Jumat, 20 November 2026

Ngaji Shafwatul Bayan #1: Memahami Inti Risalah Nabi Muhammad

Memahami Inti Risalah Nabi Muhammad: Membangun Manusia Sebelum Membangun Peradaban*


Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, pendidikan selalu menjadi salah satu fondasi utama kemajuan. Sebab, kemuliaan sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, teknologi, atau kekuasaan, tetapi juga oleh kualitas manusia yang membangunnya.

Jauh sebelum teori-teori pendidikan modern berkembang, Rasulullah ﷺ telah menegaskan hakikat misi kerasulannya melalui sebuah ungkapan yang singkat, tetapi sarat makna:

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

“Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar.”

Ungkapan ini bukan sekadar penjelasan tentang profesi atau aktivitas mengajar. Lebih dari itu, ia merupakan gambaran mendasar tentang risalah kenabian: membimbing manusia, mencerdaskan akal, memperbaiki akhlak, dan mengantarkan mereka menuju kehidupan yang diridhai Allah Swt.

Sejarah di Balik Ungkapan

Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ‘anhuma, suatu ketika Rasulullah ﷺ memasuki masjid. Di dalamnya, beliau mendapati dua kelompok sahabat yang sedang melakukan aktivitas berbeda.

Kelompok pertama sedang membaca Al-Qur’an dan berdoa kepada Allah Swt. Sementara kelompok kedua sedang mempelajari ilmu dan saling mengajarkannya.

Melihat kedua majelis tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda bahwa keduanya berada dalam kebaikan. Kelompok pertama membaca Al-Qur’an dan berdoa kepada Allah; jika Allah menghendaki, doa mereka dikabulkan, dan jika tidak, Allah menundanya. Adapun kelompok kedua belajar dan mengajar. Kemudian beliau menegaskan:

وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

“Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar.”

Setelah itu, Rasulullah ﷺ duduk bergabung bersama kelompok yang sedang belajar dan mengajar.

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa majelis ilmu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan, Rasulullah ﷺ secara langsung menunjukkan penghargaan terhadap aktivitas pendidikan dengan memilih untuk duduk bersama orang-orang yang sedang belajar.

Mengapa Rasulullah Menegaskan Diri sebagai Pengajar?

Kata innamā dalam bahasa Arab merupakan salah satu bentuk pembatasan atau pengkhususan (hashr). Adapun kata mu‘alliman menunjukkan sosok yang mengajar dan mendidik.

Penegasan ini memberikan pemahaman bahwa salah satu inti utama risalah Rasulullah ﷺ adalah pendidikan. Beliau tidak hadir untuk membangun kekuasaan demi kekuasaan, mengumpulkan kekayaan, atau mengejar kemegahan dunia. Beliau diutus untuk membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, dari kerusakan akhlak menuju kemuliaan budi pekerti, dan dari kesesatan menuju petunjuk Allah.

Dengan demikian, pendidikan dalam Islam tidak sekadar memindahkan pengetahuan dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Pendidikan adalah proses membentuk manusia agar mengetahui kebenaran, memahami kehidupan, dan mampu mengamalkan ilmu dalam perilaku sehari-hari.

Tiga Prinsip Pendidikan dalam Risalah Nabi

Dari ungkapan Innamā bu‘itstu mu‘alliman, terdapat beberapa prinsip penting yang relevan untuk dunia pendidikan sepanjang zaman.

Pertama, ilmu merupakan landasan amal.

Rasulullah ﷺ memberikan perhatian besar terhadap majelis ilmu. Hal ini mengajarkan bahwa setiap amal semestinya dibangun di atas pengetahuan dan pemahaman yang benar. Ibadah tanpa ilmu berisiko terjerumus dalam kekeliruan, sedangkan ilmu tanpa amal kehilangan sebagian besar manfaatnya.

Pendidikan ideal bukan hanya melahirkan orang yang mengetahui banyak hal, melainkan juga manusia yang mampu mengamalkan pengetahuannya dengan penuh tanggung jawab.

Kedua, pendidikan harus membentuk manusia secara utuh.

Pendidikan Rasulullah ﷺ tidak terbatas pada persoalan ibadah ritual. Beliau mengajarkan akidah, ibadah, akhlak, hubungan sosial, etika perdagangan, tanggung jawab keluarga, hingga kepedulian terhadap lingkungan.

Artinya, pendidikan tidak cukup hanya mencerdaskan akal, tetapi juga harus membersihkan hati, membentuk karakter, dan mengarahkan perilaku. Kecerdasan tanpa akhlak dapat melahirkan kesombongan, sementara keterampilan tanpa tanggung jawab dapat menjadi sumber kerusakan.

Ketiga, pendidikan harus dilaksanakan dengan keteladanan dan kelembutan.

Rasulullah ﷺ merupakan pendidik yang memahami keadaan dan kemampuan orang-orang yang beliau bimbing. Beliau mengajar dengan sabar, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan contoh konkret, serta tidak mempermalukan orang yang melakukan kesalahan.

Beliau juga menjadi teladan nyata atas segala sesuatu yang diajarkannya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berlangsung melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap, tindakan, dan kepribadian seorang pendidik.

Guru dan Pendidikan: Pewaris Misi Kenabian

Ungkapan Innamā bu‘itstu mu‘alliman seharusnya menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik guru, ustaz, dosen, pengasuh pesantren, maupun orang tua.

Menjadi pendidik bukan sekadar menjalankan pekerjaan atau menyampaikan materi pelajaran. Ada tanggung jawab besar untuk membimbing manusia agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama.

Di sinilah letak kemuliaan seorang pendidik. Ia mungkin tidak selalu menyaksikan secara langsung hasil dari setiap ilmu yang diajarkannya. Namun, satu pengetahuan yang diamalkan oleh muridnya dapat berkembang menjadi kebaikan yang terus mengalir, bahkan setelah sang guru meninggalkan dunia.

Pada akhirnya, membangun peradaban tidak cukup dengan mendirikan gedung-gedung megah, mengembangkan teknologi, atau memperkuat institusi. Semua itu harus dimulai dengan membangun manusianya. Dan membangun manusia membutuhkan pendidikan.

Karena itu, semangat Innamā bu‘itstu mu‘alliman hendaknya terus hidup dalam setiap ruang pendidikan: bahwa tugas pendidik bukan sekadar membuat murid menjadi pintar, melainkan membantu mereka menjadi manusia yang benar, berkarakter, dan membawa manfaat bagi kehidupan.

*) Tulisan ini bersumber dari Ngaji Shafwatul Bayan pada Kamis, 19/11/26, di platform live TikTok

Ngaji Fathul Muin #67: Fasakh Nikah ketika suami tak mampu Memberikan Nafkah


Fasakh Nikah karena Suami Tidak Memberikan Nafkah

Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah merupakan salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Nafkah bukan sekadar pemberian materi, melainkan bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Karena itu, ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah, terlebih ketika ia pergi jauh dan tidak diketahui keberadaannya, istri dapat menghadapi kesulitan yang serius.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan tidak membiarkan seorang istri terus-menerus berada dalam penderitaan tanpa jalan keluar. Dalam pembahasan fikih, salah satu jalan yang dibicarakan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah fasakh nikah.

Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan persoalan fasakh nikah ketika suami sedang ghaib (tidak berada di tempat) dan mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah.

Persoalan ini menjadi lebih rumit apabila suami meninggalkan sebagian hartanya kepada istri, baik berupa barang titipan maupun harta lainnya. Apabila istri memiliki piutang kepada suaminya, seperti mahar yang belum dibayar atau utang lainnya, apakah ia boleh mengambil sendiri harta suami yang berada dalam penguasaannya?

Sebagian ulama menjelaskan bahwa pada dasarnya istri tidak boleh mengambil sendiri harta tersebut tanpa izin hakim. Sebab, pengelolaan harta orang yang sedang ghaib merupakan kewenangan hakim. Namun, apabila istri mengetahui bahwa hakim tidak akan memberikan haknya kecuali dengan mengambil harta tersebut darinya, ia diperbolehkan mengambil haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah harta yang tersedia habis, apabila istri hendak mengajukan fasakh karena suami tidak mampu memberikan nafkah, ia harus membuktikan keadaan suaminya. Jika tidak ada orang yang mengetahui keberadaan harta suami, istri dapat mengajukan pengakuan bahwa suaminya tidak memiliki harta yang tersedia dan tidak meninggalkan nafkah, disertai sumpah sebagaimana ketentuan fikih.

Dalam persoalan fasakh karena tidak adanya nafkah, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, apabila suami sebenarnya kaya atau berkecukupan, tetapi tidak memberikan nafkah, istri tidak serta-merta diperbolehkan melakukan fasakh selama kabar suami masih diketahui.

Namun, apabila suami menghilang, kabarnya terputus, dan tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah, terdapat pendapat yang membolehkan fasakh karena keadaan tersebut menyerupai kesulitan ekonomi.

Sejumlah ulama muhaqqiq dari kalangan muta'akhkhirin bahkan memilih pendapat yang lebih memberikan kemudahan kepada istri. Menurut mereka, apabila nafkah tidak mungkin diperoleh dari suami, baik karena tempat tinggalnya tidak diketahui maupun karena sulitnya menuntut nafkah darinya, istri diperbolehkan melakukan fasakh melalui hakim, meskipun keadaan ekonomi suami sebenarnya kaya atau tidak diketahui.

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Shalah dan sejumlah ulama lainnya. Mereka memandang bahwa inti disyariatkannya fasakh adalah menghilangkan kemudaratan yang dialami istri.

Al-'Allamah ath-Thanbadawi menjelaskan bahwa ketika seorang istri tidak dapat memperoleh nafkah dari suaminya, penderitaan tetap terjadi meskipun suaminya secara materi tergolong kaya. Sebab, kekayaan yang tidak dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan istri tidak memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidupnya.

Beliau menguatkan pendapat tersebut dengan firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam agama.” (QS. Al-Hajj: 78).

Juga dengan sabda Rasulullah ﷺ:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

“Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan penuh kemudahan.”

Dengan demikian, tujuan utama fasakh bukanlah mempermudah perceraian, melainkan memberikan jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga telah menimbulkan kemudaratan yang tidak dapat diatasi.

Meskipun demikian, fasakh tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Harus ada pembuktian bahwa suami benar-benar mengalami kesulitan ekonomi atau bahwa nafkah memang tidak mungkin diperoleh darinya, sesuai pendapat fikih yang dijadikan pegangan. Pembuktian dapat dilakukan melalui pengakuan suami atau kesaksian yang memenuhi ketentuan.

Pada dasarnya, perkara ini diajukan kepada hakim agar keputusan fasakh dilakukan melalui prosedur yang benar. Namun, apabila di daerah tersebut tidak terdapat hakim atau istri benar-benar tidak mampu mengajukan perkara kepadanya, sejumlah ulama memberikan kelonggaran. Dalam keadaan darurat seperti itu, istri diperbolehkan melakukan fasakh sendiri dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Di antara persyaratan yang disebutkan dalam kitab adalah istri tetap tinggal di tempat tinggal yang ditempatinya ketika suami pergi, tidak melakukan nusyuz, serta bersumpah bahwa suami tidak memiliki harta yang tersedia dan tidak meninggalkan nafkah.

Dalam pendapat yang mensyaratkan masa penangguhan, hakim memberikan waktu tiga hari tiga malam untuk memastikan keadaan suami. Setelah masa tersebut berakhir, fasakh dapat dilakukan pada hari keempat. Akan tetapi, terdapat pula pendapat ulama yang menyatakan bahwa fasakh terhadap suami yang ghaib tidak perlu menunggu masa tiga hari.

Hal penting lainnya adalah apabila ada orang lain yang bersedia memberikan nafkah kepada istri secara sukarela, istri tidak wajib menerima pemberian tersebut. Ia tetap memiliki hak untuk mengajukan fasakh apabila persyaratannya telah terpenuhi.

Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa fikih Islam tidak hanya berbicara tentang kewajiban seorang istri untuk menaati suami, tetapi juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan melindungi keluarganya. Hubungan pernikahan bukanlah ruang untuk membiarkan salah satu pihak terus-menerus menanggung penderitaan.

Fasakh merupakan salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap hak perempuan ketika tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat diwujudkan dan kemudaratan tidak dapat dihindari.

Namun, perbedaan pendapat ulama dalam persoalan ini harus tetap dihormati. Pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i perlu dibedakan dari pendapat pilihan sebagian ulama muta'akhkhirin. Penerapannya pun harus mempertimbangkan keadaan nyata, pembuktian, serta kewenangan hakim.

Sebab, keindahan syariat bukan hanya terletak pada ketegasan hukum, tetapi juga pada keadilan, kasih sayang, dan upaya menghilangkan kesulitan dari kehidupan manusia.

Kamis, 19 November 2026

SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS


SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS

Banyak orang mengira bahwa fokus berarti memaksa pikiran untuk terus berkonsentrasi. Padahal, fokus bukan sekadar kemampuan mempertahankan perhatian, melainkan keterampilan mengarahkan pikiran, mengendalikan gangguan, dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Seseorang yang memiliki fokus bukan berarti tidak pernah terdistraksi. Ia mungkin mengalami kebosanan, pikiran yang melayang, atau keinginan untuk mengerjakan hal lain. Namun, ia mampu menyadari gangguan tersebut dan mengembalikan perhatiannya kepada pekerjaan yang sedang dilakukan.

Kabar baiknya, fokus bukan bakat bawaan semata. Ia dapat dilatih melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Lima Kebiasaan untuk Melatih Fokus

Pertama, tentukan satu pekerjaan utama. Sebelum memulai aktivitas, tanyakan kepada diri sendiri: Apa satu pekerjaan terpenting yang harus saya selesaikan hari ini? Tuliskan maksimal tiga prioritas, kemudian dahulukan yang paling penting. Jangan biarkan terlalu banyak pekerjaan memenuhi pikiran sekaligus.

Kedua, latih konsentrasi secara bertahap. Mulailah dengan bekerja selama 10–15 menit tanpa berpindah aktivitas. Setelah terbiasa, tingkatkan menjadi 20 menit, kemudian 25 menit. Berikan jeda istirahat sekitar lima menit sebelum melanjutkan pekerjaan. Jangan memaksakan durasi panjang jika kemampuan konsentrasi masih terbatas.

Ketiga, kendalikan sumber gangguan. Jauhkan ponsel, matikan notifikasi yang tidak penting, dan hindari membuka media sosial ketika sedang bekerja. Ingat, setiap kali perhatian berpindah, kita membutuhkan waktu untuk kembali membangun konsentrasi.

Keempat, biasakan mengembalikan pikiran. Ketika pikiran melayang, jangan menyalahkan diri sendiri. Sadari bahwa perhatian sedang teralihkan, tarik napas perlahan, lalu kembalilah mengerjakan tugas. Kemampuan untuk kembali fokus merupakan bagian penting dari latihan konsentrasi.

Kelima, selesaikan sebelum berpindah. Ketika muncul pekerjaan baru, catat terlebih dahulu. Jangan langsung meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan, kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Biasakan menyelesaikan satu tahapan pekerjaan sebelum memulai tahapan berikutnya.

Bangun Rutinitas Fokus Harian

Latihan fokus tidak harus rumit. Cukup sediakan waktu beberapa menit untuk membangun kebiasaan berikut:

• Pagi: tentukan tiga prioritas pekerjaan. • Sebelum bekerja: tenangkan diri dan tetapkan target. • Saat bekerja: fokus pada satu tugas selama 10–25 menit. • Setelah bekerja: istirahat sekitar lima menit. • Siang: evaluasi dan atur kembali prioritas. • Malam: periksa pekerjaan yang sudah selesai dan siapkan agenda esok hari.

Tidak perlu langsung sempurna. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan secara konsisten.

Tiga Prinsip Utama: Tenang, Terarah, dan Tuntas

Ada tiga prinsip yang dapat dijadikan pegangan dalam melatih fokus.

Tenang berarti tidak terburu-buru menanggapi setiap pikiran, pesan, atau gangguan. Belajar mengendalikan diri sebelum memberikan respons.

Terarah berarti mengetahui apa yang sedang dikerjakan, apa tujuannya, dan mengapa pekerjaan tersebut penting. Tidak sekadar sibuk, tetapi benar-benar produktif.

Tuntas berarti membiasakan diri menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Tidak mudah berpindah hanya karena muncul rasa bosan atau keinginan melakukan sesuatu yang lain.

Ketiga prinsip ini selaras dengan firman Allah SWT:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 7–8).

Ayat ini mengajarkan pentingnya mengisi kehidupan dengan kesungguhan dan amal yang bermanfaat. Setelah menyelesaikan satu urusan, jangan larut dalam kelengahan. Arahkan kembali tenaga dan perhatian kepada pekerjaan berikutnya, dengan tetap menggantungkan harapan kepada Allah.

Kenali Hambatan Fokus dalam Diri

Setiap orang memiliki hambatan yang berbeda. Ada yang sulit memulai pekerjaan, mudah bosan, sering menunda, terlalu banyak berpikir, atau mudah terganggu oleh ponsel dan lingkungan.

Karena itu, jangan hanya meniru cara orang lain. Kenali terlebih dahulu kelemahan diri, kemudian latih secara bertahap sesuai kemampuan.

Jika saat ini hanya mampu berkonsentrasi selama 10–20 menit, jadikan durasi tersebut sebagai titik awal. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang yang mampu bekerja selama berjam-jam.

Mulailah dari Satu Langkah yang Jelas

Pada akhirnya, fokus bukan tentang mengerjakan sebanyak mungkin pekerjaan dalam satu waktu. Fokus adalah memberikan perhatian terbaik kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi.

Jangan menunggu suasana hati sempurna untuk memulai. Mulailah meskipun sedikit. Jangan berkecil hati ketika perhatian teralihkan. Kembalilah. Jangan terlalu sibuk memikirkan banyak hal hingga lupa menyelesaikan satu hal yang sudah dimulai.

Sebab, produktivitas bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang dimulai, tetapi juga seberapa banyak pekerjaan bermanfaat yang berhasil diselesaikan.

Tenang dalam pikiran, terarah dalam tindakan, dan tuntas dalam pekerjaan.

#PengembanganDiri #MelatihFokus #ManajemenDiri #Produktivitas #MotivasiIslami #DisiplinDiri

Ngaji Fathul Muin #66: Fasakh Nikah karena Kesulitan Nafkah


Fasakh Nikah karena Kesulitan Nafkah: Perlindungan Hak dan Kehormatan Istri dalam Islam

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Salah satu kewajiban utama seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri, berupa kebutuhan pokok yang menunjang kehidupan rumah tangga.

Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seorang suami mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dalam keadaan demikian, Islam memberikan ketentuan yang menjaga keseimbangan antara hak suami dan perlindungan terhadap istri, salah satunya melalui fasakh nikah.

Dalam kitab Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan:

وَشُرِعَ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمَرْأَةِ

“Fasakh disyariatkan untuk menghilangkan kemudaratan yang dialami perempuan.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa fasakh bukanlah jalan untuk meremehkan ikatan pernikahan, melainkan bentuk perlindungan syariat ketika seorang istri mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi akibat ketidakmampuan suaminya menjalankan kewajiban.

Hak Istri ketika Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah

Seorang istri yang telah balig dan berakal diperbolehkan melakukan fasakh apabila suaminya benar-benar tidak mampu memenuhi nafkah wajib, baik karena tidak memiliki harta maupun penghasilan dari pekerjaan yang layak dan halal.

Nafkah minimal yang menjadi ukuran dalam pembahasan ini mencakup makanan pokok dan pakaian yang wajib diberikan. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa makanan yang wajib adalah satu mud atau kurang sesuai ketentuan nafkah, sedangkan pakaian meliputi kebutuhan pokok seperti baju, kerudung, dan pakaian musim dingin.

Adapun kebutuhan tambahan seperti lauk-pauk, nafkah pembantu, sandal, celana, kasur, bantal, dan peralatan rumah tangga tidak semuanya menjadi alasan yang membolehkan fasakh ketika suami tidak mampu memenuhinya.

Demikian pula, ketidakmampuan membayar nafkah yang telah berlalu, seperti nafkah hari kemarin atau hari-hari sebelumnya, tidak menjadi alasan fasakh. Sebab, nafkah tersebut telah berubah menjadi utang yang menjadi tanggungan suami.

Hal ini menunjukkan bahwa syariat membedakan antara kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan kewajiban yang telah berubah menjadi tanggungan utang.

Tidak Mampu Menyediakan Tempat Tinggal dan Membayar Mahar

Selain nafkah makanan dan pakaian, ketidakmampuan menyediakan tempat tinggal yang wajib juga dapat menjadi alasan fasakh, meskipun tempat tinggal tersebut bukan sesuatu yang biasa dimiliki oleh keluarga sebelumnya.

Demikian pula, seorang istri dapat melakukan fasakh apabila suaminya tidak mampu membayar mahar yang telah jatuh tempo, dengan syarat istri belum menerima mahar tersebut dan ketidakmampuan terjadi sebelum hubungan suami istri yang dilakukan secara sukarela.

Dalam keadaan ini, hak fasakh harus segera digunakan setelah mengajukan perkara kepada hakim. Apabila istri menunda tanpa alasan yang dibenarkan, hak fasakh dapat gugur.

Namun, apabila hubungan suami istri terjadi karena paksaan, istri tetap memiliki hak fasakh meskipun hubungan tersebut telah terjadi.

Jika mahar telah diterima sebagian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian menyatakan bahwa istri tidak lagi memiliki hak fasakh, sedangkan ulama lainnya tetap membolehkannya. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam penerapan hukum pada keadaan tertentu.

Kapan Suami Dianggap Tidak Mampu?

Ketidakmampuan suami tidak hanya dinilai dari keadaan tidak memiliki uang sama sekali. Dalam fikih, beberapa keadaan juga dapat dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan.

Misalnya, harta suami berada di tempat yang jauh sejauh perjalanan qashar sehingga tidak dapat segera digunakan untuk memenuhi nafkah. Dalam keadaan ini, istri tidak wajib menunggu, kecuali suami menyatakan sanggup mendatangkan hartanya dalam waktu yang diberikan.

Demikian pula, apabila suami memiliki piutang yang belum dapat diterima atau memiliki utang yang telah jatuh tempo sementara ia tidak mampu membayarnya, keadaan tersebut dapat menjadi pertimbangan.

Suami yang mampu bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, atau mengalami sesuatu yang menghalanginya untuk memperoleh penghasilan, juga dapat dinilai tidak mampu apabila keadaan tersebut benar-benar terjadi.

Fasakh sebagai Jalan Menghilangkan Kemudaratan

Ketentuan fasakh karena kesulitan nafkah mengajarkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak dan kesejahteraan perempuan dalam rumah tangga. Seorang istri tidak diwajibkan bertahan dalam keadaan yang membahayakan kehidupannya hanya karena ikatan pernikahan.

Di sisi lain, fasakh bukanlah keputusan yang boleh dilakukan secara sembarangan. Ketidakmampuan suami harus benar-benar terbukti, dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan fikih serta proses hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa pernikahan harus dibangun di atas tanggung jawab, kasih sayang, dan pemenuhan hak. Ketika kewajiban tidak mampu dijalankan dan kemudaratan terus berlangsung, syariat menyediakan jalan keluar yang menjaga kehormatan serta hak kedua belah pihak.

Islam tidak hanya mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga memberikan perlindungan agar kesabaran tidak berubah menjadi penderitaan yang berkepanjangan.

Rabu, 18 November 2026

Jargon Kemajuan dalam Perspektif Islam dan Barat


Jargon Kemajuan dalam Perspektif Aswaja dan Liberalisme: Menimbang Arah Peradaban antara Materialisme dan Spiritualitas*


“Kemajuan bukan hanya tentang apa yang dibangun, tetapi tentang manusia seperti apa yang dihasilkan oleh peradaban.”

Pendahuluan

Kata kemajuan sering kali menjadi jargon yang menarik dalam kehidupan modern. Sebuah bangsa disebut maju ketika ekonominya berkembang, teknologinya canggih, infrastrukturnya megah, industrinya kuat, dan masyarakatnya menikmati kehidupan yang serba mudah. Ukuran-ukuran tersebut memang penting. Namun, apakah semua itu sudah cukup untuk menyebut sebuah masyarakat sebagai masyarakat yang beradab?

Pertanyaan mendasarnya adalah: maju menurut siapa dan untuk apa?

Dalam perspektif Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), kemajuan tidak cukup diukur dari keberhasilan membangun fasilitas fisik, mengembangkan teknologi, atau meningkatkan kekayaan. Kemajuan juga harus dilihat dari kualitas manusia yang dihasilkan: apakah semakin beriman, berilmu, berakhlak, adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kemanfaatan kepada sesama?

Dengan demikian, pembahasan mengenai jargon kemajuan perlu diarahkan pada perbedaan paradigma, khususnya antara pandangan Islam dan corak pemikiran liberal-sekuler yang berkembang dalam sejarah modern Barat.

Memahami Dua Paradigma

Tradisi pemikiran Aswaja berpijak pada Al-Qur'an, Sunnah, serta khazanah keilmuan para ulama. Akal digunakan untuk memahami realitas, mengembangkan ilmu, dan menyelesaikan persoalan kehidupan, tetapi tetap berada dalam hubungan yang harmonis dengan wahyu.

Sementara itu, pemikiran liberal-sekuler merupakan salah satu arus pemikiran modern yang berkembang melalui sejarah intelektual Barat, terutama sejak Renaissance dan Abad Pencerahan (Enlightenment). Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan pandangan terhadap otoritas agama, kebebasan individu, rasionalitas, serta hubungan antara agama dan negara.

Dalam arus pemikiran tersebut terdapat beberapa konsep penting, yaitu rasionalisme, humanisme, individualisme, sekularisme, dan materialisme.

Rasionalisme menempatkan akal sebagai instrumen utama pengetahuan. Humanisme memberikan perhatian besar terhadap martabat dan kemampuan manusia. Individualisme menekankan kebebasan serta kepentingan pribadi. Sekularisme menghendaki pemisahan agama dari sebagian atau seluruh urusan publik. Adapun materialisme cenderung menjadikan materi sebagai orientasi utama dalam memahami realitas dan keberhasilan hidup.

Konsep-konsep tersebut memiliki sejarah, perkembangan, dan keragaman pemikiran. Karena itu, pembahasannya tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan seluruh pemikiran Barat, melainkan mengkritisi kecenderungan liberal-sekuler ketika dijadikan ukuran tunggal kemajuan peradaban.

Akal, Manusia, dan Kebebasan dalam Timbangan Islam

Islam tidak pernah memusuhi akal. Justru Al-Qur'an berkali-kali mengajak manusia berpikir, merenungkan alam semesta, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa.

Akan tetapi, akal bukanlah sumber kebenaran yang berdiri tanpa batas. Ada wilayah yang dapat dijangkau oleh akal dan ada perkara yang membutuhkan petunjuk wahyu. Dalam pandangan Aswaja, akal dan wahyu bukan dua kekuatan yang harus dipertentangkan, melainkan dua hal yang saling melengkapi dalam memahami kehidupan.

Demikian pula dalam memandang manusia. Humanisme memberikan sumbangan penting berupa perhatian terhadap martabat, pendidikan, dan potensi kemanusiaan. Islam juga mengakui kemuliaan manusia. Namun, manusia tidak ditempatkan sebagai pusat mutlak kehidupan. Manusia adalah hamba Allah sekaligus khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.” (QS. Al-Isra': 70).

Kemuliaan manusia bukan alasan untuk melepaskan diri dari ketentuan Allah, tetapi menjadi amanah untuk menjalani kehidupan dengan baik.

Begitu pula kebebasan individu. Islam mengakui hak manusia atas kehidupan, harta, kehormatan, dan pilihan dalam perkara yang dibenarkan syariat. Namun, kebebasan tidak berarti boleh melakukan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan hak orang lain, kepentingan masyarakat, dan ketentuan Allah.

Islam mengajarkan keseimbangan antara hak pribadi, ukhuwah, dan tanggung jawab sosial. Sebab, manusia bukan makhluk yang hidup sendirian, melainkan bagian dari keluarga dan masyarakat.

Agama, Negara, dan Kehidupan Publik

Salah satu perkembangan penting dalam sejarah Barat modern adalah munculnya gagasan sekularisme, yakni pemisahan otoritas agama dari urusan negara dan kehidupan publik dalam berbagai bentuk.

Gagasan tersebut memiliki latar sejarah tersendiri, terutama berkaitan dengan konflik otoritas keagamaan dan politik di Eropa. Dalam perkembangannya, sekularisme dikaitkan dengan netralitas negara, kebebasan berkeyakinan, serta pengelolaan pendidikan dan pemerintahan yang tidak didasarkan pada otoritas keagamaan tertentu.

Namun, dalam perspektif Islam, agama tidak hanya mengatur hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Agama juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan kepemimpinan.

Artinya, aktivitas publik tetap membutuhkan nilai moral. Pendidikan tidak cukup menghasilkan orang pintar, tetapi juga harus membentuk manusia beradab. Ekonomi tidak cukup menghasilkan keuntungan, tetapi harus memperhatikan keadilan. Kekuasaan tidak cukup menghasilkan stabilitas, tetapi harus dijalankan dengan amanah.

Materialisme dan Ukuran Keberhasilan

Dalam kehidupan modern, keberhasilan sering kali diukur melalui kepemilikan harta, status sosial, kenyamanan, kekuatan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Ukuran tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi persoalan apabila dijadikan tujuan tertinggi kehidupan.

Islam tidak melarang manusia mencari kekayaan dan menikmati kehidupan dunia. Bahkan, umat Islam diperintahkan untuk bekerja, berusaha, dan membangun kesejahteraan. Akan tetapi, kekayaan harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai tujuan akhir.

Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (QS. Al-Qashash: 77).

Ayat ini memberikan prinsip keseimbangan yang sangat mendasar: dunia tidak boleh ditinggalkan, tetapi akhirat tidak boleh dilupakan.

Abad Pencerahan Eropa memang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, demokrasi modern, hak sipil, dan kebebasan berpikir. Islam sendiri menghargai sikap kritis dan pengembangan ilmu. Namun, kritik harus dibangun di atas pengetahuan, keadilan, dan penghormatan terhadap tradisi keilmuan, bukan sekadar penolakan terhadap segala sesuatu yang diwariskan generasi sebelumnya.

Mengukur Kemajuan: Lebih dari Sekadar Angka

Indikator kemajuan yang sering digunakan dalam dunia modern meliputi perkembangan teknologi dan industri, kekuatan ekonomi, kualitas pendidikan, demokrasi, hak asasi manusia, serta infrastruktur fisik dan digital.

Semua itu merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya ekonomi dan inovasi, ketertinggalan akademik, korupsi, konflik, ketidakstabilan, dan ketergantungan terhadap negara lain merupakan persoalan yang perlu diatasi.

Namun, ukuran material tersebut belum mencakup seluruh dimensi peradaban.

Sebuah negara mungkin memiliki gedung pencakar langit, teknologi mutakhir, dan kekayaan melimpah, tetapi apabila masyarakatnya kehilangan kejujuran, keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab, maka kemajuan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki semangat keagamaan tinggi tetapi mengabaikan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemandirian ekonomi juga belum mencapai kemajuan yang menyeluruh.

Karena itu, kemajuan harus dibangun di atas keseimbangan iman, ilmu, dan akhlak.

Fondasi Peradaban dalam Perspektif Aswaja

Dalam perspektif Aswaja, agama menjadi pusat orientasi kehidupan. Wahyu menjadi sumber nilai dan pedoman, akhlak menjadi fondasi perilaku, sedangkan ilmu harus melahirkan amal dan kemanfaatan.

Peradaban yang ideal membutuhkan beberapa kekuatan sekaligus: akidah yang kokoh, ilmu yang luas, akhlak yang mulia, keadilan sosial, kepemimpinan yang amanah, serta persatuan umat.

Teknologi dan ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk kemaslahatan manusia. Keduanya dapat digunakan untuk memperkuat pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, membangun ekonomi, memperluas dakwah, dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Sebaliknya, ketika fondasi iman dan akhlak melemah, kemajuan dapat kehilangan arah. Dominasi hawa nafsu, orientasi materialistik, korupsi, kezaliman, perpecahan, serta hilangnya adab dalam politik dan pendidikan dapat merusak kehidupan masyarakat.

Kemajuan material memang membawa banyak manfaat, tetapi tanpa keseimbangan moral dan spiritual, masyarakat berisiko menghadapi krisis makna, melemahnya hubungan keluarga, berkurangnya kepedulian sosial, serta meningkatnya individualisme. Hal ini bukan berarti seluruh masyarakat Barat mengalami keadaan tersebut atau teknologi menjadi penyebab tunggalnya. Persoalannya terletak pada bagaimana manusia menentukan nilai dan menggunakan kemajuan.

Dengan demikian, iman memberikan arah, ilmu membimbing pemahaman, akhlak menjaga penggunaan kekuasaan dan teknologi, sedangkan kemajuan material menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan.

Tantangan dan Agenda Kebangkitan Umat

Umat Islam memiliki modal yang besar untuk membangun peradaban. Jumlah penduduk Muslim yang besar, semangat generasi muda dalam mempelajari agama, tradisi keilmuan, pendidikan pesantren, serta jaringan lembaga pendidikan Islam merupakan potensi yang sangat berharga.

Namun, potensi tersebut harus diwujudkan menjadi kualitas, karya, dan kemandirian.

Masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, mulai dari ketergantungan terhadap teknologi dan inovasi, krisis moral dan adab, fanatisme dan perpecahan, ketimpangan pendidikan, hingga lemahnya kemandirian ekonomi dan kepemimpinan.

Karena itu, diperlukan agenda strategis yang terarah.

Pertama, menguatkan akidah sebagai fondasi kehidupan. Kedua, menghidupkan ilmu syar'i sekaligus mengembangkan sains modern. Ketiga, membangun akhlak publik yang menjunjung kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Keempat, memperkuat ekonomi umat agar lebih mandiri. Kelima, merekonstruksi pendidikan yang mengintegrasikan ilmu dan adab. Keenam, memperkuat persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Ketujuh, membangun kepemimpinan yang amanah, berintegritas, dan berpihak pada kemaslahatan.

Inilah pekerjaan besar yang membutuhkan keterlibatan ulama, pendidik, pemimpin, ilmuwan, pengusaha, dan generasi muda.

Penutup: Maju Tanpa Kehilangan Arah

Kemajuan bukanlah sesuatu yang harus ditolak hanya karena berasal dari perkembangan peradaban lain. Islam mengajarkan sikap terbuka terhadap ilmu, pengalaman, dan teknologi yang bermanfaat. Namun, keterbukaan harus disertai kemampuan memilah, menimbang, dan menjaga prinsip akidah serta syariat.

Kita perlu menguasai ilmu pengetahuan tanpa kehilangan keimanan, mengembangkan teknologi tanpa mengabaikan akhlak, membangun kekuatan ekonomi tanpa terjebak materialisme, serta memperjuangkan kebebasan tanpa melepaskan tanggung jawab.

Sebab, kemunduran sebuah peradaban bukan hanya ditandai oleh lemahnya ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh rusaknya akidah, merosotnya akhlak, hilangnya adab, dan melemahnya tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, peradaban yang ideal bukan sekadar peradaban yang mampu membangun gedung-gedung tinggi, menciptakan teknologi canggih, dan mengumpulkan kekayaan besar. Lebih dari itu, ia adalah peradaban yang mampu melahirkan manusia beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan.

Kemajuan ilmu semestinya mendekatkan manusia kepada Allah. Kemajuan teknologi semestinya memberikan manfaat kepada sesama. Dan kemajuan peradaban semestinya memperindah akhlak serta menguatkan keimanan.

Inilah makna kemajuan yang tidak hanya membanggakan manusia di dunia, tetapi juga mengantarkannya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat (sa'ādah ad-dārayn).

Wallāhu a'lamu bish-shawāb.


*) Tulisan ini merupakan ringkasan dari materi Mentoring Annajah Centre Sidogiri (ACS) Kontra Liberal

Ngaji Fathul Muin #65: Nusyuz dan Gugurnya Nafkah Istri


Nusyuz dan Gugurnya Nafkah Istri dalam Perspektif Fikih

Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah merupakan salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri. Islam mengatur kewajiban ini secara terperinci, termasuk keadaan yang menyebabkan nafkah gugur dan keadaan yang membuat istri tetap berhak menerimanya. Salah satu pembahasan penting dalam fikih keluarga adalah nusyuz, yaitu sikap istri yang keluar dari ketaatan kepada suami dalam perkara yang menjadi hak suami menurut ketentuan syariat.

Dalam kitab Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan berbagai bentuk nusyuz, batasan-batasannya, serta pengaruhnya terhadap kewajiban nafkah. Pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum nafkah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi suami, tetapi juga dengan terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam rumah tangga.

Nusyuz dan Gugurnya Nafkah

Dalam ketentuan fikih yang dijelaskan dalam Fathul Mu‘in, nusyuz dapat menyebabkan gugurnya nafkah istri. Bahkan, menurut uraian kitab tersebut, nusyuz yang berlangsung sesaat pun dapat memengaruhi kewajiban nafkah pada waktu terjadinya nusyuz. Nafkah tidak dihitung dengan membagi waktu secara proporsional antara masa taat dan masa nusyuz.

Namun, ketentuan ini harus dipahami sesuai dengan konteks hukum fikih yang dibahas. Tidak setiap penolakan istri terhadap keinginan suami dapat disebut nusyuz. Ada keadaan tertentu yang membenarkan penolakan, sehingga hak nafkah istri tetap terjaga.

Penolakan yang Dibenarkan Syariat

Istri tidak dianggap nusyuz apabila menolak hubungan suami istri karena adanya uzur yang dibenarkan, seperti penyakit yang menyebabkan hubungan badan membahayakan dirinya, luka pada kemaluan, atau keadaan haid. Demikian pula, penolakan karena kondisi fisik suami yang menimbulkan bahaya bagi istri tidak serta-merta menjadikannya nusyuz.

Istri juga berhak menahan diri dari hubungan suami istri untuk menuntut mahar yang telah jatuh tempo, apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam fikih terpenuhi, terutama sebelum terjadinya hubungan badan. Dalam keadaan tersebut, penolakannya tidak menggugurkan nafkah.

Hal ini memperlihatkan bahwa fikih tidak hanya mengatur hak suami, tetapi juga mengakui hak istri. Ketaatan dalam rumah tangga bukanlah pembenaran untuk mengabaikan keselamatan, kehormatan, dan hak-hak yang telah ditetapkan syariat.

Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Bentuk nusyuz lainnya yang dibahas dalam Fathul Mu‘in ialah keluarnya istri dari tempat tinggal tanpa izin suami dan tanpa adanya dugaan yang wajar bahwa suami merelakannya. Dalam keadaan tertentu, keluar rumah untuk mengunjungi seseorang atau menghadiri suatu kegiatan dapat dipandang sebagai nusyuz apabila dilakukan tanpa persetujuan yang diperlukan menurut ketentuan fikih.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah pengecualian. Istri diperbolehkan keluar ketika rumah terancam roboh, keselamatan atau hartanya terancam, hendak menuntut hak kepada hakim, atau perlu mempelajari ilmu yang wajib diketahui apabila tidak ada pihak yang dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Istri yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah juga diperbolehkan keluar untuk mencari penghidupan.

Kebiasaan masyarakat yang menunjukkan kerelaan suami dalam perkara tertentu turut diperhitungkan selama tidak bertentangan dengan keadaan dan larangan yang diketahuinya. Karena itu, persoalan izin keluar rumah tidak selalu dapat diputuskan hanya dengan melihat tindakan lahiriahnya, melainkan perlu mempertimbangkan keadaan, tujuan, kebiasaan, dan ketentuan syariat.

Bepergian dan Pengaruhnya terhadap Nafkah

Perjalanan istri juga dibahas sebagai salah satu keadaan yang dapat memengaruhi kewajiban nafkah. Dalam uraian kitab tersebut, bepergian tanpa izin suami, atau bepergian dengan izin tetapi untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, pada kondisi tertentu dapat menggugurkan nafkah karena suami tidak lagi memperoleh hak yang menjadi dasar pembahasan tersebut.

Sebaliknya, apabila istri bepergian bersama suami dengan izinnya, nafkahnya tidak gugur. Demikian pula dalam keadaan tertentu ketika perjalanan dilakukan atas kepentingan suami. Para ulama juga membahas adanya perbedaan pendapat mengenai perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan bersama.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami rincian masalah, bukan mengambil satu ketentuan lalu menerapkannya secara mutlak pada seluruh keadaan.

Hak Suami dan Batasannya

Kitab Fathul Mu‘in menjelaskan bahwa suami pada dasarnya memiliki hak untuk mengatur keluarnya istri dari rumah dalam batas-batas yang dibahas oleh fikih. Akan tetapi, ketentuan tersebut juga disertai perincian mengenai kepemilikan tempat tinggal, alasan yang dibenarkan, dan keadaan tertentu yang memberikan ruang bagi istri untuk memenuhi kebutuhannya.

Menariknya, tindakan istri berupa mencaci maki atau menyakiti suami dengan perkataan tidak secara otomatis digolongkan sebagai nusyuz yang menggugurkan nafkah dalam pembahasan ini, meskipun tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Ini menegaskan bahwa setiap persoalan rumah tangga harus ditempatkan pada kategori hukum yang tepat.

Kembalinya Hak Nafkah

Apabila istri telah melakukan nusyuz, kemudian kembali taat, persoalan kembalinya hak nafkah dapat bergantung pada bentuk nusyuz dan keadaan yang menyertainya. Jika nusyuz terjadi dengan meninggalkan rumah ketika suami tidak berada di tempat, pendapat yang lebih kuat dalam uraian kitab tersebut mensyaratkan adanya penyerahan kembali yang diakui agar hak nafkah pulih.

Adapun apabila nusyuz terjadi ketika istri tetap berada di rumah, misalnya dengan menolak hak suami tanpa alasan yang dibenarkan, lalu ia kembali taat, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa nafkah dapat kembali tanpa harus melalui keputusan hakim.

Jika suami tidak berada di tempat dan istri memerlukan penetapan nafkah dari hakim, ia dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti membuktikan pernikahan, menunjukkan bahwa dirinya tinggal di tempat tinggal yang menjadi haknya, serta menyatakan dengan sumpah bahwa ia berhak atas nafkah yang diminta.

Menjaga Rumah Tangga dengan Ilmu dan Keadilan

Pembahasan nusyuz dalam Fathul Mu‘in memberikan pelajaran bahwa kehidupan rumah tangga memiliki aturan dan tanggung jawab yang harus dipahami secara menyeluruh. Hak suami tidak boleh dipisahkan dari hak istri, sebagaimana kewajiban istri tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan kewajiban suami.

Dalam penerapannya, persoalan nusyuz dan nafkah tidak sepatutnya dijadikan alat untuk mengancam, menekan, atau mengabaikan kebutuhan pasangan. Penetapan hukum harus memperhatikan fakta, alasan yang dibenarkan, serta rincian pendapat fikih yang relevan. Apabila terjadi perselisihan yang serius, penyelesaiannya sebaiknya ditempuh melalui dialog, pendampingan pihak yang memahami hukum keluarga Islam, atau lembaga berwenang.

Rumah tangga yang baik bukanlah rumah tangga yang hanya menuntut ketaatan dari salah satu pihak, melainkan rumah tangga yang dibangun dengan tanggung jawab, penghormatan terhadap hak, dan kesediaan menjalankan kewajiban. Dengan memahami fikih secara utuh, pasangan suami istri diharapkan mampu menjaga kehidupan keluarga agar berjalan sesuai tuntunan agama, jauh dari kezaliman, dan lebih dekat kepada keadilan serta kemaslahatan bersama.

Referensi: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarh Qurrah al-‘Ain bi Muhimmat ad-Din, pembahasan nusyuz dan gugurnya nafkah, hlm. 543–547.

Selasa, 17 November 2026

Ngaji Fathul Muin #64: Pemberian-Pemberian Suami pada Istri dan Status Hukumnya


Hadiah Suami kepada Istri: Mana yang Menjadi Hak Istri dan Mana yang Bisa Diminta Kembali?

Dalam kehidupan rumah tangga, pemberian suami kepada istri merupakan hal yang lumrah. Ada suami yang membelikan perhiasan, pakaian, perlengkapan pernikahan, memberikan uang untuk pesta, hingga menyerahkan mahar. Namun, bagaimana jika suatu hari terjadi perselisihan antara suami dan istri? Apakah semua pemberian tersebut otomatis menjadi milik istri? Apakah suami berhak memintanya kembali ketika terjadi konflik rumah tangga?

Persoalan ini dibahas secara terperinci oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fathul Mu‘in Syarah Qurrah al-‘Ain, salah satu kitab fikih mazhab Syafi‘i yang banyak dipelajari di pesantren.

Syekh Zainuddin menjelaskan bahwa seorang suami yang membeli perhiasan atau kain sutra untuk menghiasi istrinya tidak serta-merta menjadikan barang tersebut sebagai milik istri. Menggunakan suatu barang atau menghias istri dengannya berbeda dengan memberikan barang itu sebagai hadiah.

Dengan demikian, pemakaian tidak selalu berarti kepemilikan. Perhiasan yang dipakaikan suami kepada istrinya, misalnya, bisa saja hanya dipinjamkan untuk digunakan, bukan diberikan sebagai hadiah. Status kepemilikannya bergantung pada adanya pemberian yang dapat dibuktikan melalui ungkapan, maksud, dan ketentuan yang berlaku.

Apabila suami dan istri berselisih mengenai apakah suatu barang merupakan hadiah atau pinjaman, Syekh Zainuddin menjelaskan bahwa perkataan suami yang dibenarkan dalam konteks hukum yang dibahas. Ketentuan serupa berlaku apabila perselisihan terjadi dengan ahli warisnya. Penjelasan ini merupakan kaidah penyelesaian sengketa dalam fikih, bukan pembenaran untuk mengingkari hak orang lain.

Hal serupa berlaku pada perlengkapan pernikahan yang disiapkan seorang ayah untuk putrinya. Menurut keterangan kitab tersebut, perlengkapan itu tidak otomatis menjadi milik putrinya hanya karena telah disiapkan untuk pernikahannya. Kepemilikan membutuhkan adanya pemberian yang sah. Apabila terjadi perselisihan apakah ayah telah memberikan perlengkapan tersebut kepada putrinya, maka dalam persoalan yang dijelaskan itu, perkataan ayah yang dibenarkan.

Pembahasan berikutnya menyangkut pemberian yang dikenal di sebagian masyarakat dengan istilah ṣulḥah atau ṣabāḥiyyah. Istilah ini merujuk pada bentuk pemberian yang mengikuti kebiasaan daerah masing-masing. Statusnya tidak cukup ditentukan oleh nama atau kebiasaan semata, tetapi perlu dilihat apakah pemberian tersebut memang dimaksudkan sebagai hadiah atau hanya diberikan untuk tujuan tertentu.

Jika suami secara jelas menyatakan atau memang berniat memberikan barang itu sebagai hadiah, maka istri memilikinya berdasarkan akad atau pemberian tersebut, bukan semata-mata karena hubungan perkawinan. Sebaliknya, jika tidak terdapat ungkapan atau maksud menghadiahkan, barang itu tetap menjadi milik suami menurut penjelasan tersebut.

Bagaimana dengan biaya pesta pernikahan? Syekh Zainuddin menerangkan bahwa biaya pesta bukanlah kewajiban nafkah yang harus ditanggung suami. Apabila suami memberikan uang untuk keperluan pesta dan istri membelanjakannya dengan izin suami, uang yang telah digunakan itu tidak serta-merta dapat diminta kembali. Sebab, uang tersebut telah dibelanjakan sesuai izin yang diberikan.

Adapun mahar memiliki ketentuan tersendiri. Apabila mahar telah diberikan sebelum terjadinya hubungan suami istri, kemudian perkawinan berakhir dalam keadaan yang memungkinkan pengembalian mahar menurut hukum fikih, maka mahar itu dapat diminta kembali. Namun, apabila hubungan suami istri telah terjadi, mahar telah menjadi hak istri secara tetap. Karena itu, suami tidak berhak mengambilnya kembali hanya karena istri melakukan nusyuz.

Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa tidak semua pemberian memiliki kedudukan hukum yang sama. Hadiah, pinjaman, biaya pesta, perlengkapan pernikahan, dan mahar harus dibedakan berdasarkan tujuan pemberian dan ketentuan fikihnya.

Pelajaran penting bagi pasangan suami istri adalah membangun kejelasan dan keterbukaan dalam urusan harta. Ketika memberikan sesuatu, sebaiknya dinyatakan dengan jelas apakah barang itu merupakan hadiah, pinjaman, atau titipan. Kejelasan ini dapat mencegah perselisihan yang merusak hubungan keluarga.

Pada akhirnya, fikih tidak hanya membicarakan hak kepemilikan, tetapi juga mengajarkan ketelitian dalam menjaga hak orang lain. Keharmonisan rumah tangga akan lebih terpelihara apabila suami dan istri saling memahami, tidak mengambil hak pasangannya, serta menyelesaikan persoalan dengan kejujuran dan keadilan.


Refrensi:


مهمات: من شرح المنهاج لشيخنا: لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه.

ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله في أنه لم يملكها.

ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي1 وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها [في الصفحة: 392] أنها كالصلحة لأنه إن تلفط بإهداء أو قصده ملكته من غير جهة الزوجية وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه.

وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره به فلا يسترد بالنشوز.


Sumber: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarhi Qurrah al-‘Ain bi Muhimmati ad-Din, hlm. 542.

Ngaji Shafwatul Bayan #1: Memahami Inti Risalah Nabi Muhammad

Memahami Inti Risalah Nabi Muhammad: Membangun Manusia Sebelum Membangun Peradaban* Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, ...