajar dan mengajar. Kemudian beliau menegaskan:

وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

“Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar.”

Setelah itu, Rasulullah ﷺ duduk bergabung bersama kelompok yang sedang belajar dan mengajar.

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa majelis ilmu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan, Rasulullah ﷺ secara langsung menunjukkan penghargaan terhadap aktivitas pendidikan dengan memilih untuk duduk bersama orang-orang yang sedang belajar.

Mengapa Rasulullah Menegaskan Diri sebagai Pengajar?

Kata innamā dalam bahasa Arab merupakan salah satu bentuk pembatasan atau pengkhususan (hashr). Adapun kata mu‘alliman menunjukkan sosok yang mengajar dan mendidik.

Penegasan ini memberikan pemahaman bahwa salah satu inti utama risalah Rasulullah ﷺ adalah pendidikan. Beliau tidak hadir untuk membangun kekuasaan demi kekuasaan, mengumpulkan kekayaan, atau mengejar kemegahan dunia. Beliau diutus untuk membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, dari kerusakan akhlak menuju kemuliaan budi pekerti, dan dari kesesatan menuju petunjuk Allah.

Dengan demikian, pendidikan dalam Islam tidak sekadar memindahkan pengetahuan dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Pendidikan adalah proses membentuk manusia agar mengetahui kebenaran, memahami kehidupan, dan mampu mengamalkan ilmu dalam perilaku sehari-hari.

Tiga Prinsip Pendidikan dalam Risalah Nabi

Dari ungkapan Innamā bu‘itstu mu‘alliman, terdapat beberapa prinsip penting yang relevan untuk dunia pendidikan sepanjang zaman.

Pertama, ilmu merupakan landasan amal.

Rasulullah ﷺ memberikan perhatian besar terhadap majelis ilmu. Hal ini mengajarkan bahwa setiap amal semestinya dibangun di atas pengetahuan dan pemahaman yang benar. Ibadah tanpa ilmu berisiko terjerumus dalam kekeliruan, sedangkan ilmu tanpa amal kehilangan sebagian besar manfaatnya.

Pendidikan ideal bukan hanya melahirkan orang yang mengetahui banyak hal, melainkan juga manusia yang mampu mengamalkan pengetahuannya dengan penuh tanggung jawab.

Kedua, pendidikan harus membentuk manusia secara utuh.

Pendidikan Rasulullah ﷺ tidak terbatas pada persoalan ibadah ritual. Beliau mengajarkan akidah, ibadah, akhlak, hubungan sosial, etika perdagangan, tanggung jawab keluarga, hingga kepedulian terhadap lingkungan.

Artinya, pendidikan tidak cukup hanya mencerdaskan akal, tetapi juga harus membersihkan hati, membentuk karakter, dan mengarahkan perilaku. Kecerdasan tanpa akhlak dapat melahirkan kesombongan, sementara keterampilan tanpa tanggung jawab dapat menjadi sumber kerusakan.

Ketiga, pendidikan harus dilaksanakan dengan keteladanan dan kelembutan.

Rasulullah ﷺ merupakan pendidik yang memahami keadaan dan kemampuan orang-orang yang beliau bimbing. Beliau mengajar dengan sabar, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan contoh konkret, serta tidak mempermalukan orang yang melakukan kesalahan.

Beliau juga menjadi teladan nyata atas segala sesuatu yang diajarkannya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berlangsung melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap, tindakan, dan kepribadian seorang pendidik.

Guru dan Pendidikan: Pewaris Misi Kenabian

Ungkapan Innamā bu‘itstu mu‘alliman seharusnya menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik guru, ustaz, dosen, pengasuh pesantren, maupun orang tua.

Menjadi pendidik bukan sekadar menjalankan pekerjaan atau menyampaikan materi pelajaran. Ada tanggung jawab besar untuk membimbing manusia agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama.

Di sinilah letak kemuliaan seorang pendidik. Ia mungkin tidak selalu menyaksikan secara langsung hasil dari setiap ilmu yang diajarkannya. Namun, satu pengetahuan yang diamalkan oleh muridnya dapat berkembang menjadi kebaikan yang terus mengalir, bahkan setelah sang guru meninggalkan dunia.

Pada akhirnya, membangun peradaban tidak cukup dengan mendirikan gedung-gedung megah, mengembangkan teknologi, atau memperkuat institusi. Semua itu harus dimulai dengan membangun manusianya. Dan membangun manusia membutuhkan pendidikan.

Karena itu, semangat Innamā bu‘itstu mu‘alliman hendaknya terus hidup dalam setiap ruang pendidikan: bahwa tugas pendidik bukan sekadar membuat murid menjadi pintar, melainkan membantu mereka menjadi manusia yang benar, berkarakter, dan membawa manfaat bagi kehidupan.

*) Tulisan ini bersumber dari Ngaji Shafwatul Bayan pada Kamis, 19/11/26, di platform live TikTok

Ngaji Fathul Muin #67: Fasakh Nikah ketika suami tak mampu Memberikan Nafkah


Fasakh Nikah karena Suami Tidak Memberikan Nafkah

Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah merupakan salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Nafkah bukan sekadar pemberian materi, melainkan bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Karena itu, ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah, terlebih ketika ia pergi jauh dan tidak diketahui keberadaannya, istri dapat menghadapi kesulitan yang serius.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan tidak membiarkan seorang istri terus-menerus berada dalam penderitaan tanpa jalan keluar. Dalam pembahasan fikih, salah satu jalan yang dibicarakan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah fasakh nikah.

Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan persoalan fasakh nikah ketika suami sedang ghaib (tidak berada di tempat) dan mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah.

Persoalan ini menjadi lebih rumit apabila suami meninggalkan sebagian hartanya kepada istri, baik berupa barang titipan maupun harta lainnya. Apabila istri memiliki piutang kepada suaminya, seperti mahar yang belum dibayar atau utang lainnya, apakah ia boleh mengambil sendiri harta suami yang berada dalam penguasaannya?

Sebagian ulama menjelaskan bahwa pada dasarnya istri tidak boleh mengambil sendiri harta tersebut tanpa izin hakim. Sebab, pengelolaan harta orang yang sedang ghaib merupakan kewenangan hakim. Namun, apabila istri mengetahui bahwa hakim tidak akan memberikan haknya kecuali dengan mengambil harta tersebut darinya, ia diperbolehkan mengambil haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah harta yang tersedia habis, apabila istri hendak mengajukan fasakh karena suami tidak mampu memberikan nafkah, ia harus membuktikan keadaan suaminya. Jika tidak ada orang yang mengetahui keberadaan harta suami, istri dapat mengajukan pengakuan bahwa suaminya tidak memiliki harta yang tersedia dan tidak meninggalkan nafkah, disertai sumpah sebagaimana ketentuan fikih.

Dalam persoalan fasakh karena tidak adanya nafkah, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, apabila suami sebenarnya kaya atau berkecukupan, tetapi tidak memberikan nafkah, istri tidak serta-merta diperbolehkan melakukan fasakh selama kabar suami masih diketahui.

Namun, apabila suami menghilang, kabarnya terputus, dan tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah, terdapat pendapat yang membolehkan fasakh karena keadaan tersebut menyerupai kesulitan ekonomi.

Sejumlah ulama muhaqqiq dari kalangan muta'akhkhirin bahkan memilih pendapat yang lebih memberikan kemudahan kepada istri. Menurut mereka, apabila nafkah tidak mungkin diperoleh dari suami, baik karena tempat tinggalnya tidak diketahui maupun karena sulitnya menuntut nafkah darinya, istri diperbolehkan melakukan fasakh melalui hakim, meskipun keadaan ekonomi suami sebenarnya kaya atau tidak diketahui.

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Shalah dan sejumlah ulama lainnya. Mereka memandang bahwa inti disyariatkannya fasakh adalah menghilangkan kemudaratan yang dialami istri.

Al-'Allamah ath-Thanbadawi menjelaskan bahwa ketika seorang istri tidak dapat memperoleh nafkah dari suaminya, penderitaan tetap terjadi meskipun suaminya secara materi tergolong kaya. Sebab, kekayaan yang tidak dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan istri tidak memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidupnya.

Beliau menguatkan pendapat tersebut dengan firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam agama.” (QS. Al-Hajj: 78).

Juga dengan sabda Rasulullah ﷺ:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

“Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan penuh kemudahan.”

Dengan demikian, tujuan utama fasakh bukanlah mempermudah perceraian, melainkan memberikan jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga telah menimbulkan kemudaratan yang tidak dapat diatasi.

Meskipun demikian, fasakh tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Harus ada pembuktian bahwa suami benar-benar mengalami kesulitan ekonomi atau bahwa nafkah memang tidak mungkin diperoleh darinya, sesuai pendapat fikih yang dijadikan pegangan. Pembuktian dapat dilakukan melalui pengakuan suami atau kesaksian yang memenuhi ketentuan.

Pada dasarnya, perkara ini diajukan kepada hakim agar keputusan fasakh dilakukan melalui prosedur yang benar. Namun, apabila di daerah tersebut tidak terdapat hakim atau istri benar-benar tidak mampu mengajukan perkara kepadanya, sejumlah ulama memberikan kelonggaran. Dalam keadaan darurat seperti itu, istri diperbolehkan melakukan fasakh sendiri dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Di antara persyaratan yang disebutkan dalam kitab adalah istri tetap tinggal di tempat tinggal yang ditempatinya ketika suami pergi, tidak melakukan nusyuz, serta bersumpah bahwa suami tidak memiliki harta yang tersedia dan tidak meninggalkan nafkah.

Dalam pendapat yang mensyaratkan masa penangguhan, hakim memberikan waktu tiga hari tiga malam untuk memastikan keadaan suami. Setelah masa tersebut berakhir, fasakh dapat dilakukan pada hari keempat. Akan tetapi, terdapat pula pendapat ulama yang menyatakan bahwa fasakh terhadap suami yang ghaib tidak perlu menunggu masa tiga hari.

Hal penting lainnya adalah apabila ada orang lain yang bersedia memberikan nafkah kepada istri secara sukarela, istri tidak wajib menerima pemberian tersebut. Ia tetap memiliki hak untuk mengajukan fasakh apabila persyaratannya telah terpenuhi.

Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa fikih Islam tidak hanya berbicara tentang kewajiban seorang istri untuk menaati suami, tetapi juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan melindungi keluarganya. Hubungan pernikahan bukanlah ruang untuk membiarkan salah satu pihak terus-menerus menanggung penderitaan.

Fasakh merupakan salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap hak perempuan ketika tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat diwujudkan dan kemudaratan tidak dapat dihindari.

Namun, perbedaan pendapat ulama dalam persoalan ini harus tetap dihormati. Pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i perlu dibedakan dari pendapat pilihan sebagian ulama muta'akhkhirin. Penerapannya pun harus mempertimbangkan keadaan nyata, pembuktian, serta kewenangan hakim.

Sebab, keindahan syariat bukan hanya terletak pada ketegasan hukum, tetapi juga pada keadilan, kasih sayang, dan upaya menghilangkan kesulitan dari kehidupan manusia.

Ngaji Fathul Muin #70: Hak dan Kewajiban Ibu Pasca Kelahiran Anak

Hak Ibu Menyusui dan Kewajiban Ayah dalam Perspektif Fikih Dalam Islam, menyusui bukan sekadar persoalan pemenuhan kebutuhan bi...