Ngaji Fathul Muin (20): Penjelasan Tentang Mahar #1

Mahar dalam Islam: Kemuliaan, Hak Istri, dan Ketentuan Hukumnya

Dalam syariat Islam, mahar merupakan salah satu bagian penting dalam pernikahan. Mahar bukan sekadar pemberian biasa, tetapi simbol penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap hukum, adab, dan ketentuan mahar.

Pengertian Mahar

Mahar atau ṣadāq adalah sesuatu yang wajib diberikan karena akad nikah atau sebab hubungan badan. Disebut ṣadāq karena menunjukkan kejujuran dan kesungguhan seorang laki-laki dalam keinginannya untuk menikah.

Mahar juga dikenal dengan istilah mahr. Sebagian ulama membedakan keduanya:

Ṣadāq adalah mahar yang disebutkan dalam akad.

Sedangkan mahr adalah yang wajib meskipun tidak disebutkan dalam akad.

Sunnah dalam Mahar

Islam menganjurkan agar mahar disebutkan dalam akad nikah. Bahkan dalam sebagian keadaan, penyebutan mahar dapat menjadi wajib, misalnya jika perempuan belum cakap mengelola hartanya sendiri.

Para ulama juga menyebut beberapa sunnah terkait mahar, di antaranya:

Mahar berupa perak.

Tidak berlebihan dalam jumlahnya.

Tidak terlalu sedikit hingga merendahkan nilai perempuan.

Disebutkan bahwa mahar putri-putri Nabi ﷺ sekitar lima ratus dirham. Hal ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam mahar lebih dianjurkan daripada berlebih-lebihan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.” (HR. Al-Hakim)

Karena itu, Islam tidak menjadikan mahalnya mahar sebagai ukuran kemuliaan perempuan.

Barang yang Sah Dijadikan Mahar

Segala sesuatu yang sah dijadikan harga dalam jual beli, sah pula dijadikan mahar, meskipun nilainya sedikit. Sebab mahar adalah bentuk imbalan yang memiliki nilai.

Namun sesuatu yang tidak bernilai harta tidak sah dijadikan mahar, seperti:

batu kecil,

biji kurma,

tangkai terong,

atau menggugurkan hukuman qadzaf.

Hal ini karena mahar harus memiliki nilai yang diakui syariat.

Hak Istri Menahan Diri Sebelum Mahar Dibayar

Islam menjaga hak perempuan dengan sangat rinci. Seorang istri berhak menahan dirinya sebelum menerima mahar yang wajib dibayar tunai.

Hak ini juga dimiliki oleh:

wali perempuan kecil atau gila,

serta tuan dari budak perempuan.

Namun jika mahar disepakati pembayarannya secara tempo, maka istri tidak boleh menahan diri karena ia telah ridha terhadap penundaan tersebut.

Hak menahan diri juga dapat gugur apabila:

suami telah menggauli istrinya,

istri rela,

dan istri sudah sempurna kecakapannya.

Islam Menjaga Kehormatan Perempuan

Syariat juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mempersiapkan diri sebelum hidup bersama suaminya. Hakim boleh memberikan waktu hingga tiga hari untuk berhias dan membersihkan diri apabila diminta oleh pihak perempuan atau walinya.

Bahkan apabila seorang perempuan khawatir suaminya akan memaksanya berhubungan sebelum mahar diberikan, ia berhak menolak. Ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar menjaga kehormatan dan hak perempuan.

Mahar Mitsil dan Kesalahan dalam Penentuan Mahar

Kadang terjadi pernikahan dengan mahar yang tidak layak atau kurang dari standar mahar perempuan sepadannya (mahar mitsil). Dalam keadaan tertentu, akad nikah tetap sah, tetapi mahar yang berlaku adalah mahar mitsil.

Contohnya:

wali menikahkan anak kecil dengan mahar terlalu rendah,

perempuan dinikahkan tanpa izin dengan mahar tidak layak,

atau mahar disebutkan secara tidak benar.

Syariat tetap menjaga hak perempuan agar tidak dirugikan.

Mahar dalam Nikah Fasid dan Hubungan Syubhat

Dalam nikah yang rusak (fasid) atau hubungan syubhat, jika terjadi hubungan badan maka tetap wajib membayar mahar mitsil. Sebab laki-laki telah memperoleh manfaat dari hubungan tersebut.

Namun mahar tidak berulang meskipun hubungan badan terjadi berkali-kali selama sebab syubhatnya masih satu.

Penutup

Mahar dalam Islam bukanlah harga seorang perempuan, melainkan simbol penghormatan dan kesungguhan. Syariat mengatur mahar dengan penuh keseimbangan:

tidak memberatkan laki-laki,

namun tetap menjaga kemuliaan perempuan.

Karena itu, pernikahan yang penuh keberkahan bukanlah yang paling mahal maharnya, melainkan yang paling kuat ketakwaan, kasih sayang, dan tanggung jawab di dalamnya.

Ngaji Fathul Muin (19): Memahami Syarat Menikahi Budak

Bab Tentang Menikahi Budak Perempuan (Amah)

Haram bagi laki-laki merdeka menikahi budak perempuan milik orang lain, meskipun ia mandul atau sudah tidak mengharapkan keturunan lagi, walaupun budak itu berstatus setengah merdeka (mubā‘adhah), kecuali dengan tiga syarat:

Syarat Pertama

Ia tidak mampu mendapatkan perempuan yang layak untuk dinikmati, walaupun berupa budak perempuan atau istri yang sedang dalam masa iddah raj‘i, karena perempuan dalam iddah raj‘i masih dihukumi seperti istri selama belum habis masa iddahnya, sebagaimana tampak dalam hukum saling mewarisi. Maksudnya, ia tidak memiliki istri atau budak yang dapat digauli.

Dan ia juga tidak mampu menikahi perempuan merdeka karena tidak ada atau karena miskin.

Atau tidak mampu melakukan tasarri (memiliki budak untuk digauli) karena tidak memiliki budak perempuan sendiri ataupun harga untuk membelinya.

Apabila ada orang yang bersedia meminjamkan uang atau memberikan harta maupun budak perempuan kepadanya, ia tidak wajib menerimanya. Dalam keadaan demikian tetap halal baginya menikahi budak perempuan.

Berbeda dengan orang yang memiliki anak kaya; maka tidak halal baginya menikahi budak perempuan.

Adapun bila ia memiliki istri yang masih kecil dan belum mampu digauli, atau sudah sangat tua, gila, terkena lepra, belang (barash), ratqā’ (tertutup kemaluannya), atau qarnā’ (ada daging/tulang yang menghalangi hubungan), maka halal baginya menikahi budak perempuan.

Demikian pula jika istrinya pezina, sebagaimana difatwakan oleh lebih dari satu ulama.

Apabila ia mampu menemui istrinya yang sedang berada di tempat dekat yang tidak menyulitkan untuk didatangi, dan memungkinkan istrinya pindah ke negerinya, maka tidak halal menikahi budak perempuan.

Namun jika istrinya berada di tempat jauh sehingga mendatanginya menimbulkan kesulitan nyata — sampai orang yang menanggung kesulitan itu dianggap melampaui batas dalam mencari istrinya — atau ia khawatir terjerumus zina selama masa perjalanan menemuinya, maka kedudukan istri itu seperti tidak ada. Begitu juga jika istrinya tidak memungkinkan pindah ke tempat tinggalnya karena beratnya hidup di perantauan baginya.

Syarat Kedua

Ia khawatir terjerumus zina karena syahwatnya kuat dan ketakwaannya lemah. Maka halal baginya menikahi budak perempuan berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nisā’ ayat 25.

Apabila syahwatnya lemah sementara ia memiliki ketakwaan, kehormatan diri, atau rasa malu yang membuatnya menjauhi zina, atau syahwatnya kuat namun ketakwaannya juga kuat, maka tidak halal baginya menikahi budak perempuan karena ia tidak dikhawatirkan jatuh dalam zina.

Jika ia takut berzina karena sangat tertarik kepada seorang budak perempuan tertentu, maka tidak halal menikahinya, sebagaimana ditegaskan para ulama.

Syarat Ketiga

Budak perempuan itu harus muslimah dan memungkinkan untuk digauli. Maka tidak halal menikahi budak perempuan ahli kitab.

Menurut pendapat Abu Hanifah, laki-laki merdeka boleh menikahi budak perempuan milik orang lain selama ia tidak memiliki istri merdeka.

Beberapa Cabang Masalah

Apabila seorang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan dengan terpenuhinya syarat-syarat tadi, kemudian ia menjadi kaya atau menikahi perempuan merdeka, maka nikahnya dengan budak perempuan tidak batal.

Anak yang lahir dari budak perempuan — baik melalui nikah, zina, maupun hubungan syubhat, seperti menikahinya padahal ia sebenarnya sudah kaya — tetap menjadi budak milik tuannya.

Apabila seseorang tertipu oleh orang lain yang mengaku bahwa seorang budak perempuan itu merdeka lalu ia menikahinya, maka anak-anak yang lahir darinya menjadi merdeka selama ia tidak mengetahui status budaknya, meskipun suaminya sendiri seorang budak. Namun ia wajib membayar nilai anak-anak tersebut kepada pemilik budak pada hari kelahiran mereka.

Halal bagi laki-laki muslim merdeka menggauli budak perempuan ahli kitab miliknya sendiri, tetapi tidak halal budak perempuan penyembah berhala dan Majusi.

Penutup: Hukum-Hukum Terkait Nikah Budak

Seorang tuan tidak menanggung mahar maupun nafkah budaknya yang menikah dengan izinnya, meskipun ketika mengizinkan ia mensyaratkan penjaminan. Mahar dan nafkah itu dibebankan pada penghasilan budak atau harta perdagangan yang diizinkan kepadanya.

Apabila budak itu tidak memiliki penghasilan dan tidak diizinkan berdagang, maka kewajiban tersebut menjadi utang dalam tanggungannya sendiri.

Begitu pula mahar yang muncul karena hubungan dalam nikah fasid yang tidak diizinkan tuannya.

Tidak ada kewajiban mahar sama sekali bila seorang tuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya sendiri, meskipun disebutkan mahar. Ada pendapat lain yang mengatakan maharnya tetap wajib lalu gugur.

Refrensi

فصل في نكاح الأمة

حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمة لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة شروط: أحدها:

بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته شيء من ذلك.

ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره.

أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها.

ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطء أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة.

وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحدة.

ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها لبلده لم تحل الأمة أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها أو يخاف الزنا مدة قصدها فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له.

وثانيها بخوفه زنا بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية [4 سورة النساء الآية: 25] فإن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا.

ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به.

والشرط الثالث: أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها فلا تحل له الأمة الكتابية وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة.

فروع لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة.

وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو

موسر قن لمالكها.

ولو غر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم برقها وإن كان عبدا ويلزمه قيمتهم يوم الولادة.

وحل لمسلم حر وطئ أمته الكتابية لا الوثنية والمجوسية.

تتمة [في بيان متعلقات نكاح الرقيق] لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة وإن شرط في إذنه ضمان بل يكونان في كسبه وفي مال تجارة أذن له فيها ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما في ذمته فقط كزائد على مقدر له ومهر وجب بوطء في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلا بتزويج أمته لعبده وإن سماه وقيل يجب ثم يسقط

[زين الدين المعبري ,فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين ,page 485]

Ngaji Fathul Muin (18): Adab dan Etika Hubungan Suami Istri dalam Islam

Adab dan Etika Hubungan Suami Istri dalam Islam

Islam tidak hanya mengatur keabsahan akad nikah, tetapi juga memberikan tuntunan rinci tentang adab, etika, dan keharmonisan hubungan suami istri. Dalam kitab Fathul Mu‘in, dijelaskan berbagai hukum dan anjuran yang berkaitan dengan hubungan suami istri agar kehidupan rumah tangga berjalan penuh kasih sayang, kehormatan, dan ketenangan.

Kebolehan Istimta’ antara Suami dan Istri

Suami diperbolehkan menikmati seluruh tubuh istrinya selain dubur. Berbagai bentuk kemesraan dan kenikmatan yang halal dibolehkan selama tidak melanggar batas syariat. Bahkan disebutkan bolehnya istri membantu suami mengeluarkan mani dengan tangannya.

Namun, dalam mazhab Syafi‘i, suami tidak diperbolehkan melakukan istimna’ dengan tangannya sendiri, meskipun dalam keadaan khawatir terjerumus kepada zina. Pendapat ini berbeda dengan mazhab Imam Ahmad yang memberikan keringanan dalam kondisi tertentu.

Selain itu, tidak diperbolehkan menghilangkan keperawanan dengan jari karena hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan adab hubungan yang benar.

Pentingnya Bermesraan dengan Istri

Islam sangat memperhatikan aspek psikologis dan perasaan pasangan. Karena itu, suami disunnahkan bercumbu dan bermesraan dengan istrinya sebelum berhubungan. Tujuannya adalah menciptakan rasa nyaman, kasih sayang, dan ketenteraman dalam rumah tangga.

Para ulama juga menganjurkan agar suami tidak meninggalkan hubungan badan dengan istrinya terlalu lama tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam kitab ini disebutkan anjuran agar suami tidak membiarkan istrinya lebih dari empat malam tanpa jima’ apabila tidak ada uzur.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan biologis istri juga mendapat perhatian dalam Islam.

Adab Ketika Berjima’

Di antara adab yang dianjurkan saat berhubungan suami istri adalah:

memilih waktu sahur atau menjelang fajar,

memakai wewangian,

menggauli istri ketika baru pulang dari bepergian,

serta memberi kesempatan kepada istri untuk mencapai kepuasan apabila suami lebih dahulu selesai.

Semua ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan hubungan yang penuh perhatian, bukan sekadar pelampiasan syahwat semata.

Doa Sebelum Berhubungan

Sebelum berjima’, disunnahkan membaca doa:

“Bismillah, Allahumma jannibna asy-syaithan wa jannib asy-syaithana ma razaqtana.”

Artinya:

“Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami.”

Doa ini tetap dianjurkan walaupun pasangan sudah tidak berharap memperoleh keturunan. Hal itu karena keberkahan hubungan suami istri bukan hanya dalam memperoleh anak, tetapi juga dalam menjaga kesucian dan ketenteraman rumah tangga.

Tidur Bersama dan Menjaga Keharmonisan

Dalam kitab tersebut juga disebutkan anjuran agar suami dan istri tidur dalam satu ranjang. Kebersamaan semacam ini dapat mempererat hubungan emosional dan menjaga kehangatan rumah tangga.

Islam juga membolehkan penggunaan obat atau penguat yang halal untuk meningkatkan kemampuan hubungan suami istri, selama tujuannya baik, seperti:

menjaga kehormatan diri,

menghindari zina,

memperoleh keturunan,

dan menjaga keharmonisan pasangan.

Bahkan apabila niatnya baik, hal tersebut dapat bernilai ibadah.

Hak Suami dan Larangan bagi Istri

Istri haram menolak ajakan suami untuk menikmati dirinya dalam perkara yang dibolehkan syariat tanpa alasan yang sah. Sebab hubungan suami istri merupakan hak bersama yang harus dijaga demi keharmonisan rumah tangga.

Sebaliknya, suami juga wajib memperlakukan istrinya dengan baik, lembut, dan penuh perhatian.

Menjaga Pandangan dan Perasaan Pasangan

Islam menjaga kesucian hati dan keharmonisan rumah tangga sampai pada perkara yang tampak kecil. Karena itu, istri dimakruhkan menggambarkan kecantikan perempuan lain kepada suaminya tanpa kebutuhan. Larangan ini bertujuan menutup pintu fitnah dan menjaga hati pasangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan ketertarikan kepada orang lain.

Penutup

Ajaran Islam tentang hubungan suami istri menunjukkan kesempurnaan syariat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani, emosional, dan spiritual. Hubungan suami istri bukan sekadar hubungan biologis, tetapi juga sarana ibadah, menjaga kehormatan diri, memperkuat kasih sayang, dan membangun keluarga sakinah.

Dengan memahami adab-adab ini, rumah tangga diharapkan menjadi tempat tumbuhnya cinta, ketenangan, dan keberkahan.

Ngaji Fathul Muin (17): Kafa’ah dalam Pernikahan dan Wewenang Wali Menurut Fathul Mu‘in

Kafa’ah dalam Pernikahan dan Wewenang Wali Menurut Fathul Mu‘in

Dalam pembahasan fikih nikah, konsep kafa’ah (kesetaraan pasangan) memiliki kedudukan penting, khususnya dalam menjaga kemaslahatan perempuan dan keluarganya. Kafa’ah bukan menjadi syarat sah nikah, tetapi merupakan hak perempuan dan para walinya. Karena itu, pembahasannya berkaitan erat dengan wewenang wali, hak perempuan, serta campur tangan hakim dalam akad nikah.

Ayah Tidak Boleh Menikahkan Anak Kecil dengan Budak Perempuan

Dalam kitab Fathul Mu‘in dijelaskan bahwa seorang ayah tidak diperbolehkan menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil dengan seorang budak perempuan (amah). Alasannya, anak kecil dianggap belum memiliki kebutuhan syahwat yang mendesak sehingga tidak ada kebutuhan darurat untuk menikahkannya dengan budak perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa syariat mempertimbangkan maslahat masa depan anak dan menjaga agar pernikahan dilakukan dalam kondisi yang tepat.

Menikahkan dengan Laki-Laki yang Tidak Sekufu

Pada dasarnya, perempuan boleh dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu apabila ada kerelaan dari pihak-pihak yang memiliki hak kafa’ah, yaitu:

perempuan itu sendiri,

wali nasab,

atau seluruh wali sederajat yang memenuhi syarat.

Dengan adanya kerelaan mereka, gugurlah tuntutan kafa’ah. Karena itu, wali nasab atau wali wala’ boleh melangsungkan akad nikah tersebut.

Ini menunjukkan bahwa kafa’ah adalah hak, bukan syarat mutlak. Hak tersebut boleh dipertahankan dan boleh pula dilepaskan oleh pemiliknya.

Hakim Tidak Bebas Menikahkan dengan Non-Sekufu

Berbeda dengan wali nasab, hakim (qadhi) tidak boleh begitu saja menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu apabila perempuan tersebut masih memiliki wali, meskipun wali itu ghaib atau tidak diketahui keberadaannya.

Para ulama menjelaskan bahwa hakim dalam kondisi seperti ini hanyalah pengganti atau wakil dari wali. Karena itu, hakim tetap wajib menjaga kemaslahatan perempuan dan tidak boleh mengabaikan pertimbangan kafa’ah.

Kondisi Darurat dan Kekhawatiran Fitnah

Sebagian ulama muta’akhkhirin memberikan rincian penting. Mereka menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan tidak mendapatkan calon yang sekufu dan ia khawatir terjatuh dalam fitnah atau kerusakan moral, maka hakim wajib mengabulkan permintaannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.

Pendapat ini dinilai kuat oleh pengarang syarah karena mempertimbangkan kondisi darurat dan kebutuhan menjaga kehormatan perempuan.

Kaedah fikih menunjukkan bahwa menolak kerusakan yang lebih besar lebih diutamakan daripada mempertahankan maslahat yang lebih kecil.

Perempuan yang Tidak Memiliki Wali Sama Sekali

Apabila seorang perempuan sama sekali tidak memiliki wali, maka hakim boleh menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu atas permintaannya sendiri. Pernikahan tersebut dihukumi sah menurut pendapat yang dipilih dalam madzhab.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Rafi‘i dan Imam Nawawi yang tidak membolehkannya.

Nikah Non-Sekufu yang Tidak Sah

Ada beberapa keadaan di mana pernikahan dengan laki-laki non-sekufu dihukumi tidak sah, di antaranya:

perempuan dipaksa menikah dengan laki-laki non-sekufu melalui hak ijbar,

perempuan hanya memberi izin untuk calon yang sekufu, namun wali menikahkannya dengan laki-laki non-sekufu.

Ketidaksahan ini disebabkan tidak adanya kerelaan perempuan terhadap calon suami tersebut.

Salah Sangka dalam Menilai Kafa’ah

Apabila perempuan mengira calon suaminya sekufu lalu ia memberi izin menikah, namun setelah akad ternyata laki-laki tersebut tidak sekufu, maka akad nikah tetap sah dan perempuan tidak memiliki hak khiyar untuk membatalkannya.

Hal itu karena ia dianggap lalai dalam melakukan penelitian terhadap calon suami.

Namun demikian, perempuan tetap memiliki hak khiyar apabila ternyata suami:

memiliki cacat tertentu,

atau ternyata seorang budak sedangkan perempuan itu perempuan merdeka.

Penutup

Pembahasan kafa’ah dalam fikih menunjukkan betapa syariat memperhatikan kehormatan, maslahat, dan hak perempuan dalam pernikahan. Kafa’ah bukan sekadar persoalan status sosial, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik di kemudian hari.

Di sisi lain, para ulama juga memberikan ruang fleksibilitas ketika muncul keadaan darurat atau kekhawatiran fitnah, sehingga hukum tetap berjalan selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, kehormatan, dan kemaslahatan manusia.

Ngaji Itqon (04): Mengenal Musykilat Al-Qur’an

Musykil Al-Qur’an: Memahami Ayat-Ayat yang Tampak Bertentangan

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang sempurna, suci dari kesalahan, pertentangan, dan kontradiksi. Allah Ta‘ala berfirman:

“Maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur’an? Sekiranya Al-Qur’an itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya.” — QS. An-Nisa’: 82

Namun sebagian orang terkadang menemukan ayat-ayat yang sekilas tampak berbeda atau bahkan bertentangan. Dalam kajian ulama, hal ini dikenal dengan istilah Musykil Al-Qur’an, yaitu ayat-ayat yang secara zahir terlihat sulit dipahami bila dibandingkan dengan ayat lainnya.

Para ulama sejak dahulu telah menjelaskan bahwa seluruh “pertentangan” tersebut hanyalah kesan lahiriah saja. Jika dipahami dengan benar, maka seluruh ayat Al-Qur’an saling membenarkan dan menguatkan.

Empat Contoh Musykil Al-Qur’an Menurut Ibnu Hajar

Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan beberapa bentuk ayat yang tampak bertentangan, di antaranya:

1. Adanya Ayat yang Menafikan Pertanyaan di Hari Kiamat dan Ayat yang Menetapkannya

Sebagian ayat menyatakan manusia tidak akan ditanya pada hari kiamat, sementara ayat lain menyatakan mereka akan ditanya.

Masalah ini dijawab oleh Abdullah bin Abbas bahwa:

• penafian pertanyaan terjadi sebelum tiupan kedua sangkakala,
• sedangkan penetapan pertanyaan terjadi setelah manusia dibangkitkan.

Ada pula penjelasan bahwa di hari kiamat terdapat banyak keadaan dan tempat. Pada sebagian tempat manusia ditanya, sedangkan pada tempat lain mereka tidak ditanya.

2. Orang Musyrik Menyembunyikan Kekafiran Namun Juga Mengakuinya

Di sebagian ayat, orang-orang kafir tampak mengingkari kesyirikan mereka. Namun pada ayat lain mereka mengakuinya.

Jawabannya:

• mereka berdusta dengan lisan,
• tetapi tangan, kaki, dan anggota tubuh mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka.

Dengan demikian tidak ada pertentangan sama sekali.

3. Mana yang Lebih Dahulu Diciptakan: Bumi atau Langit?

Ada ayat yang menyebut bumi diciptakan terlebih dahulu, sementara ayat lain tampak menunjukkan langit lebih dahulu.

Ibnu Abbas menjelaskan:

• bumi pertama kali diciptakan dalam dua hari,
• kemudian langit disempurnakan dalam dua hari,
• setelah itu bumi dihamparkan, dipasangi gunung, serta dilengkapi berbagai kebutuhan dalam dua hari berikutnya.

Jadi seluruh ayat tersebut saling melengkapi, bukan bertentangan.

4. Penggunaan Kata “كان” untuk Sifat Allah

Dalam bahasa Arab, kata kāna biasanya menunjukkan masa lampau. Namun Al-Qur’an menggunakan kata tersebut pada sifat Allah yang bersifat kekal.

Para ulama menjelaskan:

• kata kāna tidak selalu menunjukkan sesuatu yang telah berakhir,
• tetapi terkadang bermakna “senantiasa” dan terus berlangsung.

Maka ketika Allah disebut:

“Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”

maknanya: Allah senantiasa memiliki sifat tersebut sejak dahulu dan selamanya.

Sikap Tawadhu’ Ulama dalam Perkara yang Belum Jelas

Ada sebuah riwayat ketika Ibnu Abbas ditanya tentang dua ayat:

• satu ayat menyebut sehari seperti seribu tahun,
• ayat lain menyebut sehari seperti lima puluh ribu tahun.

Beliau menjawab:

“Keduanya adalah hari yang disebut Allah dalam kitab-Nya, dan Allah lebih mengetahui tentang keduanya.”

Jawaban ini menunjukkan ketawadhuan para ulama. Mereka tidak memaksakan penafsiran tanpa ilmu.

Sebab Ayat Tampak Berbeda Menurut Az-Zarkasyi

Az-Zarkasyi menjelaskan beberapa sebab mengapa ayat tampak berbeda.

1. Perbedaan Tahapan dan Keadaan

Contohnya penciptaan Nabi Adam:

• dari tanah,
• dari lumpur,
• dari tanah liat,
• dari tanah kering seperti tembikar.

Semua itu bukan pertentangan, tetapi penjelasan tahapan penciptaan.

2. Perbedaan Tema Pembicaraan

Ada ayat tentang pertanyaan tauhid, ada ayat tentang pertanyaan amal, dan ada ayat yang berbicara tentang keadaan tertentu di hari kiamat.

Karena konteksnya berbeda, maka hukumnya pun berbeda.

3. Perbedaan Sudut Pandang Perbuatan

Allah berfirman:

“Bukan kalian yang membunuh mereka, tetapi Allah-lah yang membunuh mereka.”

Artinya:

• manusia melakukan sebab dan usaha,
• sedangkan Allah yang menciptakan hasil dan pengaruhnya.

4. Perbedaan antara Hakikat dan Majaz

Firman Allah:

“Kamu melihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk.”

Maksudnya:

• mereka bukan mabuk sungguhan,
• tetapi sangat ketakutan karena dahsyatnya hari kiamat.

5. Perbedaan Dua Sisi Makna

Allah menyebut:

• hati orang beriman tenang dengan dzikir,
• namun juga bergetar ketika nama Allah disebut.

Keduanya tidak bertentangan:

• hati menjadi tenang karena mengenal Allah,
• tetapi juga takut jika tergelincir dari petunjuk-Nya.

Memahami Ayat “Siapakah yang Lebih Zalim…”

Dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat dengan ungkapan:

“Siapakah yang lebih zalim…”

Sebagian berbicara tentang:

• pendusta atas nama Allah,
• penghalang masjid Allah,
• orang yang berpaling dari ayat Allah,
• dan lainnya.

Para ulama menjelaskan:

• masing-masing adalah yang paling zalim dalam jenis perbuatannya,
• sehingga tidak ada pertentangan antar ayat.

Penutup

Kajian Musykil Al-Qur’an menunjukkan betapa dalam dan sempurnanya Al-Qur’an. Ayat-ayat yang sekilas tampak bertentangan sebenarnya saling menjelaskan ketika dipahami dengan ilmu, konteks, dan metode para ulama.

Karena itu, seorang muslim tidak boleh tergesa-gesa menuduh adanya kontradiksi dalam Al-Qur’an. Semakin dalam seseorang mempelajari tafsir dan bahasa Arab, semakin tampak keselarasan dan keindahan firman Allah.

Sebagaimana ditegaskan Allah:

“Tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Ia diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” — QS. Fussilat: 42

Ketika Nikah Dibatalkan karena Pengakuan Mahram Susuan dan Syarat Wali dalam Pernikahan

Ketika Nikah Dibatalkan karena Pengakuan Mahram Susuan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya akad sosial, tetapi akad syar‘i yang dibangun di atas syarat dan rukun yang ketat. Karena itu, ketika ditemukan penghalang yang merusak keabsahan nikah, maka hukum Islam memberikan aturan rinci untuk menyelesaikannya.

Salah satu pembahasan penting dalam fikih nikah adalah ketika seorang istri mengaku bahwa dirinya sebenarnya haram dinikahi oleh suaminya, misalnya karena hubungan persusuan (rada‘).

Jika Istri Mengaku Ada Hubungan Mahram Susuan

Dalam kitab Fath al-Mu‘in dijelaskan, apabila suami dan istri berselisih lalu istri berkata:

“Aku haram bagimu karena kita memiliki hubungan persusuan.”

Sedangkan suami mengingkarinya, maka istri diminta bersumpah atas pengakuannya. Jika ia bersumpah, pengakuannya diterima dan nikah dihukumi batal.

Mengapa demikian? Karena kemungkinan pengakuan itu benar, dan hukum menjaga larangan menikahi mahram lebih didahulukan.

Namun ada syarat penting: pengakuan ini diterima apabila istri belum menunjukkan keridhaan terhadap akad tersebut, baik saat akad maupun setelahnya.

Misalnya:

ia dinikahkan secara paksa,

atau memberi izin nikah tanpa menentukan calon tertentu,

lalu setelah akad ia belum menunjukkan persetujuan, baik secara lisan maupun dengan tindakan seperti membiarkan hubungan suami istri.

Dalam kondisi ini, klaimnya masih dianggap masuk akal dan tidak bertentangan dengan sikap sebelumnya.

Kapan Pengakuan Tidak Diterima?

Apabila istri telah rela dengan pernikahan tersebut, lalu setelah itu baru mengaku adanya hubungan mahram, maka pengakuannya tidak diterima.

Sebab kerelaannya dianggap sebagai indikator bahwa sebelumnya ia tidak memiliki keberatan.

Kecuali jika ia memiliki uzur, misalnya:

lupa,

keliru,

atau baru teringat setelah akad.

Jika ia menyebut alasan seperti ini, maka pengakuannya masih bisa dipertimbangkan.

Syarat Wali Nikah: Harus Adil, Merdeka, dan Mukallaf

Selain membahas penghalang nikah, Fath al-Mu‘in juga menjelaskan syarat wali.

Wali harus memiliki beberapa syarat pokok:

1. Adil

Wali tidak boleh fasik menurut pendapat mazhab yang mu‘tamad.

Dalilnya adalah hadis:

لا نكاح إلا بولي مرشد

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid (adil dan lurus).”

Artinya, wali harus memiliki integritas agama dan tidak dikenal dengan kefasikan terang-terangan.

Karena kefasikan merupakan kekurangan yang menggugurkan kelayakan kesaksian, maka ia juga menggugurkan hak kewalian.

Meski demikian, sebagian ulama seperti Abu Hamid al-Ghazali berpendapat bahwa wali fasik tetap dapat menikahkan apabila memindahkan kewalian kepada hakim justru lebih bermasalah, misalnya ketika hakimnya juga fasik.

Pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi dan sejumlah ulama lainnya.

2. Merdeka

Budak tidak sah menjadi wali, baik budak sepenuhnya maupun budak yang masih memiliki unsur perbudakan.

Karena status budak menunjukkan kekurangan hak dan otoritas.

3. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak boleh menjadi wali.

Bahkan orang yang kadang sadar dan kadang gila juga tidak sah selama masa gangguan akalnya masih dianggap signifikan.

Namun jika masa gangguannya sangat jarang dan singkat, misalnya hanya sehari dalam setahun, maka dapat ditunggu hingga ia sadar.

Jika Wali Tidak Memenuhi Syarat

Apabila wali gugur karena:

fasik,

budak,

belum baligh,

atau gila,

maka hak kewalian berpindah kepada wali berikutnya yang lebih jauh dalam urutan nasab, bukan langsung kepada hakim.

Contohnya, jika seorang ayah wafat meninggalkan:

anak laki-laki kecil,

dan saudara laki-laki dewasa,

maka hak kewalian berpindah kepada saudara laki-laki tersebut.

Wanita Tidak Bisa Menjadi Wali Nikah

Dalam mazhab Syafi‘i, wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

Ia juga tidak boleh menikahkan anak perempuannya, sekalipun mendapat izin dari wali.

Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifa yang membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam kondisi tertentu.

Penutup

Pembahasan ini menunjukkan bahwa akad nikah dalam Islam sangat dijaga kehormatannya.

Hubungan mahram, syarat wali, dan validitas akad bukan perkara administratif belaka, tetapi bagian dari penjagaan nasab dan kehormatan keluarga.

Karena itu, sebelum menikah perlu dipastikan:

tidak ada hubungan mahram,

wali memenuhi syarat,

dan seluruh rukun nikah terlaksana dengan benar.

Refrensi:

وإذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر حلفت مدعية محرمية وصدقت وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن لم ترضه أي الزوج حال العقد ولا عقبه لإجبارها أو أذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه.

فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها وإن اعتذرت سمعت دعواها للعذر ولكن حلف هو أي الزوج لراضية اعتذرت بنسيان أو غلط.

وشرط في الولي عدالة وحرية وتكليف فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم لان الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق.

هذا هو المذهب للخبر الصحيح "لا نكاح إلا بولي مرشد" [راجع فتح الباري رقم الحديث 5135, حيث نسبه للطبراني في الأوسط ونسبه غيره كذلك إلى مسند الشافعي] أي عدل.

وقال بعضهم: إنه يلي والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق.

ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا على ما اعتمده شيخنا كغيره.

لكن الذي قاله الشيخان إنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء واعتمده السبكي.

ولا لرقيق كله أو بعضه لنقصه ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته نعم: إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر بنحو هرم ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق.

وينقل ضد كل من الفسق والرق والصبا والجنون ولاية لأبعد لا لحاكم ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ لا للحاكم على المعتمد.

ولا ولاية أيضا لأنثى فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة فيهما.

ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما

[زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٤٦٦]

Ngaji Fathul Muin (16): Khiyar karena Aib dan Pelanggaran Syarat dalam Pernikahan

Khiyar karena Aib dan Pelanggaran Syarat dalam Pernikahan

Dalam fikih Islam, pernikahan bukan hanya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga akad yang dibangun di atas kemaslahatan, keharmonisan, dan hak masing-masing pasangan. Karena itu, syariat memberikan hak tertentu apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu tujuan pernikahan, di antaranya adanya cacat (aib) atau tidak terpenuhinya syarat yang disepakati dalam akad.

Pembahasan ini diterangkan para ulama dalam kitab-kitab fikih, termasuk dalam Fathul Mu'in.

Aib yang Memberikan Hak Khiyar

Di antara cacat yang menyebabkan suami atau istri memiliki hak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan adalah:

Ratq, yaitu tertutupnya jalan farji perempuan sehingga menghalangi hubungan suami istri.

Qarn, yakni adanya daging atau tulang yang menghalangi jima’.

Jubb, yaitu terpotongnya alat kelamin.

‘Unnah, yakni impotensi atau ketidakmampuan melakukan hubungan suami istri.

Apabila salah satu dari cacat tersebut ditemukan pada pasangan, maka pihak lainnya memiliki hak untuk melakukan fasakh (pembatalan nikah).

Namun hak ini tidak boleh ditunda-tunda. Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan hak fasakh harus dilakukan secara segera setelah mengetahui adanya aib tersebut. Selain itu, pembatalan dilakukan melalui hakim agar tidak menimbulkan perselisihan dan kekacauan hukum.

Aib yang Tidak Menetapkan Hak Fasakh

Tidak semua kekurangan atau penyakit dianggap sebagai aib yang membolehkan pembatalan nikah. Beberapa hal berikut tidak termasuk penyebab khiyar:

Istihadhah.

Bau mulut.

Bau badan.

Luka bernanah yang terus mengalir.

Sempitnya jalan kemaluan.

Meskipun hal-hal tersebut mungkin menimbulkan ketidaknyamanan, syariat tidak menjadikannya sebagai alasan otomatis untuk membatalkan akad nikah.

Khiyar karena Tidak Sesuainya Syarat

Selain karena aib, hak khiyar juga dapat muncul karena tidak terpenuhinya syarat yang disebutkan dalam akad nikah.

Misalnya ketika salah satu pihak mensyaratkan bahwa pasangan:

masih perawan,

merdeka,

memiliki nasab tertentu,

kaya,

muda,

atau tidak memiliki cacat tertentu.

Jika setelah akad ternyata sifat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka pihak yang dirugikan berhak membatalkan nikah.

Para ulama menegaskan bahwa syarat ini harus disebutkan saat akad berlangsung. Adapun syarat yang hanya dibicarakan sebelum akad tanpa dimasukkan ke dalam akad tidak memiliki kekuatan hukum yang sama.

Menariknya, dalam masalah ini pembatalan nikah tidak harus melalui keputusan hakim. Pihak yang memiliki hak khiyar boleh langsung melakukan fasakh.

Perselisihan tentang Keperawanan

Dalam praktiknya, terkadang muncul sengketa terkait status keperawanan perempuan.

Jika seorang perempuan disyaratkan masih perawan, lalu setelah akad diketahui tidak demikian, kemudian perempuan mengaku bahwa keperawanannya hilang setelah bersama suaminya, sedangkan suami mengingkari, maka ucapan perempuan diterima dengan sumpahnya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan akad dan menolak fasakh.

Demikian pula jika perempuan mengaku bahwa suamilah yang menghilangkan keperawanannya, maka pengakuannya diterima dengan sumpahnya.

Namun dalam persoalan mahar, suami juga dapat dibenarkan dengan sumpahnya terkait hak pengurangan mahar menjadi setengah apabila terjadi talak sebelum dukhul.

Sebagian Unsur Kafa’ah Tidak Bisa Saling Menggantikan

Dalam pembahasan kafa’ah (kesetaraan pasangan), para ulama menjelaskan bahwa sebagian unsur kafa’ah tidak dapat menutupi kekurangan unsur lainnya.

Karena itu:

perempuan merdeka non-Arab tidak dianggap sekufu dengan budak Arab,

dan perempuan merdeka yang fasik tidak sekufu dengan budak yang saleh.

Hal ini menunjukkan bahwa standar kafa’ah dalam fikih dibangun dari beberapa unsur yang masing-masing memiliki penilaian tersendiri.

Penilaian terhadap Profesi dan Pengaruh Adat

Sebagian ulama membahas profesi-profesi yang dianggap rendah dalam masyarakat. Namun Al-Mutawalli menegaskan bahwa profesi pembuat roti tidak termasuk pekerjaan hina.

Adapun jika suatu masyarakat terbiasa memuliakan pekerjaan tertentu yang oleh sebagian ulama dahulu dianggap rendah, maka adat tersebut tidak dijadikan ukuran. Akan tetapi untuk profesi yang belum disebutkan ulama, maka penilaiannya dikembalikan kepada adat masyarakat setempat, khususnya adat daerah perempuan tersebut.

Penutup

Pembahasan ini menunjukkan betapa rinci perhatian syariat Islam terhadap hak-hak suami istri dalam pernikahan. Syariat tidak hanya menjaga sahnya akad, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan, kenyamanan, dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dengan memahami aturan khiyar, aib, dan kafa’ah, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih pasangan serta lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga sesuai tuntunan fikih Islam.