Fasakh Nikah karena Suami Tidak Memberikan Nafkah
Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah merupakan salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Nafkah bukan sekadar pemberian materi, melainkan bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Karena itu, ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah, terlebih ketika ia pergi jauh dan tidak diketahui keberadaannya, istri dapat menghadapi kesulitan yang serius.
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan tidak membiarkan seorang istri terus-menerus berada dalam penderitaan tanpa jalan keluar. Dalam pembahasan fikih, salah satu jalan yang dibicarakan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah fasakh nikah.
Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan persoalan fasakh nikah ketika suami sedang ghaib (tidak berada di tempat) dan mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah.
Persoalan ini menjadi lebih rumit apabila suami meninggalkan sebagian hartanya kepada istri, baik berupa barang titipan maupun harta lainnya. Apabila istri memiliki piutang kepada suaminya, seperti mahar yang belum dibayar atau utang lainnya, apakah ia boleh mengambil sendiri harta suami yang berada dalam penguasaannya?
Sebagian ulama menjelaskan bahwa pada dasarnya istri tidak boleh mengambil sendiri harta tersebut tanpa izin hakim. Sebab, pengelolaan harta orang yang sedang ghaib merupakan kewenangan hakim. Namun, apabila istri mengetahui bahwa hakim tidak akan memberikan haknya kecuali dengan mengambil harta tersebut darinya, ia diperbolehkan mengambil haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah harta yang tersedia habis, apabila istri hendak mengajukan fasakh karena suami tidak mampu memberikan nafkah, ia harus membuktikan keadaan suaminya. Jika tidak ada orang yang mengetahui keberadaan harta suami, istri dapat mengajukan pengakuan bahwa suaminya tidak memiliki harta yang tersedia dan tidak meninggalkan nafkah, disertai sumpah sebagaimana ketentuan fikih.
Dalam persoalan fasakh karena tidak adanya nafkah, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, apabila suami sebenarnya kaya atau berkecukupan, tetapi tidak memberikan nafkah, istri tidak serta-merta diperbolehkan melakukan fasakh selama kabar suami masih diketahui.
Namun, apabila suami menghilang, kabarnya terputus, dan tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah, terdapat pendapat yang membolehkan fasakh karena keadaan tersebut menyerupai kesulitan ekonomi.
Sejumlah ulama muhaqqiq dari kalangan muta'akhkhirin bahkan memilih pendapat yang lebih memberikan kemudahan kepada istri. Menurut mereka, apabila nafkah tidak mungkin diperoleh dari suami, baik karena tempat tinggalnya tidak diketahui maupun karena sulitnya menuntut nafkah darinya, istri diperbolehkan melakukan fasakh melalui hakim, meskipun keadaan ekonomi suami sebenarnya kaya atau tidak diketahui.
Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Shalah dan sejumlah ulama lainnya. Mereka memandang bahwa inti disyariatkannya fasakh adalah menghilangkan kemudaratan yang dialami istri.
Al-'Allamah ath-Thanbadawi menjelaskan bahwa ketika seorang istri tidak dapat memperoleh nafkah dari suaminya, penderitaan tetap terjadi meskipun suaminya secara materi tergolong kaya. Sebab, kekayaan yang tidak dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan istri tidak memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidupnya.
Beliau menguatkan pendapat tersebut dengan firman Allah:
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
“Dia tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam agama.” (QS. Al-Hajj: 78).
Juga dengan sabda Rasulullah ﷺ:
بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ
“Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan penuh kemudahan.”
Dengan demikian, tujuan utama fasakh bukanlah mempermudah perceraian, melainkan memberikan jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga telah menimbulkan kemudaratan yang tidak dapat diatasi.
Meskipun demikian, fasakh tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Harus ada pembuktian bahwa suami benar-benar mengalami kesulitan ekonomi atau bahwa nafkah memang tidak mungkin diperoleh darinya, sesuai pendapat fikih yang dijadikan pegangan. Pembuktian dapat dilakukan melalui pengakuan suami atau kesaksian yang memenuhi ketentuan.
Pada dasarnya, perkara ini diajukan kepada hakim agar keputusan fasakh dilakukan melalui prosedur yang benar. Namun, apabila di daerah tersebut tidak terdapat hakim atau istri benar-benar tidak mampu mengajukan perkara kepadanya, sejumlah ulama memberikan kelonggaran. Dalam keadaan darurat seperti itu, istri diperbolehkan melakukan fasakh sendiri dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Di antara persyaratan yang disebutkan dalam kitab adalah istri tetap tinggal di tempat tinggal yang ditempatinya ketika suami pergi, tidak melakukan nusyuz, serta bersumpah bahwa suami tidak memiliki harta yang tersedia dan tidak meninggalkan nafkah.
Dalam pendapat yang mensyaratkan masa penangguhan, hakim memberikan waktu tiga hari tiga malam untuk memastikan keadaan suami. Setelah masa tersebut berakhir, fasakh dapat dilakukan pada hari keempat. Akan tetapi, terdapat pula pendapat ulama yang menyatakan bahwa fasakh terhadap suami yang ghaib tidak perlu menunggu masa tiga hari.
Hal penting lainnya adalah apabila ada orang lain yang bersedia memberikan nafkah kepada istri secara sukarela, istri tidak wajib menerima pemberian tersebut. Ia tetap memiliki hak untuk mengajukan fasakh apabila persyaratannya telah terpenuhi.
Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa fikih Islam tidak hanya berbicara tentang kewajiban seorang istri untuk menaati suami, tetapi juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan melindungi keluarganya. Hubungan pernikahan bukanlah ruang untuk membiarkan salah satu pihak terus-menerus menanggung penderitaan.
Fasakh merupakan salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap hak perempuan ketika tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat diwujudkan dan kemudaratan tidak dapat dihindari.
Namun, perbedaan pendapat ulama dalam persoalan ini harus tetap dihormati. Pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i perlu dibedakan dari pendapat pilihan sebagian ulama muta'akhkhirin. Penerapannya pun harus mempertimbangkan keadaan nyata, pembuktian, serta kewenangan hakim.
Sebab, keindahan syariat bukan hanya terletak pada ketegasan hukum, tetapi juga pada keadilan, kasih sayang, dan upaya menghilangkan kesulitan dari kehidupan manusia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar