Ketika Perempuan Mengaku ‘Iddahnya Telah Selesai
Dalam pembahasan fikih keluarga, masa ‘iddah bukan sekadar menunggu beberapa hari atau bulan setelah perceraian. Ia merupakan ketentuan syariat yang memiliki hikmah besar, salah satunya untuk memastikan keadaan rahim dan menjaga kejelasan nasab.
Karena keadaan rahim seorang perempuan tidak dapat diketahui orang lain secara langsung, syariat memberikan kepercayaan tertentu kepada perempuan dalam memberikan keterangan tentang ‘iddahnya.
Dalam Fathul Mu‘in, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa seorang perempuan dapat dipercaya ketika mengaku bahwa masa ‘iddahnya telah selesai, selama secara waktu memang memungkinkan hal tersebut. Bahkan, pengakuan itu tetap dapat diterima meskipun masa ‘iddah tersebut berbeda dengan kebiasaan yang biasanya ia alami atau suaminya mendustakan keterangannya.
Mengapa demikian?
Karena perkara yang berkaitan dengan rahim merupakan sesuatu yang sulit dibuktikan dengan kesaksian orang lain. Perempuan sendiri yang paling mengetahui keadaan tersebut. Oleh karena itu, dalam persoalan ini perempuan dipandang sebagai orang yang diberi amanah untuk menerangkan keadaan rahimnya.
Batas Minimal Berakhirnya ‘Iddah
Para ulama juga menjelaskan batas waktu paling cepat yang memungkinkan ‘iddah berakhir.
Jika ‘iddah berakhir karena melahirkan, maka secara minimal kelahiran dapat terjadi setelah enam bulan dan dua lahzah dari waktu yang memungkinkan terjadinya hubungan badan.
Adapun bagi perempuan merdeka yang menjalani ‘iddah dengan tiga quru, terdapat perincian berdasarkan keadaan ketika perceraian terjadi.
Jika seorang perempuan diceraikan dalam keadaan suci, minimal masa yang memungkinkan berakhirnya ‘iddah adalah 32 hari dan dua lahzah. Sedangkan jika perceraian terjadi ketika ia sedang haid, minimalnya adalah 47 hari dan satu lahzah.
Angka-angka tersebut menunjukkan betapa rinci para fuqaha dalam membahas persoalan ‘iddah. Mereka tidak hanya berbicara tentang hukum secara umum, tetapi juga memperhatikan kemungkinan waktu secara nyata agar nasab tidak tercampur dan hak-hak perempuan tetap terjaga.
Perempuan Dipercaya dalam Persoalan Rahimnya
Ada sebuah prinsip penting yang dapat kita renungkan: perempuan memiliki kedudukan khusus dalam perkara yang hanya dapat diketahui oleh dirinya, khususnya berkaitan dengan haid, kehamilan, kelahiran, dan berakhirnya ‘iddah.
Karena itu, keterangan perempuan dalam masalah tersebut dapat diterima ketika secara syariat masih memungkinkan.
Meski demikian, dalam praktiknya dianjurkan agar perempuan tersebut diminta bersumpah ketika menyatakan bahwa masa ‘iddahnya telah selesai. Sumpah ini bukan berarti menuduhnya berbohong, tetapi merupakan bentuk kehati-hatian karena persoalan ‘iddah berkaitan erat dengan nasab dan status pernikahan.
Tidak Boleh Menikah Sebelum ‘Iddah Selesai
Syariat juga memberikan batas yang tegas. Apabila seorang perempuan telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian setelah itu ia mengaku bahwa sebenarnya ‘iddahnya belum selesai, pengakuan tersebut tidak diterima.
Sebab, ketika ia bersedia melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, tindakan tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya ia telah mengakui bahwa masa ‘iddahnya telah berakhir.
Ini menunjukkan bahwa sebuah tindakan dapat memiliki konsekuensi hukum. Seseorang tidak dapat dengan mudah mengubah pengakuannya setelah tindakan hukum yang dilakukannya menimbulkan konsekuensi tertentu.
Pengakuan tentang Hubungan Suami Istri
Pembahasan ini juga berkaitan dengan pengakuan seorang perempuan setelah perceraian. Misalnya, seorang perempuan mengaku bahwa sebelum diceraikan ia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya, sedangkan sang suami mengingkarinya.
Dalam kondisi tersebut, perkataan suami dibenarkan dengan sumpahnya karena hukum asalnya adalah tidak terjadi hubungan badan.
Namun, jika sebelumnya perempuan tersebut telah mengakui adanya hubungan badan, maka ia tetap memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban menjalani ‘iddah. Jika kemudian ia menarik kembali pengakuannya, penarikan tersebut tidak serta-merta diterima.
Dalam fikih terdapat prinsip bahwa pengingkaran yang datang setelah pengakuan tidak begitu saja membatalkan pengakuan sebelumnya.
Menjaga Nasab, Menjaga Kehormatan
Dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa hukum ‘iddah memiliki tujuan yang sangat besar. Ia bukan sekadar aturan administratif setelah perceraian, tetapi bagian dari sistem syariat dalam menjaga kehormatan perempuan, keturunan, dan kejelasan nasab.
Karena itu, persoalan ‘iddah tidak seharusnya dianggap remeh. Kesalahan dalam menghitung atau mengabaikannya dapat membawa dampak hukum yang serius terhadap pernikahan dan nasab.
Di sisi lain, syariat juga menunjukkan bentuk kepercayaan kepada perempuan dalam perkara yang memang hanya diketahui oleh dirinya. Kepercayaan tersebut berjalan bersama amanah dan tanggung jawab.
Maka, ‘iddah mengajarkan dua hal sekaligus: ketelitian dalam menjaga hukum Allah dan kejujuran dalam menjaga amanah. Sebab, ketika menyangkut rahim, nasab, dan pernikahan, kejujuran bukan hanya persoalan antara manusia, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar