Selasa, 17 November 2026

Ngaji Fathul Muin #64: Pemberian-Pemberian Suami pada Istri dan Status Hukumnya


Hadiah Suami kepada Istri: Mana yang Menjadi Hak Istri dan Mana yang Bisa Diminta Kembali?

Dalam kehidupan rumah tangga, pemberian suami kepada istri merupakan hal yang lumrah. Ada suami yang membelikan perhiasan, pakaian, perlengkapan pernikahan, memberikan uang untuk pesta, hingga menyerahkan mahar. Namun, bagaimana jika suatu hari terjadi perselisihan antara suami dan istri? Apakah semua pemberian tersebut otomatis menjadi milik istri? Apakah suami berhak memintanya kembali ketika terjadi konflik rumah tangga?

Persoalan ini dibahas secara terperinci oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fathul Mu‘in Syarah Qurrah al-‘Ain, salah satu kitab fikih mazhab Syafi‘i yang banyak dipelajari di pesantren.

Syekh Zainuddin menjelaskan bahwa seorang suami yang membeli perhiasan atau kain sutra untuk menghiasi istrinya tidak serta-merta menjadikan barang tersebut sebagai milik istri. Menggunakan suatu barang atau menghias istri dengannya berbeda dengan memberikan barang itu sebagai hadiah.

Dengan demikian, pemakaian tidak selalu berarti kepemilikan. Perhiasan yang dipakaikan suami kepada istrinya, misalnya, bisa saja hanya dipinjamkan untuk digunakan, bukan diberikan sebagai hadiah. Status kepemilikannya bergantung pada adanya pemberian yang dapat dibuktikan melalui ungkapan, maksud, dan ketentuan yang berlaku.

Apabila suami dan istri berselisih mengenai apakah suatu barang merupakan hadiah atau pinjaman, Syekh Zainuddin menjelaskan bahwa perkataan suami yang dibenarkan dalam konteks hukum yang dibahas. Ketentuan serupa berlaku apabila perselisihan terjadi dengan ahli warisnya. Penjelasan ini merupakan kaidah penyelesaian sengketa dalam fikih, bukan pembenaran untuk mengingkari hak orang lain.

Hal serupa berlaku pada perlengkapan pernikahan yang disiapkan seorang ayah untuk putrinya. Menurut keterangan kitab tersebut, perlengkapan itu tidak otomatis menjadi milik putrinya hanya karena telah disiapkan untuk pernikahannya. Kepemilikan membutuhkan adanya pemberian yang sah. Apabila terjadi perselisihan apakah ayah telah memberikan perlengkapan tersebut kepada putrinya, maka dalam persoalan yang dijelaskan itu, perkataan ayah yang dibenarkan.

Pembahasan berikutnya menyangkut pemberian yang dikenal di sebagian masyarakat dengan istilah ṣulḥah atau ṣabāḥiyyah. Istilah ini merujuk pada bentuk pemberian yang mengikuti kebiasaan daerah masing-masing. Statusnya tidak cukup ditentukan oleh nama atau kebiasaan semata, tetapi perlu dilihat apakah pemberian tersebut memang dimaksudkan sebagai hadiah atau hanya diberikan untuk tujuan tertentu.

Jika suami secara jelas menyatakan atau memang berniat memberikan barang itu sebagai hadiah, maka istri memilikinya berdasarkan akad atau pemberian tersebut, bukan semata-mata karena hubungan perkawinan. Sebaliknya, jika tidak terdapat ungkapan atau maksud menghadiahkan, barang itu tetap menjadi milik suami menurut penjelasan tersebut.

Bagaimana dengan biaya pesta pernikahan? Syekh Zainuddin menerangkan bahwa biaya pesta bukanlah kewajiban nafkah yang harus ditanggung suami. Apabila suami memberikan uang untuk keperluan pesta dan istri membelanjakannya dengan izin suami, uang yang telah digunakan itu tidak serta-merta dapat diminta kembali. Sebab, uang tersebut telah dibelanjakan sesuai izin yang diberikan.

Adapun mahar memiliki ketentuan tersendiri. Apabila mahar telah diberikan sebelum terjadinya hubungan suami istri, kemudian perkawinan berakhir dalam keadaan yang memungkinkan pengembalian mahar menurut hukum fikih, maka mahar itu dapat diminta kembali. Namun, apabila hubungan suami istri telah terjadi, mahar telah menjadi hak istri secara tetap. Karena itu, suami tidak berhak mengambilnya kembali hanya karena istri melakukan nusyuz.

Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa tidak semua pemberian memiliki kedudukan hukum yang sama. Hadiah, pinjaman, biaya pesta, perlengkapan pernikahan, dan mahar harus dibedakan berdasarkan tujuan pemberian dan ketentuan fikihnya.

Pelajaran penting bagi pasangan suami istri adalah membangun kejelasan dan keterbukaan dalam urusan harta. Ketika memberikan sesuatu, sebaiknya dinyatakan dengan jelas apakah barang itu merupakan hadiah, pinjaman, atau titipan. Kejelasan ini dapat mencegah perselisihan yang merusak hubungan keluarga.

Pada akhirnya, fikih tidak hanya membicarakan hak kepemilikan, tetapi juga mengajarkan ketelitian dalam menjaga hak orang lain. Keharmonisan rumah tangga akan lebih terpelihara apabila suami dan istri saling memahami, tidak mengambil hak pasangannya, serta menyelesaikan persoalan dengan kejujuran dan keadilan.


Refrensi:


مهمات: من شرح المنهاج لشيخنا: لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه.

ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله في أنه لم يملكها.

ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي1 وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها [في الصفحة: 392] أنها كالصلحة لأنه إن تلفط بإهداء أو قصده ملكته من غير جهة الزوجية وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه.

وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره به فلا يسترد بالنشوز.


Sumber: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarhi Qurrah al-‘Ain bi Muhimmati ad-Din, hlm. 542.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS

SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS Banyak orang mengira bahwa fokus berarti memaksa pikiran untuk terus berkonsent...