Rabu, 18 November 2026

Ngaji Fathul Muin #65: Nusyuz dan Gugurnya Nafkah Istri


Nusyuz dan Gugurnya Nafkah Istri dalam Perspektif Fikih

Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah merupakan salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri. Islam mengatur kewajiban ini secara terperinci, termasuk keadaan yang menyebabkan nafkah gugur dan keadaan yang membuat istri tetap berhak menerimanya. Salah satu pembahasan penting dalam fikih keluarga adalah nusyuz, yaitu sikap istri yang keluar dari ketaatan kepada suami dalam perkara yang menjadi hak suami menurut ketentuan syariat.

Dalam kitab Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan berbagai bentuk nusyuz, batasan-batasannya, serta pengaruhnya terhadap kewajiban nafkah. Pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum nafkah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi suami, tetapi juga dengan terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam rumah tangga.

Nusyuz dan Gugurnya Nafkah

Dalam ketentuan fikih yang dijelaskan dalam Fathul Mu‘in, nusyuz dapat menyebabkan gugurnya nafkah istri. Bahkan, menurut uraian kitab tersebut, nusyuz yang berlangsung sesaat pun dapat memengaruhi kewajiban nafkah pada waktu terjadinya nusyuz. Nafkah tidak dihitung dengan membagi waktu secara proporsional antara masa taat dan masa nusyuz.

Namun, ketentuan ini harus dipahami sesuai dengan konteks hukum fikih yang dibahas. Tidak setiap penolakan istri terhadap keinginan suami dapat disebut nusyuz. Ada keadaan tertentu yang membenarkan penolakan, sehingga hak nafkah istri tetap terjaga.

Penolakan yang Dibenarkan Syariat

Istri tidak dianggap nusyuz apabila menolak hubungan suami istri karena adanya uzur yang dibenarkan, seperti penyakit yang menyebabkan hubungan badan membahayakan dirinya, luka pada kemaluan, atau keadaan haid. Demikian pula, penolakan karena kondisi fisik suami yang menimbulkan bahaya bagi istri tidak serta-merta menjadikannya nusyuz.

Istri juga berhak menahan diri dari hubungan suami istri untuk menuntut mahar yang telah jatuh tempo, apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam fikih terpenuhi, terutama sebelum terjadinya hubungan badan. Dalam keadaan tersebut, penolakannya tidak menggugurkan nafkah.

Hal ini memperlihatkan bahwa fikih tidak hanya mengatur hak suami, tetapi juga mengakui hak istri. Ketaatan dalam rumah tangga bukanlah pembenaran untuk mengabaikan keselamatan, kehormatan, dan hak-hak yang telah ditetapkan syariat.

Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Bentuk nusyuz lainnya yang dibahas dalam Fathul Mu‘in ialah keluarnya istri dari tempat tinggal tanpa izin suami dan tanpa adanya dugaan yang wajar bahwa suami merelakannya. Dalam keadaan tertentu, keluar rumah untuk mengunjungi seseorang atau menghadiri suatu kegiatan dapat dipandang sebagai nusyuz apabila dilakukan tanpa persetujuan yang diperlukan menurut ketentuan fikih.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah pengecualian. Istri diperbolehkan keluar ketika rumah terancam roboh, keselamatan atau hartanya terancam, hendak menuntut hak kepada hakim, atau perlu mempelajari ilmu yang wajib diketahui apabila tidak ada pihak yang dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Istri yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah juga diperbolehkan keluar untuk mencari penghidupan.

Kebiasaan masyarakat yang menunjukkan kerelaan suami dalam perkara tertentu turut diperhitungkan selama tidak bertentangan dengan keadaan dan larangan yang diketahuinya. Karena itu, persoalan izin keluar rumah tidak selalu dapat diputuskan hanya dengan melihat tindakan lahiriahnya, melainkan perlu mempertimbangkan keadaan, tujuan, kebiasaan, dan ketentuan syariat.

Bepergian dan Pengaruhnya terhadap Nafkah

Perjalanan istri juga dibahas sebagai salah satu keadaan yang dapat memengaruhi kewajiban nafkah. Dalam uraian kitab tersebut, bepergian tanpa izin suami, atau bepergian dengan izin tetapi untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, pada kondisi tertentu dapat menggugurkan nafkah karena suami tidak lagi memperoleh hak yang menjadi dasar pembahasan tersebut.

Sebaliknya, apabila istri bepergian bersama suami dengan izinnya, nafkahnya tidak gugur. Demikian pula dalam keadaan tertentu ketika perjalanan dilakukan atas kepentingan suami. Para ulama juga membahas adanya perbedaan pendapat mengenai perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan bersama.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami rincian masalah, bukan mengambil satu ketentuan lalu menerapkannya secara mutlak pada seluruh keadaan.

Hak Suami dan Batasannya

Kitab Fathul Mu‘in menjelaskan bahwa suami pada dasarnya memiliki hak untuk mengatur keluarnya istri dari rumah dalam batas-batas yang dibahas oleh fikih. Akan tetapi, ketentuan tersebut juga disertai perincian mengenai kepemilikan tempat tinggal, alasan yang dibenarkan, dan keadaan tertentu yang memberikan ruang bagi istri untuk memenuhi kebutuhannya.

Menariknya, tindakan istri berupa mencaci maki atau menyakiti suami dengan perkataan tidak secara otomatis digolongkan sebagai nusyuz yang menggugurkan nafkah dalam pembahasan ini, meskipun tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Ini menegaskan bahwa setiap persoalan rumah tangga harus ditempatkan pada kategori hukum yang tepat.

Kembalinya Hak Nafkah

Apabila istri telah melakukan nusyuz, kemudian kembali taat, persoalan kembalinya hak nafkah dapat bergantung pada bentuk nusyuz dan keadaan yang menyertainya. Jika nusyuz terjadi dengan meninggalkan rumah ketika suami tidak berada di tempat, pendapat yang lebih kuat dalam uraian kitab tersebut mensyaratkan adanya penyerahan kembali yang diakui agar hak nafkah pulih.

Adapun apabila nusyuz terjadi ketika istri tetap berada di rumah, misalnya dengan menolak hak suami tanpa alasan yang dibenarkan, lalu ia kembali taat, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa nafkah dapat kembali tanpa harus melalui keputusan hakim.

Jika suami tidak berada di tempat dan istri memerlukan penetapan nafkah dari hakim, ia dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti membuktikan pernikahan, menunjukkan bahwa dirinya tinggal di tempat tinggal yang menjadi haknya, serta menyatakan dengan sumpah bahwa ia berhak atas nafkah yang diminta.

Menjaga Rumah Tangga dengan Ilmu dan Keadilan

Pembahasan nusyuz dalam Fathul Mu‘in memberikan pelajaran bahwa kehidupan rumah tangga memiliki aturan dan tanggung jawab yang harus dipahami secara menyeluruh. Hak suami tidak boleh dipisahkan dari hak istri, sebagaimana kewajiban istri tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan kewajiban suami.

Dalam penerapannya, persoalan nusyuz dan nafkah tidak sepatutnya dijadikan alat untuk mengancam, menekan, atau mengabaikan kebutuhan pasangan. Penetapan hukum harus memperhatikan fakta, alasan yang dibenarkan, serta rincian pendapat fikih yang relevan. Apabila terjadi perselisihan yang serius, penyelesaiannya sebaiknya ditempuh melalui dialog, pendampingan pihak yang memahami hukum keluarga Islam, atau lembaga berwenang.

Rumah tangga yang baik bukanlah rumah tangga yang hanya menuntut ketaatan dari salah satu pihak, melainkan rumah tangga yang dibangun dengan tanggung jawab, penghormatan terhadap hak, dan kesediaan menjalankan kewajiban. Dengan memahami fikih secara utuh, pasangan suami istri diharapkan mampu menjaga kehidupan keluarga agar berjalan sesuai tuntunan agama, jauh dari kezaliman, dan lebih dekat kepada keadilan serta kemaslahatan bersama.

Referensi: Syekh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu‘in bi Syarh Qurrah al-‘Ain bi Muhimmat ad-Din, pembahasan nusyuz dan gugurnya nafkah, hlm. 543–547.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS

SENI MELATIH FOKUS: TENANG, TERARAH, DAN TUNTAS Banyak orang mengira bahwa fokus berarti memaksa pikiran untuk terus berkonsent...